Baca tanpa iklan
Zaw Min Tun menyalahkan intervensi asing atas pengucilan Min Aung Hlaing dari KTT.
Baca juga: ASEAN Bahas Pengucilan Myanmar Dari KTT Virtual
Dikatakan Zaw Min Tun kepada kantor berita BBC Burma bahwa Amerika Serikat dan perwakilan Uni Eropa telah menekan para pemimpin ASEAN untuk mengecualikan pemimpinnya.
Tuduhan itu berdasar pada beberapa negara yang mereka ketahui telah melakukan pertemuan dengan urusan luar negeri Amerika Serikat.
"Intervensi asing juga bisa dilihat di sini," kata Zaw Min Tun.
"Sebelumnya, kami mengetahui bahwa beberapa utusan dari beberapa negara bertemu dengan urusan luar negeri AS dan mendapat tekanan dari UE," sambungnya.
Tanggapan AS dan Analis
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menyatakan dukungannya atas keputusan ASEAN yang menurunkan partisipasi Myanmar pada KTT mendatang.
Diketahui, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan dalam sebuah tweet bahwa negaranya telah mengusulkan Myanmar tidak boleh diwakili di tingkat politik di KTT sampai memulihkan demokrasinya melalui proses inklusif.
Sementara Singapura mendesak Myanmar untuk bekerja sama dengan utusan ASEAN, menteri luar negeri kedua Brunei Erywan Yusof.
Erywan telah menunda kunjungan yang telah lama direncanakan ke negara itu dalam beberapa pekan terakhir dan telah meminta untuk bertemu dengan semua pihak di Myanmar, termasuk pemimpin terguling Aung San Suu Kyi, yang ditahan dalam kudeta.
Zaw Min Tun mengatakan minggu ini Erywan akan diterima di Myanmar, tetapi tidak akan diizinkan untuk bertemu Aung San Suu Kyi karena dia didakwa melakukan kejahatan.
Lebih lanjut, Mustafa Izzuddin, seorang analis urusan global di konsultan Solaris Strategies Singapore, menyebut pengucilan junta sebagai langkah sementara politik bagi ASEAN untuk meredakan kritik internasional.
"Ini memastikan reputasi regional (ASEAN) sebagai organisasi yang masih dapat memainkan peran aktif dalam urusan Asia Tenggara," kata Izzuddin.
Izzuddin juga mengatakan langkah itu dapat mengirim sinyal politik kepada junta bahwa ASEAN bukan organisasi yang bisa diabaikan, dan Myanmar harus menunjukkan keseriusan dan komitmennya untuk melaksanakan lima poin konsensus.