Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - China telah memperingatkan bahwa mereka akan menyerang balik setiap tindakan sembrono Amerika Serikat.
China juga mendesak Washington untuk menarik kembali persetujuannya memberlakukan sanksi terhadap orang dan entitas yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia di Beijing.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengecam sanksi tersebut sebagai tindakan sesat.
“Kami mendesak AS untuk segera menarik keputusan salah yang relevan dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dan merugikan kepentingan China,” sebutnya.
"Jika AS bertindak sembrono, China akan mengambil langkah-langkah efektif untuk menyerang balik dengan tegas," kata Wang dalam konferensi pers di Beijing, Senin (13/12/2021).
Baca juga: AS Beri Sanksi Besar Terhadap China, Myanmar, dan Korea Utara Terkait Hak Asasi Manusia
Baca juga: Presiden Biden Ingatkan Sanksi Amerika Serikat Jika Rusia Serang Ukraina: Ini Jawaban Presiden Putin
Amerika Serikat memberlakukan sanksi terkait hak asasi manusia pada hari Jumat (10/12/2021) terhadap individu dan entitas China, dan juga individu dan entitas yang terkait dengan Myanmar, Korea Utara, dan Bangladesh.
Sanksi ini merupakan yang terbaru dari serangkaian sanksi yang diberlakukan, yang bertepatan dengan KTT Demokrasi virtual dua hari Presiden AS Joe Biden.
Dalam KTT itu, Biden mengumumkan inisiatif untuk meningkatkan demokrasi di seluruh dunia dan mendukung undang-undang pro-demokrasi di Amerika Serikat.
Pada hari Senin (13/12/2021), Wang bersumpah bahwa Beijing “tidak tergoyahkan dalam tekadnya untuk membela kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan nasional”.
Wang juga membela kebijakan China dalam menangani komunitas Muslim Uighur di wilayah otonomi Xinjiang.
Baca juga: China Beri Peringatan Keras Setelah Negara-negara Barat Boikot Diplomatik Olimpiade Beijing
Baca juga: Menlu AS dan China Ikut Berpartisipasi pada Bali Democracy Forum Ke-14
Menurutnya, China bertekad memerangi kekerasan, terorisme, separatisme, dan kekuatan ekstremis agama.
“Tindakan sesat Amerika Serikat tidak dapat menghancurkan keseluruhan bentuk pembangunan Xinjiang, menghentikan kemajuan China, atau membalikkan tren perkembangan sejarah,” kata Wang.
Di antara individu yang menjadi target sanksi Departemen Keuangan AS adalah perusahaan intelijen buatan China SenseTime.
Perusahaan ini dituduh mengembangkan program pengenalan wajah yang dapat menentukan etnis target, dengan fokus khusus pada mengidentifikasi etnis Uighur.
Penahanan Massal di Xinjiang
Baca juga: Menlu AS Janji Akhiri Genosida di Xinjiang pada Penyintas Kekerasan dari Etnis Uighur
Baca juga: AS Curiga China Lakukan Genosida Terhadap Muslim Uighur di Xinjiang
Pakar PBB dan kelompok hak asasi memperkirakan lebih dari satu juta orang, terutama Uighur dan anggota minoritas Muslim lainnya, telah ditahan atau dipenjara dalam beberapa tahun terakhir di kamp yang luas di Xinjiang.
Pada hari Kamis (9/12/2021), pengadilan tidak resmi dan independen yang berbasis di Inggris juga memutuskan bahwa pemerintah China melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan penyiksaan terhadap Uighur dan minoritas lainnya.
Sir Geoffrey Nice QC, Kepala Pengadilan Uighur dan pengacara hak asasi manusia terkemuka, mengatakan pemerintah China telah menargetkan populasi Muslim Uighur dengan kebijakan pengendalian kelahiran dan sterilisasi paksa untuk mengurangi populasi kelompok tersebut.
Dia mengatakan, “sistem represi besar-besaran ini tidak akan ada jika sebuah rencana tidak disahkan di tingkat tertinggi”.
China menyangkal pelanggaran di Xinjiang, tetapi pemerintah AS dan banyak kelompok hak asasi mengatakan Beijing melakukan genosida di sana.
Baca juga: China Bantah Laporan Investigasi Adanya Pemaksaan Aborsi dan Kontrasepsi Etnis Uighur di Xinjiang
Baca juga: Dipenjara Tujuh Tahun karena Punya Tujuh Anak: Kisah Abdushukur Umar, Warga Uighur di Xinjiang China
Sementara itu, Wang juga mengecam KTT Demokrasi baru-baru ini yang diselenggarakan oleh AS, dengan mengatakan Washington tidak dapat memutuskan apakah suatu negara demokratis atau tidak dengan tolok ukurnya sendiri.
“KTT untuk Demokrasi justru mengkhianati sifat asli AS sebagai penghancur demokrasi sambil menanggalkan penyamarannya sebagai pembela demokrasi,” kata Wang.
Wang meminta semua negara untuk bekerja sama mengatasi masalah global untuk terus maju dengan pembangunan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia.
Dia juga mengecam sanksi yang ditujukan kepada perusahaan SenseTime, dengan mengatakan keputusan itu berdasarkan kebohongan dan informasi palsu. (Tribunnews.com/Aljazeera/Hasanah Samhudi)