TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menyatakan Indonesia sejak awal memiliki posisi yang konsisten dan sama dalam menanggapi perang atau konflik antara Rusia dan Ukraina.

Terutama terkait masalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritori negara lain.

Retno mengatakan, prinsip Indonesia tersebut telah terefleksikan dalam voting Indonesia di sidang Majelis Umum PBB.

"Kita sejak awal memiliki posisi yang sama, konsisten, pada saat kita bicara masalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritori negara lain."

Baca juga: NATO Sebut Rusia akan Lancarkan Serangan Baru di Donbas Ukraina dalam Beberapa Minggu ke Depan

"Oleh karena itu, prinsip tersebut terefleksikan dalam voting kita di resolusi di sidang Majelis Umum PBB, itu yang pertama," kata Retno dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (7/4/2022).

Lebih lanjut Retno mengharapkan agar perang Rusia dan Ukraina ini bisa segera berakhir.

Oleh karena itu Indonesia terus mendorong intensifnya perundingan antara Rusia-Ukraina.

Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mencari jalan damai antara dua negara yang berkonflik tersebut.

Baca juga: AS Minta Rusia Dikeluarkan dari G20, Janet Yellen Ancam Boikot Pertemuan di RI Bila Putin Datang

"Kedua dari sejak awal, kita berharap agar perang dapat segera diakhiri. Kita dorong diintensifkan perundingan untuk mencari jalan damai, penyelesaian secara damai, dan kita tidak pernah melupakan elemen kemanusiaan di dalamnya," terang Retno.

Diketahui hingga saat ini perang antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut.

Perang tersebut pun mengakibatkan jatuhnya banyak korban dari warga sipil, bahkan anak-anak.

Baca juga: UPDATE Invasi Rusia ke Ukraina Hari ke-43, Berikut Ini Sejumlah Peristiwa yang Terjadi

5.000 Warga Sipil Mariupol Ukraina Tewas, 90 Persen Infrastruktur Kota Dihancurkan Pasukan Rusia

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Wali Kota Mariupol Vadym Boichenko menyebutkan jumlah korban tewas di wilayahnya selama berminggu-minggu serangan Rusia ke Ukraina, AP News melaporkan.

Lebih dari 5.000 warga sipil, termasuk 210 anak, telah menjadi korban pemboman dan pertempuran di jalanan.