Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JOHANESBURG – Pemerintah Kerajaan Inggris telah mendanai 13 proyek senilai £ 215 juta untuk mendukung pemberontak Suriah.
Proyek mereka beroperasi di wilayah-wilayah yang diduduki kelompok anti-Bashar Assad, dalam lima tahun terakhir.
Pemerintah Inggris menolak menyebut kelompok oposisi mana yang dibantunya di Suriah. Informasi ini diwartakan media independen Daily Maverick.co.za yang berbasis di Afrika Selatan, Selasa (20/7/2021).
Daily Maverick mempublikasikan laporan Declassified UK, kelompok jurnalis independen yang melakukan proyek investigasi kebijakan luar negeri Inggris.
Laporan yang ditulis Mark Curtis di Daily Maverick dan Declassified UK menyebutkan, angka ratusan juta poundsterling itu perkiraan yang terlalu rendah.
Sebab, angka itu tidak termasuk kegiatan yang dibiayai dari apa yang disebut "anggaran hitam" Inggris, termasuk operasi intelijen.
Baca juga: Richard Medhurst : Israel di Balik Agenda Perang AS di Suriah
Baca juga: John Kerry Hebohkan Elite AS, Beber Operasi Rahasia Israel di Suriah
Conflict, Stability and Security Fund (CSSF), badan bentukan pemerintah Inggris, mendanai proyek melibatkan kelompok-kelompok bersenjata Suriah.
Satu proyek yang dijalankan Kementerian Luar Negeri bernilai £ 28,2 juta selama 2016-17. Proyek itu juga membantu teknis dan peralatan kepada yang mereka sebut oposisi bersenjata moderat.
Salah satu tujuannya adalah memberdayakan kelompok oposisi bersenjata moderat di Suriah selatan untuk mengelola wilayah yang mereka kuasai secara lebih baik.
Beberapa dokumen mengakui kelompok bersenjata memperoleh manfaat bantuan Inggris. Satu proyek lain disebut “memperkuat struktur pemerintahan di dalam Suriah”.
Proyek ini diberi peringkat risiko tinggi atas kehadiran kelompok bersenjata yang cukup besar.
Senilai £27,5 juta dan berjalan dari 2016-20, proyek ini bertujuan untuk "memperkuat sistem pemerintahan di daerah oposisi moderat".
Proyek dipimpin departemen pembangunan internasional Inggris saat itu, DFID.
Tujuannya memungkinkan pihak oposisi memberikan layanan utama kepada penduduk lokal, memberikan alternatif bagi rezim dan kelompok-kelompok ekstremis.
Proyek ini mencakup empat provinsi di barat laut Suriah, pedesaan Damaskus, Aleppo, Idlib dan Dara'a, yang diakui sebagai daerah terkepung di bawah tekanan kelompok bersenjata.
Kelompok Hayat Tahrir Sham
Sebuah tinjauan proyek pada September 2017 mencatat peluncurannya bertepatan kebangkitan Hay’at Tahrir al-Sham, kelompok bersenjata afiliasi Al Qaeda di Idlib.
Di sisi lain, pemerintah Inggris khawatir terhadap kelompok-kelompok jihad yang mengambil keuntungan untuk proyek bantuan mereka.
Menurut catatan laporan proyek itu, ada risiko kelompok terlarang mencampuri administrasi sipil atau mencoba untuk mengambil keuntungan yang diberikan program.
Kelompok ekstremis Hay'at Tahrir al-Sham, yang dibentuk pada awal 2017 dari penggabungan beberapa pasukan pemberontak termasuk Al Nusra, sekarang menguasai wilayah barat laut Suriah.
Kelompok ini memaksakan doktrin garis kerasnya pada empat wilayah tersebut yang ditinggali jutaan warga Suriah.
Orang-orang di daerah itu sekarang mengalami masalah kebebasan berekspresi atau berpendapat politik.
Mereka harus mengikuti aturan ketat tentang bagaimana mereka berpakaian dan memotong rambut mereka, sementara laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan bergaul di depan umum.
