TRIBUNNEWS.COM - Korea Utara melakukan uji coba rudal jelajah jarak jauh dan hulu ledak dari peluru kendali taktis Kamis (27/1/2022).

Peluncuran ini tidak dihadiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, karena ia sedang mengunjungi pabrik senjata yang memproduksi sistem senjata utama.

Namun kantor berita pemerintah KCNA melaporkan Jumat (28/1/2022) bahwa Kim Jong Un memuji kemajuan pesat produksi senjata utama untuk mengimplementasikan keputusan Partai Buruh yang berkuasa.

“Pabrik memegang posisi dan tugas yang sangat penting dalam memodernisasi angkatan bersenjata negara dan mewujudkan strategi pengembangan pertahanan nasional,” kata Kim, seperti dilansir dari Al Jazeera.

KCNA tidak merinci senjata atau lokasi pabrik. Kim menyerukan penguatan pertahanan nasional untuk mengatasi situasi internasional yang tidak stabil pada pertemuan akhir Desember.

Baca juga: Korea Utara Kembali Uji Coba Dua Rudal Balistik, Mendarat di Luar  Zona Ekonomi eksklusif Jepang

Baca juga: Korea Akui Uji Coba Rudal Taktis Kemarin, Berhasil Hantam Sebuah Pulau Yang Jadi Sasaran

Saat bersafari di pabrik senjata, Kim menyerukan upaya habis-habisan untuk memproduksi senjata mutakhir yang kuat.

Sementara para pekerja di pabrik memuji pengabdian Kim untuk “menghancurkan … tantangan imperialis AS dan pasukannya yang berusaha melanggar hak mereka untuk membela diri.

Foto-foto yang dirilis oleh KCNA menunjukkan Kim yang tampak lebih kurus mengenakan jas dan jas kulit hitam selama berkeliling di pabrik senjata, dengan wajah beberapa pejabat diburamkan.

Yang Moo-jin, seorang profesor di Universitas Studi Korea Utara di Seoul, mengatakan pabrik itu mungkin terkait dengan rudal jarak jauh. Ia mengutip referensi KCNA untuk sistem senjata utama.

“Rangkaian tes yang sedang berlangsung harus ditujukan untuk menyoroti persenjataan rudal Korea Utara yang semakin beragam, dan pada dasarnya menggelar unjuk kekuatan melawan Amerika Serikat,” katanya.

Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi Baru Terhadap Korea Utara Setelah Uji Coba Rudal

Baca juga: Kim Jong Un Hadiri Uji Coba Rudal Hipersonik, Minta Peningkatan Kekuatan Militer Korea Utara

Rangkaian Peluncuran

Ketegangan semakin meningkat atas rangkaian enam uji coba senjata Korea Utara sepanjang 2022.

Peluncuran rudal tersebut menimbulkan kecaman internasional dan mendorong AS memberlakukan sanksi baru.

KCNA menyebutkan, pembaruan sistem rudal jelajah jarak jauh diuji pada Selasa (25/1/2022), dan tes lain diadakan untuk mengkonfirmasi kekuatan hulu ledak konvensional untuk rudal berpemandu taktis permukaan-ke-permukaan pada Kamis (27/1/2022).

Sebelumnya, militer Korea Selatan mengatakan Pyongyang menembakkan apa yang tampak seperti dua rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Timur, menandai peluncuran keenamnya bulan ini.

Baca juga: Korea Utara Tembakkan Rudal Balistik Pertama Tahun 2022, Ini Reaksi Jepang dan Korea Selatan

Baca juga: Korea Utara Luncurkan Rudal Balistik, Kedua Kali dalam Sepekan

Pekan lalu, Korea Utara mengatakan akan meningkatkan pertahanannya terhadap AS dan mempertimbangkan untuk melanjutkan semua kegiatan yang ditangguhkan sementara.

Korea Utara tampaknya mengisyaratkan untuk mencabut moratorium yang dideklarasikan sendiri untuk pengujian bom nuklir dan rudal balistik antarbenua (ICBM).

Pyongyang telah membela uji coba rudal sebagai hak kedaulatannya untuk membela diri dan menuduh Washington dan Seoul melakukan standar ganda atas uji coba senjata.

Tidak ada ICBM atau senjata nuklir yang diuji di Korea Utara sejak 2017.

Tetapi serentetan peluncuran rudal jarak pendek dimulai di tengah pembicaraan denuklirisasi yang terhenti, menyusul pertemuan puncak yang gagal dengan AS pada 2019.

Baca juga: Israel dan AS Uji Coba Sistem Rudal Arrow-3 Israel, Cegat Rudal Balistik Lawan di Luar Atmosfer

Sekretaris Pers Departemen Pertahanan AS John Kirby mengutuk peluncuran terbaru sebagai tindakan yang mengganggu stabilitas.

Ia meminta Pyongyang untuk menghentikan provokasi ini.

Uni Eropa juga mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa tes tersebut merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional dan regional, dan merusak upaya untuk melanjutkan dialog dan membantu rakyat negara itu. (Tribunnews.com/Aljazeera/Hasanah Samhudi)