Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Chile, Sebastián Piñera terancam dimakzulkan setelah diduga melakukan penyimpangan dalam penjualan pertambangan yang diungkap Pandora Papers.
Politisi oposisi pemerintahan Chile saat ini tengah mengupayakan proses pemakzulan terhadap presiden.
Dilansir BBC, anggota kongres Tomas Hirsch mengatakan bahwa Presiden Pinera menggunakan "kantornya untuk urusan pribadi".
Ini disampaikan Hirsch saat mengajukan tuduhan di majelis rendah Kongres.
Presiden dituduh menjual perusahaan kepada seorang teman dengan perjanjian berkaitan dengan keputusan regulasi yang menguntungkan.
Baca juga: Nama Presiden Ekuador Disebut di Pandora Papers, DPR Langsung Gelar Investigasi
Baca juga: Luhut Siap Diperiksa BPK atau DJP Terkait Namanya Masuk dalam Laporan Pandora Papers
Pinera telah membantah tudingan ini.
Sebelumnya, Pandora Papers melaporkan bahwa Presiden Pinera menjual tambang Dominga.
Itu merupakan sebuah proyek tembaga dan besi di wilayah dengan kondisi lingkungan yang sensitif.
Dia menjualnya kepada seorang teman masa kecilnya pada 2010 lalu, tepatnya sembilan bulan setelah menjabat.
Dokumen dalam Pandora Papers menunjukkan pembayaran terakhir dalam kesepakatan itu memiliki syarat untuk tidak memperkuat perlindungan lingkungan di area tambang itu.
Tidak lama kemudian, pemerintah Chile memutuskan untuk menolak perlindungan lingkungan di lokasi tersebut.
Setelah pengungkapan itu, kantor Kepresidenan Chile mengatakan Presiden Piñera tidak memiliki peran atau informasi tentang penjualan proyek pertambangan.
Presiden juga disebut tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan mana pun selama lebih dari 12 tahun.
Presiden Piñera juga menyangkal tudingan tersebut.
Dia mengatakan rincian kesepakatan terkait perusahaan itu sudah diperiksa dalam penyelidikan yudisial pada 2017.
Namun pekan lalu kantor kejaksaan Chile mengatakan akan menyelidiki tuduhan terhadap presiden.
Anggota kongres oposisi, Jaime Naranjo mengatakan Presiden Piñera "secara terbuka melanggar Konstitusi (dan) mengorbankan kehormatan bangsa".
Presiden belum mengomentari perihal kemungkinan pemakzulan ini.
Kamar Deputi yang dikuasai oposisi sekarang akan mengadakan pemungutan suara untuk menyetujui atau menolak proses pemakzulan.
Langkah itu dilakukan menjelang pemilihan presiden dan legislatif pada November.
Baca juga: Harta Kekayaan Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota BPK Terpilih yang Dipersoalkan Yusril, Total Rp6,3 M
Baca juga: Kata Jubir soal Nama Luhut Binsar Pandjaitan di Pandora Papers, Pimpin Perusahaan Gas di Panama?
Proses pemakzulan akan membutuhkan 78 suara di Kamar Deputi yang lebih rendah untuk maju, meskipun tidak jelas apakah itu akan berhasil melalui Senat.
The Pandora Papers adalah berisi kebocoran hampir 12 juta dokumen dan file yang mengungkap kekayaan rahasia dan transaksi para pemimpin dunia, politisi, dan miliarder.
Data tersebut diperoleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) di Washington DC.
Dalam penyelidikan akbar ini, ICIJ bekerja dengan lebih dari 140 organisasi media.
Lebih dari 600 jurnalis dari 117 negara telah melihat kekayaan tersembunyi dari beberapa orang paling berkuasa di dunia.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)