Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memilih Menteri Luar Negeri Brunei, Erywan Yusof sebagai utusan khusus mereka untuk membantu mengakhiri krisis di Myanmar.
Dilansir The Washington Post, keputusan itu disampaikan ASEAN dalam sebuah pernyataan bersama setelah pertemuan yang digelar pada Rabu (4/8/2021).
Para menteri telah memilih Erywan Yusof pada pertemuan Senin (2/8/2021), tetapi tidak dapat mengumumkannya karena Myanmar belum memberikan persetujuan.
Para menteri kemudian mengadakan sesi lain pada Rabu pagi dan akhirnya berhasil membujuk pemerintah militer atau junta.
Demikian kata diplomat yang berbicara kepada The Associated Press dengan syarat anonim karena kurangnya wewenang untuk berbicara di depan umum.
Diketahui, Erywan Yusof termasuk di antara setidaknya empat kandidat yang diusulkan oleh para menteri.
Baca juga: ASEAN Setujui Menlu Kedua Brunei Erywan Yusof Jadi Utusan Khusus Soal Myanmar
Para menteri mayoritas memilih Erywan Yusof, sedangkan Myanmar memilih mantan diplomat Thailand.
Namun Myanmar menyerah dan menerima keputusan para menteri.
Hal ini menunjukkan bahwa junta masih berharap untuk mendapatkan dukungan ASEAN setelah menghadapi kecaman internasional.
Erywan Yusof akan memulai pekerjaannya di Myanmar untuk membangun kepercayaan dan keyakinan dengan akses penuh ke semua pihak terkait.
Belum dapat dipastikan apakah dan kapan para pemimpin junta akan mengizinkan utusan khusus ASEAN bertemu dengan pihak Aung San Suu Kyi.
Aung San Suu Kyi, pemerintah terpilih yang digulingkan, telah ditahan bersama para pemimpin politik lainnya dan diadili atas sejumlah tuduhan.
Baca juga: Menlu RI Bahas Isu Myanmar hingga Afghanistan dengan Penasihat Keamanan Nasional AS
Lebih dari 900 orang telah dibunuh oleh pihak berwenang Myanmar sejak pengambilalihan kekuasaan pada 1 Februari 2021, menurut penghitungan yang disimpan oleh Asosiasi Bantuan independen untuk Tahanan Politik.
Korban juga meningkat di kalangan militer dan polisi karena perlawanan bersenjata tumbuh dengan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.
Krisis di Myanmar diperparah dengan lonjakan kasus virus corona (Covid-19) yang telah membuat sistem kesehatan lumpuh.
ASEAN telah menyerukan untuk diakhirnya krisis di Myanmar dan dimulainya dialog antara pihak militer dan sipil yang akan dimediasi oleh Erywan Yusof.
Baca juga: Jenderal Min Aung Hlaing Jadi Perdana Menteri, Militer Myanmar Bakal Berkuasa hingga 2023
Jenderal Min Aung Hlaing Jadi Perdana Menteri
Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta militer Myanmar menunjuk dirinya sendiri menjadi Perdana Menteri baru.
Dilansir BBC, dia mengatakan darurat militer yang terjadi saat ini dapat diperpanjang hingga Agustus 2023.
Dalam pidatonya, Min Aung Hlaing berjanji akan menyelenggarakan pemilihan multi-partai yang bebas dan adil.
Kendati demikian, dia menyebut partai terpilih yakni NLD, yang telah ia singkirkan sebagai "teroris".
Dalam pengumuman terpisah, pemerintah militer menyebut dirinya "pemerintah sementara" dan Min Aung Hlaing sebagai perdana menteri.
Pengumuman ini akan menempatkan Myanmar dalam cengkeraman militer selama hampir dua setengah tahun.
Padahal di awal kudeta, junta militer mendeklarasikan kondisi darurat selama satu tahun, dikutip dari The Guardian.
Baca artikel lain seputar Krisis Myanmar
(Tribunnews.com/Rica Agustina/Ika Nur Cahyani)