Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BEIJING - China memberlakukan sanksi terhadap para pejabat Amerika Serikat, termasuk mantan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross.
Ross tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.
Sanksi ini dilakukan sebagai balasan atas sanksi yang diberlakukan AS terhadap para pejabat China di Hong Kong.
Sanksi ini adalah yang pertama diterapkan China di bawah undang-undang sanksi anti-asing yang baru, disahkan pada Juni,.
Sanksi ini diumumkan Jumat (23/7) kemarin, hanya beberapa hari sebelum kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman ke China di tengah hubungan yang sangat tegang.
Baca juga: Masuk Daftar Hitam AS, China Segera Tunjukkan Sikap Tegas, Sebut sebagai Penindasan Tak Masuk Akal
Baca juga: Militer AS Sulit Cegah Jika Pasukan China Tiba-tiba Duduki Taiwan
China juga memberlakukan "sanksi balasan timbal balik" terhadap perwakilan dari berbagai organisasi, termasuk Komisi Eksekutif Kongres untuk China dan Komisi Peninjauan Ekonomi dan Keamanan AS-China, baik yang sekarang atau dulu menjabat.
Lembaga lain yang disebutkan termasuk National Democratic Institute for International Affairs, International Republican Institute, Human Rights Watch (HRW), dan Dewan Demokrasi Hong Kong (HKDC) yang berbasis di Washington.
"Pihak AS mengarang apa yang disebut penasihat bisnis Hong Kong, mencoreng lingkungan komersial Hong Kong tanpa dasar, dan memberi sanksi ilegal kepada pejabat China di Hong Kong," kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan.
"Tindakan ini secara serius melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar hubungan internasional, dan secara serius mencampuri urusan dalam negeri China," kata kementerian itu, seperti dikutip dari Channel News Asia.
Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pada jumpa pers reguler bahwa Amerika Serikat tidak terpengaruh oleh langkah China.
Baca juga: PBB Minta China Bekerja Sama dengan WHO Selidiki Asal Usul Covid-19
Baca juga: AS Pertimbangkan Sanksi Baru Terhadap Penjualan Minyak Iran ke China
Tindakan China ini terjadi setelah Washington pekan lalu mengeluarkan arahan bisnisnya untuk Hong Kong dan menjatuhkan sanksi pada lebih banyak pejabat China atas tindakan keras Beijing terhadap demokrasi di Hong Kong.
"Tindakan ini adalah contoh terbaru tentang bagaimana Beijing menghukum warga negara, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil sebagai cara untuk mengirim sinyal politik," kata Psaki.
Ia menambahkan bahwa tindakan itu menggambarkan risiko yang telah diperingatkan oleh pemerintah AS.
Ini adalah kedua kalinya dalam tahun ini China memberlakukan sanksi terhadap pejabat yang menjabat di bawah mantan Presiden Donald Trump. Sanksi ini dikenakan terhadap pejabat yang mengambil sikap keras terhadap Beijing dan menentangnya terkait perdagangan, praktik bisnis, hak asasi manusia, dan masalah lainnya.
Saat Biden dilantik sebagai presiden pada Januari, China mengumumkan sanksi terhadap Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan 27 pejabat tinggi Trump lainnya.
Baca juga: Soal Asal-usul Virus Corona, China Tolak Rencana WHO Kembali Selidiki Teori Kebocoran Lab Wuhan
Pemerintahan Biden menyebut langkah itu "tidak produktif dan sinis."
Biden telah berusaha untuk menggalang sekutu dan mitra untuk membantu melawan apa yang dikatakan Gedung Putih sebagai kebijakan ekonomi dan luar negeri China yang semakin memaksa.
Tetapi para pejabat AS mengatakan perjalanan Sherman ke China selama akhir pekan adalah upaya untuk memastikan bahwa persaingan antara kedua kekuatan tidak meluas ke konflik.
Sherman dijadwalkan akan bertemu dengan Penasihat Negara China dan Menteri Luar Negeri Wang Yi.
Beberapa kelompok yang terkena dampak Beijing sebagian besar mengabaikan dampak negatif dari sanksi tersebut.
Baca juga: KESAKSIAN Penumpang Kereta Bawah Tanah Terperangkap Banjir Seleher di China
HKDC mengatakan di Twitter bahwa menjadi sasaran Partai Komunis China yang berkuasa adalah validasi terbaik dari perjuangannya untuk gerakan pro-demokrasi Hong Kong.
Direktur Human Rights Watch China Sophie Richardson, yang diberi sanksi oleh China dengan menyebutkan namanya pada hari Jumat, menyebut langkah itu tak berarti.
"Ini adalah amukan diplomatik yang dirancang untuk mengalihkan perhatian dari keterlibatan Beijing dalam kejahatan terhadap kemanusiaan," katanya, merujuk pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia China di wilayah barat Xinjiang, yang telah dibantah China. (Tribunnews.com/CNA/Hasanah Samhudi)