TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov mengatakan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky digunakan Barat untuk melawan Rusia.

Hal ini diungkapkan Lavrov dalam wawancara eksklusif dengan saluran televisi India Today, Selasa (19/4/2022).

"Saya pikir Barat memainkan Zelensky melawan Rusia. Dan (Barat) melakukan segalanya untuk memperkuatnya dalam keinginan untuk mengabaikan Perjanjian Minsk," kata Lavrov.

"Seandainya dia (Zelensky) bekerja sama dalam mengimplementasikan Perjanjian Minsk, krisis akan berakhir (waktu) yang lama," ujarnya, dikutip dari media Rusia, TASS.

Baca juga: DAFTAR 8 Jenderal Rusia yang Tewas dalam Perang Ukraina: Andrey Sukhovetsky hingga Vladimir Frolov

Baca juga: Lebih dari 420 Mayat Telah Ditemukan di Bucha Ukraina

Apa itu Perjanjian Minsk?

Perjanjian Minsk adalah serangkaian perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengakhiri perang di wilayah Donbas.

Donbas merupakan sebutan untuk wilayah di Ukraina timur yang meliputi wilayah Donetsk and Luhansk.

Kesepakatan ini berisi langkah-langkah untuk mendeklarasikan gencatan senjata, menarik senjata, menyatakan amnesti, memulihkan hubungan ekonomi, dan melakukan reformasi konstitusional di Ukraina melalui dialog dengan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang memproklamirkan diri (DPR, LPR).

Hal ini dilakukan untuk mendesentralisasikan kekuasaan dan memberikan dukungan status khusus ke distrik tertentu di wilayah Donetsk dan Luhansk.

Namun, proses negosiasi sebenarnya terhenti karena penolakan Kyiv untuk memenuhi ketentuan politik kesepakatan Minsk.

Dilaporkan TASS, secara khusus, pemerintah Ukraina menolak mengadakan dialog langsung dengan DPR dan LPR, menentang konsolidasi status khusus daerah dalam konstitusi, dan juga menuntut agar bagian perbatasan dengan Rusia di Donbass ditempatkan di bawah kendali Ukraina sampai politik bagian dari kesepakatan dilaksanakan.

Pada 15 Februari 2022, Duma Rusia dengan suara bulat meminta Presiden Vladimir Putin untuk mengakui LPR dan DPR yang telah memproklamirkan diri.

Rusia kemudian secara resmi mengakui Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk pada 21 Februari 2022.

Menyusul keputusan ini, pada 22 Februari 2022, Presiden Putin mengatakan bahwa perjanjian Minsk "tidak ada lagi", dan Ukraina yang harus disalahkan atas keruntuhan mereka.