Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi pada pemerintah militer atau Junta Myanmar, Rabu (21/4/2021).
Kali ini, AS memasukkan Myanma Timber Enterprise dan Myanmar Pearl Enterprise ke dalam daftar hitam atau blacklist-nya.
Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan mengatakan, industri mutiara dan kayu tersebut diketahui menjadi sumber ekonomi bagi militer Myanmar.
Dengan penjatuhan sanksi tersebut, AS ingin menunjukkan komitmennya dalam meminta pertanggungjawaban oknum-oknum di balik kudeta dan kekerasan terhadap pengunjuk rasa.
"Tindakan hari ini menunjukkan komitmen Amerika Serikat untuk menargetkan saluran pendanaan khusus ini."
"Dan meminta pertanggugjawaban bagi mereka yang bertanggungjawab atas kudeta dan kekerasan yang berlangsung," kata Andrea Gacki, direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan, dikutip dari Channel News Asia.
Baca juga: KTT ASEAN Bahas Krisis Myanmar di Tengah Uni Eropa Perluas Sanksi Kepada Junta Militer
Diketahui, 'negeri seribu pagoda' itu telah berada dalam krisis sejak kudeta 1 Februari 2021 ketika militer merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih, Aung San Suu Kyi.
Sejak pengambilalihan tersebut, aksi protes dari warga sipil terjadi setiap hari dan militer menggunakan tindak kekerasan untuk meredamnya.
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok aktivis, mengatakan 738 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar sejak kudeta.
Selain itu, 3.300 orang ditahan dan 20 orang lainnya telah dijatuhi hukuman mati secara tersembunyi.
Menanggapi tindakan-tindakan yang dilakukan militer, AS terus berupaya dengan menjatuhkan sanksi pada sumber pendapatan militer.
Adapun dampak dari penjatuhan sanksi pada Myanma Timber Enterprise dan Myanmar Pearl Enterprise adalah aset kedua perusahaan di AS dibekukan.
AS juga melarang warganya berurusan dengan perusahaan yang menurut Departemen Keuangan bertanggung jawab atas ekspor kayu dan mutiara dari Myanmar.
Badan Investigasi Lingkungan, sebuah organisasi nirlaba yang mendokumentasikan pelanggaran industri kayu di Myanmar dan di tempat lain, mengatakan bulan ini Junta mendapat untung dari ekspor jati melalui Myanma Timber Enterprise.