TRIBUNNEWS.COM, OTTAWA - Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau memperingatkan Presiden RI Joko Widodo untuk mengevaluasi kehadiran Presiden Rusia, Vladimir Putin di KTT G20.

Presiden Jokowi merupakan presiden G20 saat ini.

Kepala negara dan kepala pemerintahan anggota G20 akan hadir dalam KTT G20, November 2022 mendatang di Bali.

Termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai anggota G20.

Trudeau juga merupakan salah satu kepala negara G20 yang menolak kedatangan Putin ke pertemuan tingkat tinggi tersebut.

Baca juga: PM Trudeau Bertemu dengan Anggota Parlemen Ukraina

Penolakan kehadiran Putin karena perintah penyerangan Putin yang akhirnya membuat Rusia menginvasi Ukraina.

“Ketika Vladimir Putin duduk di sekitar meja dengan sebagian dari kami, itu akan menjadi sangat sulit dan tak produktif untuk G20,” kata Trudeau kepada reporter di Ottawa seperti dikutip dari CBC News, Jumat (1/4/2022).

“Yang perlu digarisbawahi, ini tak bisa menjadi bisnis seperti biasa dengan adanya Vladimir Putin dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Karena itu tak baik dan itu salahnya,” kata Trudeau.

Baca juga: Donald Trump Sebut Joe Biden Pelit, Sindir Kasus Bisnis Hunter Biden di Ukraina

Trudeau mengatakan bahwa G20, yang ia gambarkan sebagai kelompok yang didekasikan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi, tidak akan dapat berfungsi dengan partisipasi Rusia.

“Rusia yang saat ini melakukan penyerangan ilegal ke Ukraina, telah menjungkirbalikkan pertumbuhan ekonomi semua orang di seluruh dunia,” katanya.

“Dengan begitu, mereka tak mungkin menjadi mitra konstruktif dalam cara kita mengelola krisis,” kata Trudeau.

Presiden Biden Ajukan Syarat

Sikap berbeda ditunjukkan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sebelumnya.

Di sela menghadiri pertemuan pemimpin NATO di Brussel pekan lalu, Biden tegas meminta Rusia dikeluarkan dari Kelompok G20.

Meskipun demikian, Biden memberikan jalan keluar atau solusi jika Indonesia sebagai tuan rumah G20 atau negara lain bersikeras tetap mengizinkan Vladimir Putin beserta para delegasinya untuk hadir di Bali.

Yakni Biden meminta para pemimpin Ukraina juga diizinkan mengikuti KTT G20 sebagai pengamat yang tujuannya agar bisa ikut berbicara dalam Forum G20.

“Jawaban saya adalah ya,” kata Biden saat konferensi pers ketika ditanya tentang apakah Rusia harus disingkirkan dari G20 seperti laporan Associated Press, Jumat (25/3/2022).

“Itu tergantung pada G20. (Masalah) itu diangkat hari ini, dan saya mengangkat kemungkinan bahwa, jika itu tidak dapat dilakukan (mengeluarkan Rusia), jika Indonesia dan yang lain tidak setuju, maka menurut saya, kita harus meminta agar keduanya.  Ukraina dapat menghadiri pertemuan. Pada dasarnya Ukraina dapat menghadiri pertemuan G20 dan mengamati,” kata Biden.

Biden menyatakan hal tersebut pada konferensi pers di Brussels usai KTT Darurat pemimpin negara-negara NATO membahas invasi Rusia ke Ukraina.

G20 atau Kelompok Dua Puluh, adalah forum antar pemerintah dari 19 negara dan Uni Eropa yang bekerja pada isu-isu global utama.

Biden mengatakan dirinya mengangkat masalah itu dengan para pemimpin dunia lainnya.

Pemerintah Indonesia menyatakan akan melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara netral dan tidak memihak, kata Kemlu Indonesia, Kamis (24/3/2022).

Untuk itu Indonesia sebagai presidensi G20 tahun ini akan mengundang seluruh partisipan, mengikuti presidensi sebelumnya.

Gedung Putih sebelumnya menolak untuk mengungkapkan secara terbuka atas laporan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya ingin Rusia dikeluarkan dari G20 namun tetap membiarkan pintu terbuka untuk kemungkinan tersebut.

Indonesia Tetap Undang Rusia

Sebelumnya, Indonesia akan tetap mengundang delegasi Rusia dalam penyelenggaraan G20 Summit yang akan digelar Oktober 2022 mendatang di Bali.

Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) menegaskan Presidensi RI akan tetap mengundang seluruh anggota G20, termasuk Rusia.

Hal itu mengacu pada keketuaan G20 sebelumnya.

Dubes RI dan Perwakilan Tetap untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York (AS), Dian Triansyah Djani mengatakan diplomasi Indonesia selalu berdasarkan prinsip dasar dan aturan prosedur yang berlaku, demikian juga di G20.

“Oleh karena itu, kewajiban Presidensi G20 untuk mengundang semua anggotanya,” kata Dubes Triansyah Djani pada konferensi pers, Kamis (24/3/2022).

Penegasan ini juga disepakati Satgas G20 RI yakni Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, maupun Kemlu RI.

Dubes Triansyah menggarisbawahi pentingnya semua untuk fokus di G20 dalam menangani pemulihan global paska pandemi yang menjadi perhatian dunia hari ini.

Seperti diketahui dunia belum keluar dari pandemi dan banyak negara berkembang yang kesulitan untuk mencapai target SDGs yang diharapkan untuk mendorong pemulihan ekonomi global.

“Kita akan melanjutkan tugas kita seperti presidensi-presidensi sebelumnya,” kata Triansyah.

Disebutkan bahwa undangan pada anggota G20 sudah dikirim pada 22 Februari 2022, termasuk mengundang Rusia.

“Kita sudah mengirim tanggal 22 Februari lalu,” ujarnya.

Penjelasan Dubes Rusia di Indonesia

Rencana Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri KTT G20 di Bali, Indonesia, sebelumnya dikemukakan Duta Besar (Dubes) Rusia di Jakarta, Lyudmila Vorobyova, pada Rabu (23/3/2022).

Seperti diketahui, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) di Bali, Indonesia, akhir tahun 2022 mendatang.

Acara ini yang akan dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin.

Rencana kehadiran Putin menjadi pusat perhatian.

Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir sejak terjadi perang Ukraina dengan Rusia, muncul seruan dari beberapa negara anggota G20 yang menginginkan agar Rusia dikeluarkan dari kelompok tersebut.

Menanggapi seruan itu, Lyudmila Vorobyova berpendapat bahwa reaksi negara barat terhadap Rusia tidak proporsional.

"Tidak hanya G20, banyak organisasi berusaha untuk mengeluarkan Rusia. Reaksi Barat benar-benar tidak proporsional," katanya dalam konferensi pers pada Rabu (23/3/2022)  seperti dilansir dari Reuters. 

Keinginan Amerika dan sekutu barat untuk mengeluarkan keanggotaan Rusia dalam kelompok G20 tampaknya tidak akan mudah.

Sejumlah negara yang tergabung dalam G20 seperti China, India, dan Arab Saudi, kemungkinan akan menggunakan veto untuk membatalkan usul barat tersebut.

Sebagai informasi, veto adalah hak konstitusional penguasa untuk mencegah, menyatakan, menolak, atau membatalkan keputusan.

Sementara Indonesia saat ini dipercaya sebagai presidensi G20.

Acara puncak pertemuan para pemimpin G20 akan dilaksanakan di Bali akhir tahun ini.

Sumber: CBC News/Reuters/Kompas.TV/AP