"Kami mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mengizinkan sektor publik, yaitu sekitar 1,3 juta karyawan, untuk bekerja dari rumah selama dua hari ke depan sehingga kami dapat mengelola kekurangan bahan bakar dan listrik dengan lebih baik,” Janaka Ratnayake, ketua Utilitas Publik Komisi Sri Lanka, mengatakan kepada kantor berita Reuters. 

Baca juga: Berita Foto : Krisis Pangan dan Energi Lumpuhkan Sri Lanka

Krisis kertas, surat kabar hentikan operasional

Sebelumnya, pemilik perusahaan surat kabar di Sri Lanka mengatakan dua surat kabar utama di Kolombo menangguhkan edisi cetak karena kekuarangan kertas.

Industri ini tercatat sebagai korban terbaru krisis ekonomi yang melanda Sri Lanka.

Negara Asia Selatan berpenduduk 22 juta orang itu menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1948, setelah cadangan devisanya mencapai titik terendah.

Dikutip Al Jazeera, Surat Kabar Upali, milik pribadi pada Jumat (25/3/2022) mengatakan harian berbahasa Inggris mereka, The Island, dan 'saudara perempuannya' versi Sinhala, Divaina, hanya akan tersedia online "mengingat kekurangan kertas koran yang berlaku".

Baca juga: Krisis Ekonomi Sri Lanka, 2 Pria Lanjut Usia Meninggal saat Antre Bahan Bakar

Harian nasional utama lainnya juga telah mengurangi halaman setelah biaya melonjak lebih dari sepertiga dalam lima bulan terakhir dan karena kesulitan mengamankan pasokan dari luar negeri.

Rupee terdepresiasi

Awal bulan ini, pemerintah membiarkan rupee terdepresiasi dan mengumumkan akan mencari dana talangan IMF untuk merestrukturisasi utang luar negerinya.

Sri Lanka membutuhkan hampir $7 miliar untuk membayar utang luar negerinya tahun ini, sementara cadangan devisa negara itu telah mencapai $2,3 miliar, turun dari $7,5 miliar ketika pemerintah saat ini berkuasa pada November 2019.

Dilanda pandemi Covid-19

Pulau ini juga mencari lebih banyak pinjaman dari India, China dan negara-negara lain untuk mengatasi krisis mata uangnya.

Sri Lanka berada dalam krisis ekonomi yang mendalam ketika pandemi melanda, mengurangi pengiriman uang pekerja asing dan melumpuhkan sektor pariwisata yang menguntungkan, sumber utama dolar bagi perekonomian.

Baca juga: Gara-gara Kebijakan Embargo Biden, Harga Bensin di AS Melonjak 22 Pesen

Krisis energi