Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Arahnya Kurang Jelas, SDP Usulkan 8 Strategi Keluar dari Pandemi

TRIBUNNEWS.COM - Partai Demokrasi Singapura (The Singapore Democratic Party-SDP) mengomentari penanganan Covid-19 di negara itu.

Menurut SDP, penanganan Covid-19 oleh pemerintah telah diganggu dengan kurangnya koherensi dan arah yang jelas.

Untuk itu, SDP mengusulkan delapan strategi untuk keluar dari pandemi Covid-19 yang selama sepekan terakhir melonjak, Selasa (28/9/2021).

Strategi tersebut dibuat dengan harapan dapat memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal pengujian (tes Covid-19), penerbitan laporan tentang klaster, dan penerapan batasan.

Adapun satu di antara strategi yang diusulkan SDP yaitu penghentian tes Covid-19 bagi orang yang sudah divakasinasi dan yang tidak menunjukkan gejala, dalam kasus di luar pelacakan kontak.

Baca juga: KSAL Tinjau Vaksinasi Covid-19 Untuk Persiapan PTM di Ponpes Kempek dan Buntet Cirebon

Dengan begitu sumber daya akan terkonsentrasi pada mereka yang paling membutuhkan pananganan, kata SDP.

"Ini akan membantu memastikan bahwa sumber daya terkonsentrasi pada mereka yang paling membutuhkan, seperti orang tua dan rentan yang benar-benar terinfeksi," kata SDP sebagaimana dilansir CNA.

Strategi tersebut disusun panel kesehatan partai oposisi, yang terdiri dari 10 anggota termasuk ahli penyakit menular Paul Tambyah, presiden Masyarakat Mikrobiologi dan Infeksi Klinis Asia Pasifik.

Anggota lainnya termasuk psikiater dr Ang Yong Guan, dokter umum dr Tan Lip Hong, dr Toh Beng Chye dan dr Leong Yan Hoi, serta ahli bedah umum dr Cheng Shin Chuen.

Lebih lanjut, saat ini warga Singapura dites Covid-19 ketika mereka mengunjungi dokter dengan gejala infeksi saluran pernapasan akut seperti flu, demam, dan batuk, terlepas dari status vaksinasi.

Baca juga: Kasus Covid-19 di AS dan Singapura Melonjak, Rumah Sakit Mulai Kewalahan Tangani Pasien

Kemudian, mereka yang dinyatakan positif Covid-19 harus melapor ke Klinik Kesiapsiagaan Kesehatan Masyarakat terdekat.

Di mana dokter umum akan memutuskan apakah mereka memerlukan rawat inap atau hanya dipantau, mirip dengan apa yang dilakukan dengan kondisi lain seperti infeksi saluran kemih atau keracunan makanan.

"Dokter harus diberi kompensasi yang sesuai untuk perawatan yang mereka berikan," kata SDP dalam rencananya, yang dipublikasikan di situs web partai.

Penanganan Covid-19 di Panti Jompo