Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Departemen Kehakiman dan Departemen Perdagangan AS telah menyita 36 situs web terkait Iran dan Palestina, dengan menyatakan situs-situs tersebut terlibat dalam kegiatan disinformasi.
Situs yang diambil alih tersebut adalah media berbahasa Inggris Iran Press TV, salurn berita satelit Al Masirah yang dikelola oleh Houthi Yaman, dan saluran berbahasa Arab TV pemerintah Iran, Al-Alam.
Saat situs-situs itu dibuka, terlihat peringatan dari Pemerintah AS pada hari Selasa (22/6). Pemberitahuan itu mengatakan situs web disita "sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum" oleh Departemen Perdagangan dan Keamanan AS, Kantor Penegakan Ekspor dan Biro Investigasi Federal.
Pemerintah AS juga mengambil alih nama domain situs berita Palestine Today, yang dianggap mencerminkan sudut pandang kelompok Hamas dan Jihad Islam yang berbasis di Gaza. Peringatan dan pemberitahuan yang sama juga tampak seperti yang tayang di situs-situs Iran.
Oktober lalu, Departemen Kehakiman mengumumkan telah menghapus hampir 100 situs web yang terkait dengan Pengawal Revolusi Iran.
Baca juga: Presiden Terpilih Iran Ebrahim Raisi Tanggapi Tuduhan Terlibat Eksekusi Massal, Bangga Bela HAM
Baca juga: Pejabat Intel China Diduga Membelot ke Amerika Serikat, Bawa Info Rahasia Virus Corona
AS mengatakan situs-situs tersebut, yang dianggap beroperasi dengan kedok outlet berita asli, melancarkan kampanye disinformasi global untuk mempengaruhi kebijakan AS dan mendorong propaganda Iran ke seluruh dunia.
Langkah itu dilakukan hanya beberapa hari setelah tokoh garis keras Iran, Ebrahim Raisi terpilih sebagai Presiden Iran. Raisi dikenal karena permusuhannya dengan negara-negara barat.
Terpilihnya Raisi dipandang sebagai pukulan bagi upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Teheran 2015, di mana mantan Presiden AS Donald Trump menarik diri pada 2017.
Pada pidato pertamanya setelah terpilih jadi presiden, Raisi bersikap keras dan tegas dengan mengesampingkan kemungkinan bertemu dengan Presiden AS Joe Biden atau bernegosiasi mengenai program rudal balistik Teheran dan dukungan untuk milisi regional.
Hubungan antara Iran dan AS telah memburuk selama bertahun-tahun setelah penarikan Trump dari kesepakatan nuklir dan penerapan kembali sanksi AS.
Baca juga: Militer Israel Klaim Hamas Gunakan Blok Menara Media di Gaza untuk Situs Perang Elektronik
Keputusan itu telah membuat Iran, dari waktu ke waktu, secara bertahap meninggalkan setiap batasan pengayaan uranium bahkan ketika melanjutkan negosiasi dengan negara-negara Eropa yang berusaha menyelamatkan kesepakatan.
Negara ini sekarang memperkaya uranium hingga 60 persen, tingkat tertinggi yang pernah ada, meskipun masih di bawah tingkat tingkat senjata.
Mitra AS dan Uni Eropa telah menghadiri enam putaran pembicaraan informal di Wina dalam beberapa pekan terakhir.
Pejabat Iran dan AS belum bertemu secara langsung. Para diplomat mengatakan pada 20 Juni pembicaraan telah membuat kemajuan dan keputusan sekarang tergantung pada pemerintah yang terlibat.
Press TV
Press TV, diluncurkan pada Juni 2007, milik pemerintah Republik Islam Iran Broadcasting (IRIB). Situs ini menjadi situs layanan berbahasa Inggris yang banyak dikunjungi.
Baca juga: Pidato Pertama Raisi setelah Terpilih Jadi Presiden Iran: Janji akan Kembalikan Kesepakatan Nuklir
Tidak ada stasiun televisi atau radio swasta di Iran. IRIB memonopoli gelombang udara domestik.
Marzieh Hashemi, seorang pembawa acara Press TV terkemuka yang, pada 2019, ditangkap sebagai saksi material dalam kasus kriminal yang tidak ditentukan dan telah muncul di hadapan dewan juri di Washington, mengatakan kepada The Associated Press bahwa saluran tersebut sedang berjuang untuk "mencari tahu alasannya" untuk penyitaan.
Saat ditayangkan di Iran, Press TV berfokus terutama pada urusan internasional melalui lensa bagaimana para pemimpin di Iran melihat dunia.
Kritik pedas terhadap kebijakan luar negeri Inggris, AS, dan Israel adalah hal biasa. Sejak Revolusi Islam 1979, IRIB telah berada di tangan kelompok garis keras yang mendukung pemerintah Iran.
Pendukung Press TV melihat editorial situs tersebut sebagai anti-Zionis, tetapi outlet tersebut sebelumnya mengalami masalah dengan otoritas Barat karena pelaporannya.
Baca juga: Muslim Austria akan Gugat Pemerintah Terkait Situs “Peta Nasional slam”
Liga Anti-Pencemaran Nama Baik telah mengkritik saluran tersebut sebagai "salah satu penyalur anti-Semitisme konspirasi terkemuka di dunia dalam bahasa Inggris". (Tribunnews.com/Aljazeera/Hasanah Samhudi)