TRIBUNNEWS.COM, KIEV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy meyakini bahwa satu-satunya cara yang aman untuk menghentikan perkembangan krisis pangan di negaranya adalah dengan mengakhiri perang dan membebaskan wilayah Ukraina dari Rusia.

Pernyataan tersebut disampaikan selama pidatonya dalam pertemuan khusus Bank Dunia.

"Menghentikan perang saat ini dan membebaskan wilayah kami dari penjajah Rusia adalah satu-satunya cara yang aman untuk menghentikan perkembangan krisis pangan," kata Zelenskyy.

Dikutip dari laman Ukrinform, Jumat (22/4/2022), dalam pernyataannya, Rusia telah memblokir pelabuhan Ukraina di Laut Hitam dan Laut Azov, serta secara signifikan mengurangi ekspor Ukraina, yakni ekspor bidang pertanian.

Kurangnya makanan yang diproduksi Ukraina ini kini telah menjadi nyata di pasar global.

Menurut laporan PBB baru-baru ini, sekitar 47 juta orang di 81 negara berpotensi mengalami kelaparan karena kenaikan harga pangan pada tahun ini.

"Kurangnya gandum Ukraina, jagung, minyak sayur dan produk lainnya tidak hanya akan menyebabkan kekurangan fisik makanan di banyak negara Afrika dan Asia, namun juga dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan mungkin krisis migrasi baru. Orang-orang akan mencari mereka yang bersalah dalam krisis ini, turun ke jalan di kota-kota di negara mereka. Orang-orang akan mencari cara untuk menyelamatkan diri mereka sendiri," tegas Zelenskyy.

Baca juga: Ukraina Butuh Biaya 600 Miliar Dolar AS untuk Bangun Kota-kotanya yang Hancur karena Perang

Menurutnya, Ukraina akan melakukan segala upaya untuk bisa meningkatkan ekspor.

Kampanye penaburan telah dimulai di negara itu, namun tidak ada yang bisa memastikan bahwa Ukraina akan dapat menjamin keamanan pangan, selama perang masih berlangsung.

Sebelumnya pada 24 Februari lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memulai invasi skala penuh ke Ukraina.

Sejak saat itu, pasukan Rusia menembaki dan menghancurkan fasilitas infrastruktur utama, meluncurkan rudal dan serangan udara ke kota-kota dan desa-desa di Ukraina, serta menyiksa dan membunuh warga sipil.