TRIBUNNEWS.COM - Raja Malaysia akan mengadakan audiensi dengan partai-partai politik mulai hari ini, Rabu (9/6/2021) di tengah kemarahan publik atas penanganan Covid-19 yang dianggap gagal.
Dilansir Bloomberg, Yang di-Pertuan Agong Malaysia bertemu dengan Anwar Ibrahim pada Rabu pagi untuk membahas isu-isu terkini, kata pemimpin oposisi itu di luar gerbang istana.
Isu itu di antaranya keadaan darurat yang sedang berlangsung, infeksi Covid-19, dan kepercayaan publik serta investor, tambah Anwar.
"Yang Mulia terbuka untuk mendengarkan semua pandangan selama satu jam," kata Anwar kepada wartawan.
"Raja mendapat informasi yang baik tentang situasi Malaysia dan mempertimbangkan berbagai perspektif," katanya.
Baca juga: Cegah Covid-19, Polisi di Malaysia Gunakan Drone untuk Deteksi Suhu Tubuh Orang-orang di Tempat Umum
Baca juga: Pemuda 21 Tahun Alami Trauma setelah Dipukul dan Dicuri Uangnya Diduga oleh Polisi Kerajaan Malaysia
Anwar menyebut masalah pergantian pemerintahan tidak muncul selama diskusi mereka.
Ia mendesak raja untuk melakukan yang terbaik untuk mencegah pemerintah memperpanjang keadaan darurat, yang baru akan berakhir pada Agustus.
Namun, raja terikat pada semangat monarki konstitusional Malaysia, di mana ia bertindak atas saran perdana menteri, kata Anwar.
Sementara itu, Ketua Partai Aksi Demokratik akan bertemu dengan raja pada Rabu sore, ujar Anthony Loke, sekretaris nasional partai oposisi, dalam sebuah postingan di Facebook.
Mantan perdana menteri Mahathir Mohamad akan mengadakan sesi terpisah dengan raja pada Kamis, Bernama melaporkan, mengutip seorang pemimpin partai.
Suasana politik Malaysia telah memburuk karena ketidakpuasan publik atas penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah, tulis Fitch Solutions dalam sebuah laporan Senin.
Meningkatnya kemarahan publik kemungkinan akan mempengaruhi persatuan pemerintah.
Warga Malaysia bisa saja turun ke jalan jika pemilihan tidak diadakan dalam beberapa bulan mendatang, ujar laporan tersebut.
Raja Malaysia berpotensi menghentikan itu terjadi.
Baca juga: Atta Tegas Membantah Keluarga Halilintar Diusir dari Malaysia, Aurel: pada Suruh Nyusulin
Baca juga: Kerahkan 40 Truk, Malaysia Luncurkan Vaksinasi Covid-19 Massal Secara Mobile
Raja memiliki kemampuan untuk mencabut keadaan darurat yang sedang berlangsung.
Status darurat diumumkan sejak Januari agar pemerintah dapat mengatasi pandemi.
Keadaan darurat memungkinkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk menangguhkan Parlemen, di mana ia menghadapi perbedaan pendapat yang meningkat di sana.
Muhyiddin Yassin dapat memberlakukan undang-undang sementara tanpa persetujuan legislatif.
Namun, status darurat rupanya tidak membantu menahan wabah.
Malaysia kembali ke lockdown ketat bulan ini setelah infeksi harian mencapai rekor 9.000 pada akhir Mei, membebani sumber daya rumah sakit negara.
Baca juga: Demi Hentikan Rekor Buruk, Pelatih Malaysia Rela Jadi Mata-mata Laga Vietnam Jumpa Indonesia
Baca juga: Gen Halilintar Dikabarkan Diusir dari Malaysia karena Tak Taat Prokes, Atta: Itu Gosip
Wabah yang memburuk telah mendorong seruan agar Parlemen berkumpul kembali.
Pada hari Jumat, Malaysia mengatakan sedang mempelajari kemungkinan mengizinkan anggota parlemen untuk berpartisipasi secara online.
Raja Malaysia Mulai Menjadi Pusat Perhatian
Setelah berada di latar belakang politik nasional selama beberapa dekade, raja Malaysia mulai menjadi pusat perhatian sejak tahun lalu.
Raja bergerak untuk mengisi kekosongan yang ada setelah pengunduran diri mendadak Mahathir sebagai perdana menteri.
Raja menyelesaikan kebuntuan selama seminggu dengan menunjuk Muhyiddin untuk menjadi perdana menteri tanpa pemungutan suara parlemen.
Di saat itu, para pemimpin oposisi telah mencari pertemuan dengan raja sambil bersaing untuk mendapatkan kekuasaan.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
Berita lainnya dari Malaysia