“(Ini) era keadilan sosial, era di mana semua orang dapat mengakses kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, sumber daya air dan hidup bermartabat di mana mereka dapat memenuhi diri mereka sendiri dan menjalankan gaya hidup dan budaya mereka,” katanya.

Perang Rusia di Ukraina, lanjut Sheikh Tamim, mengungkapkan tanpa keraguan formula yang menjadi dasar tatanan internasional setelah Perang Dunia II dan setelah berakhirnya Perang Dingin sedang berubah.

“Adalah kewajiban kita semua, terutama negara-negara besar, untuk mengambil sikap serius untuk menentukan masa depan tatanan internasional,” katanya, seraya menambahkan Qatar telah memilih jalur dialog dan mediasi yang rasional.

Pidatonya datang setelah pidato pengantar oleh tokoh media terkenal dan pembawa acara Ghida Fakhry, yang juga menekankan pentingnya dialog yang tulus, diplomasi, dan memiliki sistem akuntabilitas dan keadilan yang tak tergoyahkan.

“Jika dua tahun terakhir telah mengajari kami sesuatu, itu adalah bagaimana kehidupan kami yang sebenarnya saling bergantung satu sama lain,” katanya.

“Tetapi juga betapa rapuhnya ekosistem kita, betapa lemahnya mekanisme keamanan global kita,” katanya.

Qatar dan Arab Saudi dinilai sekutu strategis barat, dengan AS baru-baru ini memberikan status "sekutu utama non-NATO".

Kedua negara Teluk yang kaya sejauh ini mempertahankan sikap netral terhadap situasi di Ukraina karena hubungan mereka dengan Rusia.

Di sisi lain, Washington dan Brussels (Uni Eropa) berharap Doha dan Riyadh akan meningkatkan produksi minyak dan gas mereka untuk mengurangi ketergantungan barat pada energi Rusia.

Dalam sebuah wawancara dengan CNN awal pekan ini, bagaimanapun, Menteri Energi Qatar Saad Sherida al-Kaabi mengatakan mengganti gas Rusia tidak mungkin secara praktis.

Dia menyatakan Doha tidak akan menjatuhkan sanksi pada sektor minyak dan gas Rusia karena energi harus tetap berada di luar politik.

Moskow mengirim pasukannya ke Ukraina sebulan yang lalu, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk.

Rusia mengakui Republik Donbass, Donetsk dan Lugansk. Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.

Rusia kini menuntut Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Kiev bersikeras serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim mereka merencanakan merebut kembali kedua republik secara paksa.(Tribunnews.com/RussiaToday/Aljazeera/xna)