Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Workshop terkait perubahan iklim bertema 'The Role of Political Parties in Asia to Achieving Net Zero' yang difasilitasi The International Conference of the Asian Political Parties (ICAPP) digelar Rabu (8/12/2021) kemarin.
Dilaksanakan dengan tujuan sebagai bentuk follow up dari negara-negara Asia setelah pertemuan COP26, workshop ini diikuti sebanyak 27 narasumber yang berasal dari partai politik pendukung pemerintah (The Ruling Party) negara-negara Asia dan organisasi internasional.
Acara dibuka workshop bertema 'mengkatalisasi kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mencapai net zero' dengan keynote speaker H.E. Ban Ki Moon, yang merupakan Presiden Majelis dan Ketua Global Green Growth Institute (GGGI) sekaligus Sekretaris Jenderal ke-8 dari PBB.
Kemudian pada sesi kedua yang bertema 'Meningkatkan Respons Partai Politik di kawasan Asia dan Global Untuk Mencapai Net Zero', Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mercy Chriesty Barends menyampaikan 7 point penting sebagai follow up pasca COP26 di Glasgow untuk menegaskan posisi Indonesia dan kawasan Asia dalam upaya akselerasi pencapaian target Net Zero.
Baca juga: Indonesia Perlu Biaya Rp 3.500 Triliun untuk Turunkan Emisi di Sektor Energi
Poin pertama, pandemi Covid-19 telah memberi dampak multidimensi, baik bidang ekonomi maupun sosial, dan setiap negara di kawasan Asia telah menerapkan seperangkat kebijakan pemulihan ekonomi domestik lewat fiskal rescue dan recovery spending policies yang besar.
"Sesungguhnya, pemulihan ekonomi nasional maupun kawasan Regional Asia akibat Pandemi Covid-19 dapat menjadi peluang emas untuk mendorong pemulihan ekonomi secara komprehensif sekaligus memperkuat pembangunan hijau untuk mencapai target Net Zero. Oleh karena itu, Asian Comprehensive Recovery Framework harus segera disiapkan dan dilaksanakan di kawasan Asia," ujar Mercy yang mewakili PDI Perjuangan, dalam keterangannya yang telah dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (9/12/2021).
Poin kedua, kata dia, COP26 memiliki empat agenda utama berfokus pada langkah perubahan komitmen pengurangan emisi yang lebih ambisius; memperkuat mitigasi dan adaptasi pengurangan emisi; aliran pendanaan untuk aksi iklim; dan meningkatkan kerjasama internasional dalam transisi energi dan transportasi ramah lingkungan.
Baca juga: Sumber Utama Emisi Dunia 80 Persen dari Sektor Energi dan Industri
Untuk itu, negara-negara Asia diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan target NDC dan Strategi Jangka Panjang yang terukur untuk mencapai penurunan panas bumi pada titik 1,5°C.
Poin ketiga, Mercy mengatakan pada fase persiapan menuju COP26, masing-masing negara Asia telah menegaskan kembali target NDC-nya.
Bahkan beberapa negara menetapkan secara lebih ambisius, termasuk menyiapkan roadmap net zero secara komprehensif baik aspek mitigasi, adaptasi maupun ketahanan atas dampak perubahan iklim global.
Akan tetapi, selama COP26, negara-negara dikawasan Asia menyatakan janji mereka pada tingkatan yang berbeda-beda.
Lima janji tersebut yaitu: (1) Penghapusan Penggunaan Batubara, (2) Pengurangan Metana, (3) Interkoneksi Jaringan Listrik Berbasis Energi Baru Terbarukan, (4) Efisiensi Produk dan (5) Target Net Zero.
"Indonesia menyatakan komitmennya pada 4 hal diatas, pengecualian untuk interkoneksi jaringan listrik berbasis EBT karena sementara dalam fase transisi energi dan khusus untuk Penghapusan Penggunaan Batubara dimana 1 (satu) bagian artikel belum bisa dipenuhi yakni penghentian ijin operasi PLTD berbasis energi batubara karena sejumlah PLTU basis kontraknya masih sementara berjalan."
"Selain itu, semua artikel terkait Penghapusan Penggunaan Batubara akan dipenuhi oleh Indonesia. Meskipun formasi komitmen negara-negara Asia yang berbeda-beda saat COP26, namun ada semangat optimistik untuk mencapai net zero melalui komitmen yang kuat dan kolaborasi inklusif antar negara secara berkelanjutan," katanya.
