Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –Indonesia menanggapi rencana Australia untuk merancang kapal selam bertenaga nuklir yang diumumkan Perdana Menteri Scott Morrison saat melakukan konferensi pers dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Kamis (17/9/2021).
Pemerintah Indonesia (RI) lewat Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) dalam pernyataan hari Jumat (17/9/2021) mengenai Kapal Selam Nuklir Australia menyatakan akan mencermati perkembangan rencana itu dengan hati-hati.
“Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan Pemerintah Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir,” tulis Kemlu RI, Jumat (17/9/2021).
Baca juga: AS, Inggris, dan Australia Umumkan Aliansi Pertahanan Indo-Pasifik Baru
Indonesia mengungkapkan keprihatinan atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan.
Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir.
“Indonesia mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di Kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation,” lanjutnya.
Pemerintah Indonesia mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai.
Dalam kaitan ini, Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di Kawasan.
Seperti dilaporkan AFP pada hari Kamis, Scott Morrison mengumumkan negaranya akan membangun sekira 8 kapal selam tenaga nuklir untuk pertama kalinya, dalam kemitraan baru dengan Amerika Serikat dan Inggris.
Pemimpin ketiga negara itu mengatakan bahwa kapal selam tersebut tidak dimaksudkan untuk membawa senjata nuklir.
Morrison mengatakan negara-negara tersebut akan bekerja sama untuk mencari cara terbaik guna mewujudkan rencana tersebut selama 18 bulan ke depan.
"Ini akan mencakup pemeriksaan intensif tentang apa yang perlu kita lakukan untuk menjalankan tanggung jawab pengelolaan nuklir kita di sini di Australia," ujarnya.