Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Filipina Rodrigo Duterte, menyetujui untuk menjadi calon wakil presiden dari partai politik yang berkuasa dalam pemilu tahun depan, The Guardian melaporkan.
Partai PDP-Laban membuat pengumuman tersebut sebelum Majelis Nasional yang akan digelar pada 8 September.
Pada pertemuan tersebut, Partai PDP-Laban diprediksi akan mengusung ajudan Duterte sekaligus senator petahana, Christopher "Bong" Go, sebagai kandidat presiden.
Duterte membuat "pengorbanan" dan memperhatikan "tuntutan rakyat," kata Karlo Nograles, wakil presiden eksekutif partai PDP-Laban.
Di Filipina, jabatan presiden hanya dibatasi satu kali masa jabatan selama enam tahun.
Masa jabatan Duterte akan berakhir pada Juni tahun depan.
Baca juga: Presiden Duterte akan Longgarkan Aturan Pembatasan Covid-19 di Manila
Baca juga: Presiden Duterte Pulihkan Perjanjian Kehadiran Pasukan Amerika Serikat di Filipina
Namun, pencalonan wakil presidennya dinilai pengamat politik sebagai pintu belakang kursi kepresidenan.
Nograles mengatakan langkah itu akan "menjamin kelangsungan program pemerintah selama lima tahun terakhir", termasuk untuk mengatasi masalah obat-obatan terlarang.
Para pengkritik percaya bahwa Duterte bisa membuat permainan untuk mempertahankan kekuasaan melalui jabatan nomor dua.
Duterte dapat mengambil alih posisi sebagai presiden jika Go menang dan kemudian mengundurkan diri.
Duterte, yang menggambarkan dirinya sebagai presiden tanpa keinginan untuk berkuasa, dalam beberapa kesempatan mengatakan dia ingin Go menjadi penerusnya.
Pada tahun 2019, Go disahkan menjadi senator, sebuah jabatan yang ia emban di samping tugasnya sebagai ajudan pribadi Duterte.
Go telah menjadi ajudan terdekat pria berusia 76 tahun itu sejak akhir 1990-an.
Saat itu Duterte menjadi anggota kongres yang mewakili Kota Davao di selatan Filipina.
"Saya masih tidak tertarik (dalam kepresidenan)," kata Go, yang memimpin komite kesehatan senat, kepada Reuters.
"Vaksin dulu, sebelum politik," tambahnya.
Duterte mengatakan dia ingin melindungi dirinya dari kemungkinan tindakan hukum ketika ia meninggalkan jabatannya kelak.
Tindakan hukum yang dimaksud yaitu kemungkinan penyelidikan pengadilan pidana internasional atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
Jaksa ICC telah meminta lampu hijau untuk meluncurkan penyelidikan formal atas pembunuhan yang dilakukan selama perang Duterte melawan narkoba.
Sikap Keras Duterte dalam Mengendalikan Pandemi: Divaksin atau Dipenjara
Diberitakan Tribunnews pada Juni lalu, Duterte mengancam akan mengirim orang ke penjara jika mereka menolak untuk divaksinasi virus corona.
Peringatan Duterte terlontar ketika Filipina tengah menghadapi kasus-kasus baru varian Delta.
"Anda dapat memilih mendapatkan vaksin atau saya akan mengirim Anda ke penjara," tegas Duterte di Tagalog saat pidato yang direkamnya pada Senin malam (21/6/2021).
Baca juga: Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ancam yang Menolak Vaksinasi Covid-19 dengan Hukuman Penjara
Baca juga: Kampung Halaman Presiden Duterte Dikepung Covid-19
Dilansir Al Jazeera, program vaksinasi Filipina sudah dimulai sejak Maret 2021, tetapi berdasarkan laporan jumlah orang yang menerima vaksinasi rendah.
Sementara, orang-orang justru berebut mendapatkan pasokan vaksin Pfizer/BioNTech yang terbatas.
Mengakui bahwa dirinya semakin merasa jengkel dengan orang-orang yang menolak divaksinasi, Duterte lantas mengancam akan menyuntik mereka dengan "yang ditujukan untuk babi".
"Kalian semua keras kepala," kata Duterte.
Baca juga: Duterte Akan Kembali Terapkan Lockdown Lebih Ketat Jika Kasus Covid-19 Melonjak Lagi
Ancaman Lain yang Disampaikan Duterte
Ini bukan kali pertama Duterte memberi peringatan tegas kepada warganya soal penanganan Covid.
Sebelumnya, Duterte mengancam akan menembak warga Filipina yang ditemukan melanggar pedoman pembatasan penguncian selama pandemi.
Sejak ancaman itu, ada beberap dugaan kasus pelanggaran dan pihak berwenang mengambil sikap tegas seperti yang diperintahkan Duterte.
Menurut pelacak vaksin, Herd Immunity PH, dari 110 juta penduduk Filipina, hanya sekitar 1,95 persen yang divaksiansi penuh per Senin (21/6/2021).
Baca juga: Menlu Filipina Teodoro Locsin Jr Wakili Presiden Duterte di KTT ASEAN Jakarta
Banyak kasus baru dikaitkan dengan lonjakan infeksi di kubu politik Duterte di Mindanao.
Duterte mengatakan bahwa mereka yang menolak untuk disuntik harus “meninggalkan negara itu”, dan pergi ke India atau Amerika Serikat.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie/Andari Wulan Nugrahani)