Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Jika Presiden Zelensky terbunuh akibat invasi Rusia, Ukraina disebut telah memiliki rencana.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, mengatakan Ukraina memiliki rencana untuk kelangsungan pemerintahan jika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terbunuh akibat invasi Rusia yang dimulai pada Kamis (24/2/2022) lalu.
Hal ini disampaikan Antony Blinken selama wawancara dengan CBS "Face the Nation" pada Minggu (6/3/2022).
"Ukraina memiliki rencana yang tidak akan saya bicarakan atau uraikan secara rinci untuk memastikan bahwa ada kesinambungan pemerintahan dengan satu atau lain cara, dan saya akan berhenti di situ," ujarnya, Minggu, seperti diberitakan CNN.
Blinken lalu memuji kepemimpinan Zelensky atas krisis tersebut.
“Kepemimpinan yang telah ditunjukkan oleh Presiden Zelensky, seluruh pemerintah telah menunjukkan luar biasa, mereka telah menjadi perwujudan dari orang-orang Ukraina yang sangat berani ini,” terang Blinken.
Baca juga: Tentara Ukraina Tabrak Kapal Perang Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam
Baca juga: Rusia Ancam Hentikan Pasokan Gas, Krisis Energi Bisa Terjadi di Uni Eropa
Sebelumnya, Amerika Serikat dan negara-negara sekutu dilaporkan sedang mendiskusikan garis suksesi kepemimpinan pemerintah Ukraina jika Presiden Volodymyr Zelensky ditangkap atau dibunuh.
Dikutip dari New York Post, konstitusi Ukraina menguraikan bahwa ketua parlemen menggantikan presiden jika sesuatu terjadi pada mereka.
Ruslan Stefanchuk saat ini menjabat sebagai pembicara dan bersama Zelensky menghadiri pertemuan virtual penting dengan para pemimpin Eropa sejak Rusia menginvasi Ukraina.
Namun, garis suksesi presiden di luar Stefanchuk tidak jelas di bawah konstitusi.
Baca juga: Cegah Berita Palsu, TikTok Tangguhkan Layanan Streaming di Rusia
Baca juga: Pesenam Rusia Kenakan Simbol Z Saat Berdiri di Sebelah Atlet Ukraina, Dianggap Dukung Perang
Sementara itu, pejabat Ukraina mengatakan, mereka fokus untuk memenangkan pertempuran melawan Rusia daripada bekerja di garis suksesi.
Pejabat AS, Inggris, dan Uni Eropa telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mengakui pemerintahan boneka yang dibentuk oleh Rusia jika Kyiv jatuh.
Dalam upaya untuk melindungi kemerdekaan Ukraina, pejabat AS dilaporkan telah mendesak Ukraina untuk tidak mengizinkan pejabat senior untuk tetap di tempat yang sama untuk jangka waktu yang lama, dan pindah ke lokasi di luar ibu kota negara.
Menurut beberapa pejabat, AS dan negara-negara sekutu juga ingin melihat pejabat Ukraina menetapkan lokasi untuk kepemimpinan di luar Kyiv.
Presiden Zelensky tetap di Kyiv meskipun ada laporan bahwa dia ditawari bantuan asing untuk dievakuasi dari kota.
Baca juga: Korea Selatan Perketat Kontrol Ekspor pada Belarusia
Baca juga: Rusia Umumkan Gencatan Senjata dan Buka Koridor Kemanusiaan untuk Evakuasi Warga
Invasi Rusia ke Ukraina hari ke-12
Militer Rusia akan membuka koridor kemanusiaan di beberapa kota Ukraina, termasuk ibu kota, Kyiv, pada pukul 10 pagi waktu Moskow.
Pada Senin (7/3/2022), kantor berita Interfax melaporkan, koridor yang juga akan difasilitasi di kota Kharkiv, Mariupol, dan Sumy, sedang disiapkan atas permintaan Presiden Prancis Emmanuel Macron, mengingat situasi saat ini di kota-kota itu.
Pasukan Rusia telah meningkatkan serangan mereka terhadap kota-kota Ukraina di tengah, utara, dan selatan negara itu.
“Gelombang serangan rudal terbaru datang saat kegelapan turun,” kata penasihat presiden Ukraina, Oleksiy Arestovich, Senin, dilansir Al Jazeera.
Arestovich menggambarkan situasi "bencana" di pinggiran kota Kyiv di Bucha, Hostomel dan Irpin, di mana upaya untuk mengevakuasi penduduk gagal.
Evakuasi juga gagal di Mariupol di selatan dan Volnovakha di timur karena pengeboman.
Baca juga: Inggris Alokasikan 100 Juta Dolar AS untuk Bantu Ukraina Hadapi Invasi Rusia
Baca juga: Presiden Ukraina Tuding Pasukan Rusia Berencana Mengebom Kota Pelabuhan Odesa
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, mengatakan negaranya akan terus berusaha menengahi antara Rusia dan Ukraina.
Lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengumumkan gencatan senjata di Ukraina.
Selain itu, membuka koridor kemanusiaan dan menandatangani perjanjian damai.
(Tribunnews.com/Nuryanti)