TRIBUNNEWS.COM - Analis kriptokurensi mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kriptokurensi tidak akan membiarkan Rusia menghindari rentetan sanksi yang ditujukan untuk menghukum Moskow karena menyerang Ukraina.

Amerika Serikat (AS), Inggris, Uni Eropa dan Kanada mengumumkan sanksi baru pada Senin (28/2/2022).

Sanksi kali ini menargetkan bank sentral Rusia dan dana kekayaan nasional.

Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa hal itu membatasi kemampuan Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk menggunakan cadangan devisa negara sebesar $630 miliar, jelas ec.europa.eu.

Baca juga: Volatilitas Investor Kripto Justru Meningkat di Tengah Ketidakstabilan Pasar Global

Baca juga: Empat Aset Kripto Ini Siap Listing di Indodax, Termasuk ASIX Token dan VET

Dikutip Al Jazeera, langkah itu diumumkan hanya sehari setelah AS dan sekutunya menyepakati untuk memberikan sanksi kepada Rusia dengan memblokir bank dari SWIFT.

Ekonomi Rusia sudah terhuyung-huyung pada Senin (28/2/2022).

Rubel jatuh ke titik terendah sepanjang masa, bank sentral menaikkan suku bunga utamanya menjadi 20 persen, dan bursa saham tetap tutup.

Memberlakukan sanksi membutuhkan kemampuan melacak transaksi, biasanya melalui sistem perbankan.

Baca juga: Kecoh Tentara Rusia, Ukraina Cabut Semua Rambu Jalan di Wilayahnya

Baca juga: Jokowi Ungkap Dampak Perang di Ukraina, Tambah Ketidakpastian Global

Iran dan Korea Utara sama-sama menggunakan kriptokurensi, yang beroperasi di luar batas sistem keuangan, untuk menghindari sanksi.

“Kripto dapat digunakan untuk menghindari sanksi dan menyembunyikan kekayaan,” Roman Bieda, kepala investigasi penipuan di Coinfirm, platform manajemen risiko blockchain mengatakan kepada Al Jazeera.

Para ahli kripto menambahkan kasus Rusia berbeda.

Negara tersebut memiliki ruang gerak yang lebih sedikit karena skala pukulan ekonomi dan adopsi mata uang digital yang terbatas.

Baca juga: UPDATE Invasi Rusia di Ukraina: Serangan Udara Hantam Kharkiv, Konvoi Tank Sepanjang 64 km ke Kiev

Mengganti ratusan miliar dolar

Tidak seperti Korea Utara, Venezuela, dan Iran, Rusia telah mendarah daging dalam sistem keuangan global selama beberapa dekade, kata Ari Redbord dari TRM labs, sebuah perusahaan intelijen blockchain, kepada Al Jazeera.

Sekitar 80 persen dari transaksi valuta asing hariannya dan setengah dari perdagangan internasionalnya dilakukan dalam dolar.

“Sangat sulit untuk memindahkan sejumlah besar kripto dan mengubahnya menjadi mata uang yang dapat digunakan,” kata Redbord.

“Rusia tidak dapat menggunakan kripto untuk menggantikan ratusan miliar dolar yang berpotensi diblokir atau dibekukan.”

Langkah-langkah juga dilakukan untuk menghentikan penghindaran sanksi melalui kripto.

Baca juga: Ledakan Terjadi di Kharkiv, Kota Terbesar Kedua di Ukraina, Sedikitnya 6 Orang Terluka

Mengurangi peran global dolar

Dikutip home.treasury.gov, Departemen Keuangan AS baru-baru ini memperingatkan bahwa mata uang digital dan platform pembayaran alternatif dapat merusak efektivitas sanksi AS.

Menurut platform data blockchain Chainalysis , sekitar 74 persen dari pendapatan ransomware pada 2021 – senilai lebih dari $400 juta dalam kriptokurensi – masuk ke entitas “sangat mungkin berafiliasi dengan Rusia dalam beberapa cara”.

Teknologi baru telah memungkinkan aktor jahat untuk menahan dan mentransfer uang di luar sistem keuangan tradisional berbasis dolar, menurut Departemen Keuangan, sambil memberdayakan "musuh yang berusaha membangun sistem keuangan dan pembayaran baru yang dimaksudkan untuk mengurangi peran global dolar".

Meskipun sanksi terhadap Rusia dirancang untuk menekan Moskow, sanksi tersebut dapat mempercepat kedatangan tatanan keuangan baru yang telah diperingatkan AS, Ryan Selkis, pendiri perusahaan riset kripto Messari, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Rusia dikeluarkan dari SWIFT dan kehilangan akses ke cadangannya akan mempercepat de-dolarisasi perdagangan,” kata Selkis.

“Saya tidak berpikir Barat percaya dolar akan pernah tergeser.”

Berita lain terkait dengan Konflik Rusia Vs Ukraina

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)