Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, YANGON -- Demonstran Myanmar menyemprotkan cat merah di jalan-jalan di Yangon pada Selasa (6/4/2021).
Reuters melaporkan, Rabu (7/4/2021), aksi demonstran ini untuk mengingatkan junta militer bahwa ia di tangan mereka penuh darah ketika krisis yang diciptakan oleh kudeta militer di negara Asia Tenggara itu berlarut-larut tanpa ada akhir yang terlihat.
Sementara itu beberapa kelompok menyerukan pemboikotan Festival Air Thingyan minggu depan, yang menandai tahun baru Buddha.
Selebaran yang menyerukan larangan itu, dan dibagikan di Yangon, mengatakan itu akan menjadi tanda kasih sayang bagi keluarga mereka yang terbunuh.
Baca juga: Pemimpin ASEAN Akan Bertemu di Jakarta Bahas Krisis Myanmar
Sekitar 570 orang telah tewas selama dua bulan kerusuhan sejak kudeta 1 Februari, dan pasukan keamanan telah menangkap hampir 3.500 orang, dengan sekitar empat perlima dari mereka masih dalam penahanan, kata kelompok advokasi Association for Political Prisoners (AAPP) pada Selasa.
Demonstran terbangun lebih awal di Yangon, kota terbesar di Myanmar, untuk menyemprot dan memercikkan trotoar, jalan, dan halte-halte bus dengan cat merah sebagai protes atas tindakan keras yang dilakukan oleh pasukan keamanan yang telah menyebabkan kemarahan internasional selama berminggu-minggu.
Baca juga: KNU Sebut Militer Myanmar Telah Lakukan Pemboman dan Serangan Udara, Sebabkan 12.000 Orang Mengungsi
"Darahnya belum mengering," kata salah satu pesan berwarna merah.
"Jangan membunuh orang hanya untuk gaji kecil serendah biaya makanan anjing," kata pesan di halte bus.
Pesan-pesan itu kemudian menuduh pemimpin Junta militer, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mencuri dari rakyat.
Kemarahan rayat telah terjadi di Myanmar dalam dua bulan terakhir atas kembalinya pemerintah militer.
Baca juga: Dewan Keamanan PBB Diminta Segera Bertindak Hindari Pertumpahan Darah di Myanmar
Beberapa pengunjuk rasa menyebut gerakan mereka sebagai "revolusi musim semi", yang ditandai dengan pawai jalanan, tindakan unik pemberontakan tanpa kekerasan dan kampanye pembangkangan sipil yang bertujuan melumpuhkan aparat pemerintah.
Protes lain yang dijadwalkan pada hari Rabu telah menyerukan pembakaran barang-barang buatan China. Banyak demonstran yang menentang China karena dipandang mendukung junta militer.
Pemadaman internet
Tetapi kemampuan untuk mengatur aksi protes menjadi terhambat dalam beberapa hari terakhir oleh pembatasan militer atas akses internet, menambah hambatan layanan data seluler selama berminggu-minggu yang telah menjadi saluran utama untuk menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di negara itu selama tindakan keras junta militer.
Mereka yang dapat mengakses media sosial, termasuk beberapa wartawan, pada hari Selasa membagikan foto-foto pekerja yang berbaris untuk hari kedua di kota Mandalay, beberapa mengenakan masker gas dan memberikan penghormatan tiga jari yang telah menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan junta militer.
Pihak berwenang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk puluhan selebriti, model dan influencer, dan pada hari Selasa seorang komedian populer ditangkap di Yangon, situs berita Mizzima melaporkan.
Sithu Aung Myint, seorang jurnalis terkemuka, berada dalam daftar buronan. Menulis di Facebook, dia mengatakan bangga dianggap sebagai ancaman.
"Ketika dewan kudeta yang telah melakukan kejahatan mengumumkan Anda sebagai pelanggar hukum bersama dengan seluruh negara, Anda akan lebih dari senang karena Anda diakui sebagai pahlawan dalam revolusi ini," tulisnya.
"Generasi berikutnya akan bangga padamu."
Para demonstran dan pekerja telah keluar setiap hari menentang pengambilalihan kekuasaan oleh militer dari pemerintah sipil Aung San Suu Kyi.
Partai Aung San Suu Kyi memenangkan pemilu pada bulan November, dan telah berjanji untuk mengubah konstitusi untuk mengurangi peran politik militer.
Meskipun komisi pemilihan umum mengatakan pemungutan suara itu adil, militer membenarkan kudetanya dengan menuduh bahwa pemilu itu curang, dan telah berjanji akan mengadakan pemilihan baru pada waktu yang tidak ditentukan.
Para Pemimpin ASEAN Akan Bertemu di Jakarta Bahas Krisis di Myanmar
Brunei Darussalam, selaku Ketua asosiasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), menyampaikan dukungannya untuk pertemuan para pemimpin regional untuk membahas perkembangan situasi di Myanmar.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (6/4/2021), otoritas Brunei mengatakan telah meminta para pejabat ASEAN untuk mempersiapkan pertemuan di Jakarta.
Myanmar telah mengalami krisis sejak kudeta militer 1 Februari yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
Para aktivis mengatakan setidaknya 557 orang sudah tewas dalam tindakan keras aparat keamanan junta militer Myanmar atas aksi protes dan aksi mogok di seluruh negeri, yang akses internetnya dibatasi.
Indonesia telah memimpin upaya anggota ASEAN, yang di dalamnya Myanmar sebagai juga anggota, untuk mendorong solusi yang dinegosiasikan bersama dalam penyelesaian krisis di negara itu.
Dalam pernyataan bersama dengan Malaysia, Brunei mengatakan kedua negara telah meminta menteri dan pejabat senior mereka untuk melakukan "persiapan yang diperlukan untuk pertemuan yang akan diadakan di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Indonesia."
Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan antara Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah pada Senin (5/4/2021).
"Kedua pemimpin sepakat bagi para pemimpin ASEAN untuk bertemu untuk membahas perkembangan yang sedang berlangsung di Myanmar," kata mereka.
Mereka tidak mengatakan kapan pertemuan itu akan diadakan.
Kedua pemimpin menyatakan keprihatinan atas meningkatnya jumlah korban jiwa di Myanmar.
"Mereka mendesak semua pihak untuk menahan diri dari melakukan tindakan kekerasan lebih lanjut, dan bagi semua pihak untuk segera melakukan menahan diri dan fleksibilitas maksimal," menurut pernyataan itu.
ASEAN beroperasi secara musyawarah mufakat tetapi pandangan yang berbeda dari 10 anggotanya tentang cara menanggapi penggunaan kekuatan mematikan tentara terhadap warga sipil dan kebijakan kelompok non-interferensi telah membatasi kemampuannya untuk bertindak.
Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Singapura menyatakan keprihatinan atas pembunuhan demonstran dan mendukung pertemuan tingkat tinggi yang mendesak di Myanmar.
Menteri luar negeri mereka masing-masing secara terpisah mengadakan pembicaraan minggu lalu dengan nitra mereka di China, yang adalah tetangga Myanmar yang berpengaruh. (Reuters/Channel News Asia)