TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) dijadwalkan mengadakan pemungutan suara pada Kamis (7/4/2022) hari ini untuk menentukan nasib Rusia dalam keanggotaan di Dewan HAM PBB.

Dilaporkan Reuters, sebelumnya Amerika Serikat (AS) mendesak agar Rusia segera ditangguhkan dari keanggotaan dewan atas adanya laporan pelanggaran berat dan sistematis serta pelanggaran hak asasi manusia dengan mengirim pasukannya ke Ukraina.

Dua pertiga suara, tanpa menghitung abstain, sudah cukup untuk menangguhkan satu negara dari keanggotaan Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 negara.

Baca juga: Sempat Anjlok hingga Diejek Presiden Biden, Rubel Rusia Kembali Perkasa

Para diplomat Barat yakin mereka memiliki cukup dukungan diantara 193 anggota Majelis Umum untuk mendukung resolusi menangguhkan Rusia.

Kejadian serupa pernah dialami oleh Libya pada tahun 2011 karena adanya kekerasan terhadap pengunjuk rasa oleh pasukan yang setia kepada Muammar Gaddafi.

Mengutip Reuters, rancangan pernyataan Majelis Umum PBB terkait masalah ini mengungkapkan keprihatinan besar atas krisis HAM dan kemanusiaan yang sedang berlangsung di Ukraina, khususnya atas laporan pelanggaran hak oleh Rusia.

Rusia saat ini ada di tahun keduanya dalam keanggotaan Dewan HAM PBB yang berlaku selama tiga tahun.

Menjadi bagian dari dewan memberikan kesempatan bagi Rusia untuk mengirimkan pesan politik yang penting dan dapat mengizinkan penyelidikan.

Rusia telah memberi peringatan bahwa negara-negara yang memberi suara 'ya' atau abstain akan dianggap telah menunjukkan gestur yang tidak bersahabat dan bisa mengancam hubungan bilateral.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari, Majelis Umum PBB telah mengadopsi dua resolusi yang mengecam Rusia dengan 141 dan 140 suara mendukung. Rusia menolak sebutan invasi dan mengatakan pihaknya sedang melakukan operasi khusus untuk mendemiliterisasi Ukraina.

Selama itu itu, sedikitnya 1.430 warga sipil telah tewas, termasuk di lebih dari 121 anak-anak.

PBB mengatakan sekitar 11 juta warga Ukraina, atau lebih dari seperempat populasinya, telah mengungsi.

Rusia berada di tahun kedua dari masa jabatan tiga tahun di Dewan Hak Asasi Manusia.

"Rusia secara terang-terangan dan secara terbuka mengancam negara-negara yang memilih untuk menangguhkan mereka dari Dewan HAM PBB hanyalah bukti lebih lanjut bahwa Rusia perlu segera diskors dari Dewan HAM PBB," tegas Olivia Dalton, juru bicara misi AS untuk PBB, Rabu (6/4/2022), seperti dikutip Reuters.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, Majelis PBB telah mengadopsi dua resolusi yang mengecam Rusia dengan masing-masing 141 dan 140 suara mendukung. 

Rusia membantah menyerang warga sipil di Ukraina.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan pada Selasa (5/4), selama Bucha berada di bawah kendali Rusia, "tidak ada satu pun warga sipil yang menderita akibat kekerasan apa pun".

Majelis Umum sebelumnya menangguhkan sebuah negara dari Dewan HAM. Pada Maret 2011, dengan suara bulat, PBB menangguhkan Libya karena kekerasan terhadap pengunjuk rasa oleh pasukan yang setia kepada pemimpin saat itu Muammar Gaddafi.

Penyelidikan Ukraina

Otoritas hukum Ukraina tengah menyelidiki 4.820 kasus dugaan kejahatan perang yang dilakukan pasukan Rusia selama invasi.

Penyelidikan ini dilakukan, menyusul laporan pembantaian warga sipil di Kota Bucha, dekat Ibu kota Kyiv, yang disebut dilakukan militer Rusia, The Guardian melaporkan.

Berdasarkan angka yang dirilis kantor kejaksaan Ukraina, Kamis (7/4/2022) total 4.820 potensi kejahatan perang terdaftar dalam penyelidikan.

Angka itu diperkirakan akan bertambah hingga ratusan setiap harinya.

Diperkirakan, 167 anak-anak tewas akibat invasi Rusia, jelas badan ini.

Jaksa Agung Ukraina, Iryna Venediktova menggambarkan kondisi sejumlah kota di sekitar Kyiv yang dibebaskan pasukan Rusia sebagai "wilayah yang disiksa dari neraka".

Ia bersumpah akan "menghukum orang-orang yang tidak manusiawi" pada konferensi pers di Bucha, Selasa lalu.

"Rusia akan bertanggung jawab atas Bucha di Den Haag (Pengadilan Kriminal Internasional)," tambahnya dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan.

"Jaksa dan penyidik ​​sudah memeriksa daerah (wilayah Kyiv) dan mendokumentasikan kejahatan, sehingga setiap pelaku kekejaman ini dibawa ke pengadilan baik di pengadilan nasional maupun internasional," katanya.

Kantor kejaksaan Ukraina mengatakan, penyelidikan pra-persidangan telah dimulai di seluruh negeri, termasuk di wilayah Kyiv, Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, Donetsk dan Luhansk.

"Kami sedang mengumpulkan bukti untuk pengadilan nasional dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag. Pembuktian bukan lagi sekedar kejahatan perang, tetapi kejahatan terhadap kemanusiaan."

"Dan kami akan membuktikan setiap fakta untuk menghukum mereka yang menyiksa, mengejek, dan menghancurkan warga Ukraina," kata Venediktova.

Sumber: Reuters/Kontan.co.id/The Guardian