Ketua Kaukus Ekonomi Hijau-DPR RI itu menyebut poin keempat terkait dengan posisi strategis Indonesia saat ini sebagai anggota G20 dan akan menjadi tuan rumah Presidency G20 tahun depan dengan mengangkat tiga agenda utama, yaitu “Pemulihan Inklusif, Transformasi Digital dan Transisi Energi”.
Dia menyatakan Indonesia diharapkan dapat mewakili suara negara-negara berkembang dan negara miskin dalam Presidency G20 tersebut untuk membangun kolaborasi global yang adil dan setara, dan memperkuat komitmen dan tanggung jawab kritis atau penting dari negara-negara maju kepada negara berkembang atau miskin dalam pemenuhan mitigasi emisi karbon global.
Kemudian pada poin kelima, Mercy mengatakan PDI Perjuangan sebagai “The Ruling Party” dari Pemerintahan Presiden Jokowi memiliki posisi yang kuat dan strategis untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC).
Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan telah mendeklarasikan Gerakan Politik Hijau sejak tahun 2017, sekaligus untuk mendukung Implementasi Perjanjian Paris.
Sikap politik ini, kata dia, terejawantahkan dalam kebijakan, program prioritas, dan instruksi partai untuk diimplementasikan oleh seluruh struktural partai di semua jenjang di seluruh Indonesia, lewat aksi nyata seperti penanaman pohon, pembersihan bantaran sungai dan kali, pola hidup sehat dan menjaga lingkungan hijau, pengembangan start up UMKM dengan memanfaatkan teknologi dan bahan dasar yang ramah lingkungan.
"Keenam, Partai juga mendorong agar para anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan menjalankan fungsi parlemennya dengan baik untuk memastikan alokasi green budget meningkat dari tahun ke tahun, memperkuat green legislation lewat produk Undang-undang yang berbasis pembangunan rendah karbon, pengawasan terhadap pembangunan yang berkelanjutan, berperspektif lingkungan untuk mensejahtarakan masyarakat serta memperkuat diplomasi antar parlemen untuk mencapai Pembangunan Global Berkelanjutan," ucapnya.
Mercy memaparkan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani dalam berbagai forum nasional maupun internasional telah menegaskan komitmen yang tinggi terhadap Aksi Perubahan Iklim untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca.
Kinerja DPR RI dalam mendukung net zero target saat ini juga dinyatakan di mana Komisi VII DPR RI sementara membahas RUU Energi Baru dan Terbarukan.
Komisi XI sementara membahas RUU Reformasi Peraturan Perpajakan/HPP (yang memuat didalamnya tentang mekanisme pajak karbon), mendukung alokasi anggaran Penelitian dan Inovasi berbasis kebijakan ramah lingkungan setiap tahun sebesar 3-5T, transisi energi lewat subtitusi energi primer dari BBM Fosil dengan B30, co-firing Biomass/Biogas; Konversi energi fosil ke Energi Baru Terbarukan baik berbasis tenaga Surya, Bayu, Air, arus laut, dsb; Meningkatkan skala investasi Pembangkit Listrik Tenaga Photovolteic baik foating, rooftop, PJU-TS.
Sementara di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mendukung Tata Guna Lahan, restorasi lahan gambut dan Manajemen Pengelolaan Kehutanan yang akuntabel, dan mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk mengakhiri deforestasi di tahun 2030.
Untuk poin ketujuh, Mercy mengatakan terkait dukungan internasional untuk mempercepat pencapaian net zero harus dilakukan melalui dialog, negosiasi dan pencapaian komitmen yang adil, transparan dan setara antara negara maju dan berkembang di kawasan Asia tentang transfer pengetahuan, keterampilan dan teknologi, carbon cap and trading, dukungan pendanaan global terkait Perubahan Iklim.
Khusus dalam hal transisi energi melalui peningkatan energi terbarukan, konservasi energi dan efisiensi energi, memperkuat kerjasama global dalam green development untuk penciptaan lapangan kerja yang berbasis green jobs.
"Akhirnya, upaya negara-negara di kawasan Asia untuk mencapai emisi net zero hanya melalui implementasi NDC yang nyata, sistemik dan terukur sehingga tiba pada target Net Zero yang diharapkan, kerjasama bilateral/multilateral inklusif, dengan konsistensi yang tinggi, adil dan setara," kata Mercy.