News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Konflik Rusia Vs Ukraina

AS Jatuhkan Sanksi terhadap Bank Rusia, Oligarki, dan Penambang Kripto

Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Inza Maliana
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Bendera Amerika Serikat (AS). Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi baru terhadap oligarki dan entitas, termasuk bank komersial Rusia serta perusahaan pertambangan mata uang virtual, Rabu (20/4/2022).

TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi baru terhadap oligarki dan entitas, termasuk bank komersial Rusia serta perusahaan pertambangan mata uang virtual, Rabu (20/4/2022).

Dengan memberlakukan sanksi, Washington berharap Moskow tak dapat menghindarinya.

Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya menjatuhkan sanksi pada bank komersial Rusia Transkapitalbank.

Dikatakan perwakilan bank tersebut melayani beberapa bank di Asia, termasuk di China, dan Timur Tengah, dan telah menyarankan opsi untuk menghindari sanksi internasional.

Baca juga: Kelompok Neo Nazi Ukraina Batalyon Azov di Mariupol Tolak Menyerah ke Rusia

Baca juga: Taipan Rusia Oleg Tinkov Kecam Perang yang Berkecamuk di Ukraina

Bendera Amerika Serikat (AS). (freepik)

Dilansir Al Jazeera, Washington juga menargetkan jaringan global lebih dari 40 orang dan entitas yang dipimpin oleh oligarki Rusia yang ditunjuk AS Konstantin Malofeyev, termasuk organisasi “yang misi utamanya adalah memfasilitasi penghindaran sanksi untuk entitas Rusia.”

Departemen Keuangan juga memberlakukan sanksi terhadap perusahaan yang beroperasi di industri pertambangan mata uang virtual Rusia, yang dilaporkan terbesar ketiga di dunia.

Sanksi menargetkan perusahaan induk penambang Bitcoin BitRiver dan 10 anak perusahaannya yang berbasis di Rusia.

Langkah ini memperingatkan bahwa AS berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada aset yang menjadi mekanisme bagi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengimbangi dampak sanksi.

Baca juga: IMF Pangkas Prospek Pertumbuhan Global, Ukraina Diprediksi Kehilangan 35 Persen dari PDB 2022

Baca juga: Dikepung di Pabrik Baja di Mariupol, Komandan Ukraina Beri Pesan Video: Ini Bisa Jadi yang Terakhir

Bendera Rusia (Kompas.com)

“Perbendaharaan dapat dan akan menargetkan mereka yang menghindari, berusaha untuk menghindari, atau membantu penghindaran sanksi AS terhadap Rusia, karena mereka membantu mendukung perang pilihan brutal Putin,” kata Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, Brian Nelson dalam pernyataan itu.

“Amerika Serikat akan bekerja untuk memastikan bahwa sanksi yang kami berikan, dalam koordinasi yang erat dengan mitra internasional kami, menurunkan kemampuan Kremlin untuk memproyeksikan kekuatan dan mendanai invasinya.” 

Dikutip Reuters, Departemen Luar Negeri AS juga memberlakukan pembatasan visa pada lebih dari 600 orang dalam upaya untuk mempromosikan akuntabilitas atas pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dalam sebuah pernyataan, melarang mereka bepergian ke Amerika Serikat.

Baca juga: Pemimpin Separatis Dukung Zaporizhzhia Pisahkan Diri dari Ukraina dan Bergabung dengan Donetsk

Baca juga: Tentara Ukraina Terkepung di Pabrik Baja Mariupol, Komandan Perang: Ini Bisa Jadi Pesan Terakhir

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berbicara kepada pers tentang perang di Ukraina, di Departemen Luar Negeri di Washington, DC, 17 Maret 2022. Blinken mengatakan Kamis bahwa Rusia tidak melakukan upaya serius dalam negosiasi dengan Ukraina untuk mengakhiri tiga minggu perang. "Di satu sisi, kami memuji Ukraina karena berada di meja meskipun dibombardir setiap menit setiap hari," kata Blinken. “Pada saat yang sama, saya belum melihat upaya berarti oleh Rusia untuk mengakhiri perang ini melalui diplomasi.” (AFP)

Tiga pejabat Rusia juga terkena pembatasan visa atas "pelanggaran berat hak asasi manusia" bersama 17 lainnya dipukul dengan pembatasan atas tuduhan merusak demokrasi di Belarus.

"Kami akan menggunakan setiap alat untuk mempromosikan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter internasional di Ukraina," kata Blinken.

Kedutaan Besar Rusia di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar.

AS telah memberlakukan beberapa putaran sanksi terhadap Moskow sejak invasi 24 Februari ke Ukraina, termasuk menargetkan pemberi pinjaman terbesar di negara itu dan Putin sendiri.

Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini