Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Para pemimpin dan perwakilan negara-negara ASEAN telah menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (24/4/2021).
Diketahui, KTT ASEAN kali ini merupakan upaya internasional terkoordinasi pertama untuk meredakan krisis di Myanmar.
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Sultan Brunei Hassanal Bolkiah tersebut, ASEAN menyatakan keprihatinan yang mendalam atas situasi di Myanmar.
"Kami, sebagai keluarga ASEAN, berdiskusi secara dekat tentang perkembangan terakhir di Myanmar dan menyatakan keprihatinan kami yang mendalam atas situasi di negara itu, termasuk laporan korban jiwa dan eskalasi kekerasan," kata Hassanal Bolkiah.
"Kami mengakui peran positif dan konstruktif ASEAN dalam memfasilitasi solusi damai untuk kepentingan rakyat Myanmar dan mata pencaharian mereka," tambahnya, dikutip dari Channel News Asia.
Selanjutnya, negara-negara anggota ASEAN menyepakati perlunya segera penghentian krisis di Myanmar.
Baca juga: Jokowi Minta 3 Komitmen Junta Militer Myanmar, Hentikan Kekerasan hingga Pembukaan Akses Bantuan
Hassanal Bolkiah mengatakan, ASEAN pun telah mencapai lima konsensus soal krisis di Myanmar, di antaranya:
Lima Poin Konsensus KTT ASEAN soal Krisis Myanmar
1. Penghentian kekerasan di Myanmar harus melibatkan semua pihak dengan pengendalian sepenuhnya.
2. Perlu diadakan dialog konstruktif di antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar.
3. Utusan khusus Ketua ASEAN, Brunei, akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
4. ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on disaster management.
5. Utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut para pemimpin juga menyinggung soal pemulihan ASEAN dari pandemi Covid-19.
Kemudian, upaya berkelanjutan Myanmar untuk mengatasi situasi negara bagian Rakhine, termasuk pemulangan pengungsi dari Bangladesh.
Respons Myanmar dan PBB
Jenderal Min Aung Hlaing sebelumnya mengatakan pada pertemuan itu bahwa dia tidak menentang kunjungan delegasi ASEAN untuk membantu menyelesaikan krisis.
Sedangkan pemerintah bayangan Myanmar yang terdiri dari anggota parlemen yang digulingkan menyambut baik seruan para pemimpin Asia Tenggara.
"Inilah yang diminta oleh Pemerintah Persatuan Nasional," kata menteri kerjasama internasional NUG yang dikenal sebagai dokter Sasa, yang saat ini bersembunyi dengan anggota parlemen lainnya.
"Kami sangat menantikan keterlibatan sekretaris jenderal (ASEAN), kami menantikan tindakan tegas oleh ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi dan kebebasan kami untuk rakyat kami dan untuk kawasan," lanjutnya.
Semetara itu, Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews mengatakan, masih harus dilihat seberapa efektif keterlibatan ASEAN untuk menghentikan krisis di Myanmar.
Dalam cuitannya, Andreas menulis, hasil KTT ASEAN akan ditemukan di Myanmar, bukan dalam bentuk dokumen (konsensus).
"Hasil KTT ASEAN akan ditemukan di Myanmar, bukan (dalam) dokumen," tulis Andreas, Minggu (25/4/2021).
"Apakah pembunuhan akan berhenti? Akankah teror lingkungan berakhir? Akankah ribuan orang yang diculik dibebaskan? Akankah impunitas tetap ada?" lanjutnya.
Andreas menambahkan bahwa dia sangat ingin bekerja dengan utusan khusus ASEAN.
Baca juga: Pemerintah Bayangan Myanmar Sambut Baik Seruan ASEAN Agar Junta Militer Akhiri Kekerasan
Krisis di Myanmar
Myanmar dinyatakan dalam kondisi krisis sejak Aung San Suu Kyi digulingkan pada 1 Februari 2021.
Selama hampir tiga bulan Myanmar di bawah rezim militer, dan unjuk rasa antikudeta terus terjadi setiap harinya.
Untuk meredam aksi unjuk rasa, pasukan keamanan menggunakan kekerasan terhadap para demonstran.
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan, tindak kekerasan pasukan keamanan telah menewaskan lebih dari 740 orang.
Pada hari Sabtu, ketika Min Aung Hlaing menghadiri pertemuan dengan para pemimpin ASEAN dan menteri luar negeri di Jakarta, tentara dan polisi menembaki pengunjuk rasa di dekat ibu kota Myanmar, Naypyidaw.
Seorang pengunjuk rasa berusia 50 tahun ditahan oleh polisi dan ditembak mati oleh seorang tentara, kata seorang saksi mata kepada AFP.
Jumlah tahanan pada Sabtu (24/4/2021) naik menjadi 3.389, menurut AAPP.
Selain melakukan tindak kekerasan, junta juga telah membatasi komunikasi di seluruh negeri, memberlakukan pemadaman internet setiap malam selama 70 hari berturut-turut.
Baca juga: Lewat KTT ASEAN, Politikus PKS Berharap Demokrasi di Myanmar Segera Dipulihkan, Kekerasan Dihentikan
Berita lain terkait Krisis Myanmar
(Tribunnews.com/Rica Agustina)