Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - PM Jepang Fumio Kishida akan membangun sistem anti peluru kendali yang canggih guna melindungi rakyat Jepang dari serangan missile yang ditujukan ke Jepang termasuk dari Korea Utara yang berulang kali melakukan uji coba peluncuran dan jatuh ke area Jepang.
"Kita akan bangun sistem anti peluru kendali yang canggih untuk mengantisipasi missile dari Korea Utara," tekan PM Kishida malam ini Selasa (19/10/2021) dalam kampanye hari pertama pemilu nasional di NHK.
Selain itu PM Kishida juga mengecam keras kelakuan Korut yang berulang kali melakukan uji coba peluru kendali.
"Hal itu jelas melanggar konvensi PMM, melanggar peraturan internasional sehingga harus dihentikan segera selamanya," tekannya lagi.
Untuk itu PM Kishida akan melakukan revisi atas UU keamanan security nasional Jepang agar rakyat terlindungi dengan baik.
Termasuk revisi 4 pasal amandemen UUD Jepang untuk memperluas kemampuan pasukan bela diri Jepang (SDF), khususnya di kancah internasional dan perlindungan bagi badan itu sendiri.
"Kita harus memberikan sosialisasi yang lebih jauh lagi ke masyarakat karena saya lihat masih banyak yang belum mengerti pentingnya perlindungan negara Jepang di kancah internasional seperti sekarang ini. Kalau rakyat mayoritas setuju maka perubahan amandemen UUD itu dengan mudah bisa segera dilakukan," tekannya lagi.
PM Kishida juga menekankan antisipasi terhadap corona dengan tiga hal yaitu tes PCR, Vaksinasi dan obat-obatan terapeutik untuk menjaga preventif kesehatan masyarakat di Jepang saat ini.
Baca juga: PM Jepang Fumio Kishida Resmi Bubarkan Parlemen
"Kita juga harus siap untuk skenario terburuk apabila datang gelombang ke-6 nantinya. Kita harus antisipasi semua tempat tidur "hantu" agar dapat diaktifkan dengan sebaik mungkin jangan lagi ada yang sampai tidak terpakai. Penanganan pelayanan kesehatan yang secukupnya dan sebaiknya akan diberikan kepada masyarakat nantinya sehingga semua pasien bisa terawat di rumah sakit dengan baik di saat datang gelombang berikutnya."
Subsidi akan diberikan segera kepada orang yang sangat membutuhkan, terutama kepada para anak-anak dan pelajar seperti yang diusulkan pihak koalisi Komeito pula setiap orang 100.000 yen.
"Dalam situasi darurat saat ini banyak yang kesulitan kita harus berikan subsidi kepada mereka untuk bisa membangkitkan kembali perekonomian dalam negeri. Untuk itu juga akan digunakan penerbitan obligasi pula surat hutang pula guna mendukung kembali pulihnya perekonomian saat ini."
Oleh karena itu PM Kishida akan menjaga stabilitas dan kesehatan fiskal yang ada guna menjaga rasa kepercayaan diri bagi para pelaku di ekonomi di dalam negeri.
"Kerjasama pemerintah dan swasta harus dilakukan dengan baik agar perekonomian berjalan dengan baik dan rasa keperceyaan muncul bukan hanya di dalam negeri tetapi juga bagi orang luar terhadap Jepang nantinya."
Hubungan dengan China dianggap PM Kishida juga cukup hati-hati karena dekat dengan Jepang.
"Kita sangat baik memiliki hubungan dengan Amerika Serikat tetapi segi geografis sangat dekat dengan China pula. Oleh karena itu harus menjaga hubungan dengan stabil dengan semua pihak. Kita harus tetap menjaga kemerdekaan kita dengan baik, menjalankan filosofi dasar Jepang dengan baik. Namun ancaman China juga tampak dengan penguasaan sepihak dilakukan kepada Laut China Selatan dan Timur. Oleh karena itu kita akan menghimbau China agar berperilaku dengan cara yang tepat terhadap komunitas internasional dan kita akan lawan balik apabila terjadi hal yang tidak benar dilakukan China," tambahnya.
Di bidang energi PM Kishida akan tetap mempertahankan pembangkit listrik tenaga nuklirnya untuk bisa mencukupi energi yang diperlukan di Jepang karena energi lainnya (renewable energy) belum bisa mencukupi energi yang dibutuhkan.
"Oleh karena itu pilihan meningkatkan pembangkit listrik nuklir tetap akan dilakukan di masa depan," tambahnya.
PM Kishida berjanji akan melakukan segalanya yang terbaik untuk kepentingan rakyat banyak dan berharap dapat memperoleh suara rakyat sebanyak mungkin sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan lancar nantinya.