TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Sanksi ekonomi kepada Rusia tak hanya datang dari sejumlah negara di dunia, terutama anggota NATO.

Namun sanksi juga diberikan oleh perusahaan jejaring sosial Facebook dan Youtube.

Sanksi itu diberikan setelah Rusia melakukan invasi militer besar-besaran ke Ukraina sejak tiga hari lalu.

Sanksi yang diberikan YouTube dengan melarang outlet media milik Pemerintah Rusia RT dan saluran media Rusia lainnya menerima uang dari iklan video mereka yang tayang di YouTube.

Langkah ini serupa dengan langkah Facebook, setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Dengan pertimbangan "keadaan luar biasa," YouTube memgumumkan mereka menjeda kemampuan sejumlah saluran media Rusia untuk memonetisasi di YouTube.

Baca juga: Mengenal Spetsnaz Fatal Beauty, Pasukan Khusus Wanita Rusia yang Cantik-cantik Tapi Mematikan

Termasuk saluran milik tokh-tokoh yang terkena sanksi dari Uni Eropa.

Penempatan iklan sebagian besar dikendalikan oleh YouTube.

Uni Eropa pada Rabu lalu mengumumkan sanksi terhadap individu termasuk Margarita Simonyan, yang digambarkan sebagai pemimpin redaksi RT dan "tokoh sentral" propaganda Rusia.

Video dari saluran yang terpengaruh di Rusia juga akan lebih jarang muncul dalam rekomendasi Youtube, kata juru bicara YouTube Farshad Shadloo seperti dilansir Reuters.

Dia menambahkan, RT dan beberapa saluran lain tidak lagi dapat diakses di Ukraina karena permintaan pemerintah Ukraina.

Menteri Transformasi Digital Ukraina Mykhailo Fedorov mentweet sebelumnya pada hari Sabtu bahwa ia menghubungi YouTube "untuk memblokir saluran media propaganda Rusia seperti Russia 24, TASS, RIA Novosti.

RT dan Simonyan tidak menanggapi permintaan komentar.

YouTube menolak menyebutkan nama saluran lain yang telah dibatasinya.

Selama bertahun-tahun, anggota parlemen Amerika Serikat (AS) dan beberapa pengguna telah meminta YouTube, yang dimiliki oleh Google Alphabet Inc, untuk mengambil tindakan lebih besar terhadap saluran yang memiliki hubungan dengan pemerintah Rusia karena khawatir mereka menyebarkan informasi yang salah dan tidak boleh mengambil untung dari itu.

Rusia menerima sekitar US$ 7 juta hingga US$ 32 juta selama periode dua tahun yang berakhir pada Desember 2018 dari iklan di 26 saluran YouTube yang didukungnya, kata peneliti digital Omelas kepada Reuters saat itu.

Sanksi AS dan NATO

Sebelumnya diberitakan VOA, Amerika Serikat (AS) dan para sekutunya pada Sabtu (26/2/2022) berusaha menarget perekonomian Rusia dan sistem perbankannya dengan mengeluarkan beberapa bank Rusia dari sistem pembayaran antar bank global atau SWIFT.

Langkah itu sebagai bagian dari serangkaian sanksi untuk menghukum Moskow karena menginvasi Ukraina.

“Pemerintah Putin dikeluarkan dari sistem keuangan internasional," kata seorang pejabat senior pemerintahan Biden kepada para wartawan pada Sabtu.

"Ini adalah hasil yang mengecewakan bagi rakyat Ukraina, rakyat Rusia dan banyak lainnya. Kami tidak menghendakinya. Tapi ini adalah pilihan perang Putin, dan hanya Putin yang bisa memutuskan seberapa besar dampak yang bersedia ia tanggung--AS dan sekutu-sekutu dan mitra-mitra kami satu suara dan akan terus menjatuhkan lebih banyak sanksi," ujarnya.

Keputusan untuk menghapus institusi Rusia dari SWIFT diumumkan secara bersamaan dengan Komisi Eropa, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman dan Italia.

Dalam pernyataan pada Sabtu (26/2), kelompok sekutu-sekutu ini memperingatkan lima langkah yang akan diambil untuk "meminta pertanggungjawaban Rusia dan bersama-sama memastikan bahwa perang ini adalah kegagalan yang strategis bagi Putin."

“Sementara pasukan Rusia menyerang Kyiv dan kota-kota lain di Ukraina, kami bertekad untuk terus menjatuhkan sanksi terhadap Rusia yang akan semakin mengisolasi Rusia dari sistem keuangan dan perekonomian internasional, kata kelompok itu dalam pernyataan.

"Kami akan memberlakukan upaya-upaya ini dalam beberapa hari mendatang."

Sekutu-sekutu itu juga menjanjikan empat langkah lain, yakni melakukan "upaya-upaya pembatasan yang akan mencegah Bank Sentral Rusia menggunakan simpanan internasional" mengambil langkah untuk membatasi dikeluarkannya paspor bagi warga kaya Rusia; meluncurkan satgas transatlantik yang akan, diantaranya, menarget para pejabat dan warga elit Rusia.

Dan terakhir, kelompok itu berjanji untuk "meningkatkan koordinasi melawan disinformasi dan jenis perang hibrida lainnya.

Sumber: Reuters/Kontan.co.id/VOA