Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyampaikan 'penghinaan' yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing yang memimpin kudeta terhadap pemerintah sipil terpilih pada Februari tahun ini.
Para menteri luar negeri ASEAN memutuskan tidak mengundang perwakilan dari pemerintah militer atau junta Myanmar untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang akan digelar pada 26-28 Oktober 2021 mendatang.
Keputusan itu disampaikan dalam pertemuan darurat pada Jumat (15/10/2021) malam.
Menurut Kementerian Luar Negeri Singapura, langkah untuk mengecualikan Min Aung Hlaing adalah keputusan yang sulit tetapi perlu untuk menegakkan kredibilitas ASEAN, Sabtu (16/10/2021).
Dalam pernyataanya, Kementerian Luar Negeri Singapura menggarisbawahi tentang tidak adanya kemajuan dalam pelaksanaan lima poin konsensus yang disepakati oleh para pemimpin ASEAN.
Baca juga: Menlu Retno Soal Myanmar: Soal 5 Poin Konsensus Belum Ada Kemajuan Berarti
Sebagai informasi, lima poin konsensus yang disepakati pada bulan April itu bertujuan untuk mengakhiri kekacauan di Myanmar setelah kudeta.
Lebih lanjut, Ketua ASEAN saat ini, Brunei, mengatakan seorang tokoh non-politik dari Myanmar akan diundang ke KTT, setelah tidak ada konsensus yang dicapai untuk menghadirkan perwakilan politik.
"Karena tidak ada kemajuan yang cukup serta kekhawatiran atas komitmen Myanmar, khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak terkait, beberapa Negara Anggota ASEAN merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal," kata perwakilan Brunei dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir Al Jazeera.
Tidak disebutkan Min Aung Hlaing atau siapa nama yang akan diundang menggantikannya.
Namun, beberapa negara anggota telah menerima permintaan dari Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, yang dibentuk oleh penentang junta, untuk menghadiri KTT tersebut.
Baca juga: ASEAN Bahas Pengucilan Myanmar Dari KTT Virtual
Sementera itu, Zaw Min Tun, juru bicara junta Myanmar memberikan tanggapan atas keputusan ASEAN.
Zaw Min Tun menyalahkan intervensi asing atas pengucilan Min Aung Hlaing dari KTT.
Dikatakan Zaw Min Tun kepada kantor berita BBC Burma bahwa Amerika Serikat dan perwakilan Uni Eropa telah menekan para pemimpin ASEAN untuk mengecualikan pemimpinnya.
Tuduhan itu berdasar pada beberapa negara yang mereka ketahui telah melakukan pertemuan dengan urusan luar negeri Amerika Serikat.
"Intervensi asing juga bisa dilihat di sini," kata Zaw Min Tun.
"Sebelumnya, kami mengetahui bahwa beberapa utusan dari beberapa negara bertemu dengan urusan luar negeri AS dan mendapat tekanan dari UE," sambungnya.
Baca juga: Militer Myanmar Tak Akan Izinkan Utusan Khusus ASEAN Bertemu Aung San Suu Kyi
Tanggapan AS dan Analis
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menyatakan dukungannya atas keputusan ASEAN yang menurunkan partisipasi Myanmar pada KTT mendatang.
Diketahui, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan dalam sebuah tweet bahwa negaranya telah mengusulkan Myanmar tidak boleh diwakili di tingkat politik di KTT sampai memulihkan demokrasinya melalui proses inklusif.
Sementara Singapura mendesak Myanmar untuk bekerja sama dengan utusan ASEAN, menteri luar negeri kedua Brunei Erywan Yusof.
Erywan telah menunda kunjungan yang telah lama direncanakan ke negara itu dalam beberapa pekan terakhir dan telah meminta untuk bertemu dengan semua pihak di Myanmar, termasuk pemimpin terguling Aung San Suu Kyi, yang ditahan dalam kudeta.
Zaw Min Tun mengatakan minggu ini Erywan akan diterima di Myanmar, tetapi tidak akan diizinkan untuk bertemu Aung San Suu Kyi karena dia didakwa melakukan kejahatan.
Lebih lanjut, Mustafa Izzuddin, seorang analis urusan global di konsultan Solaris Strategies Singapore, menyebut pengucilan junta sebagai langkah sementara politik bagi ASEAN untuk meredakan kritik internasional.
"Ini memastikan reputasi regional (ASEAN) sebagai organisasi yang masih dapat memainkan peran aktif dalam urusan Asia Tenggara," kata Izzuddin.
Izzuddin juga mengatakan langkah itu dapat mengirim sinyal politik kepada junta bahwa ASEAN bukan organisasi yang bisa diabaikan, dan Myanmar harus menunjukkan keseriusan dan komitmennya untuk melaksanakan lima poin konsensus.
Baca juga: Eks Presiden Myanmar Win Myint Mengaku Dipaksa Militer untuk Mundur Beberapa Jam Sebelum Kudeta
ASEAN telah menghadapi tekanan internasional yang meningkat untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap Myanmar.
ASEAN juga mendapatkan kritikan atas ketidakefektifannya dalam menangani para pemimpin yang dituduh melakukan pelanggaran hak, menumbangkan demokrasi dan mengintimidasi lawan politik.
Adapun tak diundangnya pihak junta merupakan langkah berani yang langka untuk blok yang didorong oleh konsensus, yang secara tradisional menjunjung kebijakan keterlibatan dan non-intervensi.
Baca juga artikel terkait Krisis Myanmar
(Tribunnews.com/Rica Agustina)