Pemerintah Inggris telah menyadari program CSSF rahasianya kontroversial, menggambarkan program yang mendukung oposisi Suriah sebagai sensitif secara politik.
Tetapi pemerintah secara konsisten mengutip alasan keamanan untuk tidak mengungkapkan kelompok pemberontak mana yang didukungnya.
Dokumen yang terungkap pada tahun 2016 menunjukkan Inggris percaya kelompok oposisi "moderat" termasuk Harakat al-Hazm.
Ini kekuatan yang berperang bersama jihadis di medan perang, dan Jaish al-Islam, kelompok Salafi yang didukung Saudi yang berusaha memaksakan teokrasi Sunni di Suriah. .
Pada 2015, sebuah kasus pengadilan Inggris mengungkap badan intelijen Inggris mendukung kelompok oposisi Suriah yang sama yang diikuti Bherlin Gildo, warga Swedia yang diadili karena pelanggaran terorisme.
Gildo diduga menghadiri kamp pelatihan teroris dan menerima pelatihan senjata untuk berperang di Suriah dan dilaporkan telah bekerja dengan Front Al Nusra.
Sejauh mana kelompok oposisi bersenjata di Suriah dapat dianggap “moderat” telah lama menjadi sumber perdebatan.
Peter Ford, Dubes Inggris untuk Suriah 2003-2006, mengatakan kepada sebuah penyelidikan parlemen, keberadaan kelompok-kelompok moderat di Suriah adalah isapan jempol.
Pemerintah Inggris bersikeras oposisi moderat Suriah terdiri orang-orang yang tidak menganut nilai-nilai rezim, atau ISIL (ISIS), atau Al Qaida.
Satu proyek bantuan yang disebut “Ketahanan Suriah”, senilai £26,9 juta selama 2017-2020 dan dijalankan Kementerian Luar Negeri, dimaksudkan memberikan kredibilitas kepada oposisi moderat.
Bantuan Jatuh ke Tangan Teroris
Proyek lain CSSF yang kontroversial adalah dukungan Inggris untuk apa yang disebut “Polisi Pembebasan Suriah”.
Ini proyek membentuk pasukan keamanan yang dipimpin masyarakat yang bekerja di daerah-daerah yang dikuasai oposisi seperti Idlib, Aleppo, dan Ghouta Timur.
Dukungan Inggris datang melalui program yang dikenal sebagai Access to Justice and Community Support (AJACS).
Pelaksananya perusahaan konsultan swasta Adam Smith International, kontraktor bantuan utama Inggris.
AJACS dihentikan sementara pada Desember 2017 setelah BBC Panorama menayangkan sebuah program, yang disebut "Jihadis You Pay For".
Ini laporan jurnalistik yang menunjukkan fakta korupsi dan dana bantuan yang sampai ke tangan kelompok teroris.
Adam Smith International diperlihatkan secara sengaja mendanai kegiatan teroris atau gagal bertindak cepat setelah mengetahui sebagian dana jatuh ke tangan teroris.
Program tersebut mengungkap hubungan antara dua kantor “Polisi Pembebasan Suriah” dan pengadilan yang dijalankan Al Nusra.
Beberapa petugas polisi dipaksa menyerahkan dana kepada kelompok-kelompok ekstremis yang menguasai daerah tersebut.
Pemerintah Inggris dan Adam Smith International membantah tuduhan tersebut, dan melanjutkan proyek tersebut pada awal 2018.
Setahun sebelum program Panorama, pada Juni 2016, pemerintah Inggris mengklaim penerima proyek telah dipilih cermat.
Namun, pernyataan yang sama mengakui, "Risiko pengalihan masih merupakan kemungkinan nyata."
Pendanaan Inggris untuk Polisi Suriah Bebas berlangsung selama empat tahun dan berhenti pada September 2018.
Dokumen CSSF menunjukkan Inggris menyediakan setidaknya £8 juta dana, yang melibatkan penyediaan pelatihan, peralatan komunikasi, dan kendaraan.(Tribunews.com/DailyMaverick/xna)