Indonesia mengusulkan agar Majelis Umum PBB dapat membentuk sebuah tim internasional (international presence), di Al-Quds atau Yerussalem untuk mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat di wilayah pendudukan, dan untuk melindungi status kompleks Al-Haram Al-Sharif, tempat suci untuk tiga agama.
Indonesia juga mendorong Majelis Umum PBB memastikan akses kemanusiaan dan pelindungan rakyat sipil yang menjadi tanggung jawab utama PBB.
Retno menyerukan Majelis Umum PBB, bersama dengan Badan PBB terkait dan pihak lain, untuk meningkatkan upaya bersama dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang terdampak.
Seluruh badan tersebut harus menyerukan agar Israel membuka dan memberikan akses pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk ke Gaza, yang telah berada dalam blokade selama lebih dari 13 tahun.
"Setiap menit yang kita lewatkan disini untuk berbicara, pada saat yang sama berjatuhan juga nyawa rakyat Palestina," kata Retno.
Indonesia juga mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel. Karena menurutnya negosiasi yang kredibel sangat penting dalam memajukan perdamaian yang adil dan komprehensif, berdasarkan “two-state solution” dan sejalan dengan kesepakatan parameter internasional.
"Majelis Umum memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat dilakukan segera," ujarnya. (tribun network/laras/kompas.com/reuters/ap)