TRIBUNNEWS.COM - Kelompok bantuan telah diizinkan memberikan gaji kepada pekerja di Afghanistan melalui lembaga yang dikelola negara.
Amerika Serikat (AS) pada Rabu (2/2/2022), mengatakan bank-bank internasional dapat mentransfer uang ke Afghanistan untuk tujuan kemanusiaan.
Kemudian, kelompok-kelompok bantuan diizinkan untuk membayar guru dan petugas kesehatan di lembaga-lembaga yang dikelola negara tanpa takut melanggar sanksi terhadap Taliban, seperti dilaporkan oleh Al Jazeera.
Departemen Keuangan AS menawarkan panduan tentang pengecualian sanksi yang dikeluarkan pada bulan September dan Desember untuk pekerjaan kemanusiaan di Afghanistan, di mana PBB mengatakan lebih dari setengah dari 39 juta orang negara itu menderita kelaparan ekstrem dan ekonomi, pendidikan, dan layanan sosial menghadapi kehancuran.
Baca juga: Afghanistan: Kisah wartawan perempuan Selandia Baru yang sedang hamil dibantu Taliban
Baca juga: Ditutup Sejak Taliban Berkuasa, Universitas Negeri di Afghanistan akan Kembali Dibuka
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pekan lalu memperingatkan Afghanistan telah berada diambang kehancuran.
Taliban, yang telah lama dimasukkan dalam daftar hitam oleh AS sebagai kelompok teroris telah merebut kekuasaan dari pemerintah Afghanistan yang didukung internasional pada Agustus 2021.
Miliaran dolar dalam cadangan bank sentral Afghanistan dan bantuan pembangunan internasional dibekukan untuk mencegahnya jatuh ke tangan Taliban.
Bank-bank internasional telah waspada terhadap Afghanistan.
Sementara PBB dan kelompok-kelompok bantuan sedang berjuang untuk mendapatkan cukup uang untuk mendanai operasi Afghanistan.
Departemen Keuangan AS mengatakan bank dapat memproses transaksi yang terkait dengan operasi kemanusiaan "termasuk kliring, penyelesaian, dan transfer melalui, ke, atau melibatkan lembaga penyimpanan Afghanistan milik swasta dan milik negara".
Itu juga menguraikan transaksi yang diizinkan yang melibatkan Taliban, yang mencakup Jaringan Haqqani yang juga masuk daftar hitam.
Baca juga: PBB: Taliban Bunuh 100 Orang Eks Pejabat Pemerintah Afghanistan
Baca juga: Bantuan Afganistan Diperluas, Taliban Diminta Izinkan Perempuan untuk Sekolah
Ini termasuk menandatangani perjanjian untuk memberikan bantuan langsung kepada rakyat Afghanistan, koordinasi bantuan umum, termasuk administrasi impor, dan berbagi ruang kantor.
Pembayaran pajak, biaya, atau bea masuk ke, atau pembelian atau penerimaan izin, lisensi, atau layanan utilitas publik dari Taliban, Jaringan Haqqani atau entitas mana pun di mana mereka memiliki lebih dari 50 persen, diizinkan untuk operasi kemanusiaan, kata Perbendaharaan.
Ia juga mengatakan kelompok bantuan diizinkan untuk mengirimkan uang tunai ke Afghanistan untuk operasi kemanusiaan dan dapat melakukan pembayaran langsung kepada petugas kesehatan dan guru di rumah sakit umum dan sekolah.
(Tribunnews.com/Yurika)