Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Indonesia telah mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke KTT Kelompok Dua Puluh (G20) pada November 2022, mendatang.
Presiden Indonesia, Joko Widodo juga mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk KTT G20, Jumat (29/4/2022).
Indonesia, yang memegang kursi kepresidenan G20 tahun ini, telah berada di bawah tekanan berat dari Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk mengecualikan Rusia setelah invasinya ke Ukraina.
Meski begitu, Jokowi berpendapat bahwa ia tidak memihak kepada salah satu dari mereka.
“Saya telah mengundang Presiden Zelenskyy untuk menghadiri KTT G20,” kata Jokowi, sebagaimana dikutip dari CNA.
Indonesia menunjukkan bahwa kompromi telah dicapai menyusul tekanan dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden dan lainnya untuk memungkinkan partisipasi Ukraina untuk mencapai keseimbangan.
Putin mengkonfirmasi dalam panggilan telepon dengan Jokowi bahwa dia akan menghadiri KTT, yang akan berlangsung di pulau Bali, kata pemimpin Indonesia itu dalam pidato yang disiarkan langsung.
Baca juga: Mantan Presiden Rusia Dmitri Medvedev Ingatkan Jerman Bagaimana Perang Dunia II Berakhir
Baca juga: Vladimir Putin Siap Hadiri KTT G20 di Bali, Jokowi Tolak Permintaan Bantuan Senjata ke Ukraina
Untuk diketahui, Rusia adalah anggota G20, sedangkan Ukraina bukan.
Pemerintahan Biden memperjelas pandangannya tentang undangan Putin di KTT G20.
"Presiden (Biden) telah menyatakan secara terbuka penentangannya terhadap Presiden Putin yang menghadiri G20. Kami menyambut baik kehadiran Ukraina," kata sekretaris pers Biden Jen Psaki di Washington.
"Kami telah menyampaikan pandangan kami bahwa kami tidak berpikir (Rusia) harus menjadi bagian dari itu secara publik dan pribadi," katanya kepada wartawan, menambahkan bahwa Washington memahami undangan itu dikeluarkan "sebelum invasi".
"Amerika Serikat terus percaya bahwa itu tidak bisa menjadi bisnis seperti biasa sehubungan dengan partisipasi Rusia dengan komunitas internasional atau lembaga internasional," kata wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Jalina Porter kepada wartawan ketika ditanya tentang undangan tersebut.
Dia tidak mengomentari apakah AS masih akan hadir.
Indonesia Bersikap Netral
Zelenskyy telah mengumumkan dalam sebuah tweet bahwa ia diundang ke KTT oleh Indonesia pada hari Rabu, menyusul panggilan telepon dengan Jokowi
Jokowi bertemu dengan presiden Rusia pada hari Kamis, mengatakan: "Putin berterima kasih kepada Indonesia atas undangan ke KTT G20 dan mengatakan dia akan hadir."
Selama percakapan, Putin berharap kepresidenan G20 Indonesia berhasil, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan.
"(Tetapi) untuk saat ini, terlalu dini untuk mengomunikasikan modalitas partisipasi Rusia", katanya, meninggalkan format partisipasi Moskow dalam keraguan.
Barat telah berusaha untuk secara diplomatis mengisolasi Rusia sejak awal ofensif militernya pada Februari.
Baca juga: 6 Pengusaha Rusia Diduga Tewas Bunuh Diri dalam Tiga Bulan Terakhir
Baca juga: Turuti Permintaan UE, Jerman Embargo Energi Rusia, Picu Kenaikan Harga Minyak ke Rekor Tertinggi
Pertemuan para menteri keuangan G20 pada bulan April di Washington menggambarkan perpecahan yang mendalam dalam kelompok ekonomi utama dunia, dengan AS dan beberapa sekutu memboikot pembicaraan untuk memprotes partisipasi Rusia.
Namun Indonesia, seperti kebanyakan negara berkembang utama, telah mencoba untuk mempertahankan posisi netral.
Jokowi mengatakan pada hari Jumat bahwa Indonesia tidak akan mengirim senjata ke Ukraina sebagai tanggapan atas permintaan Zelenskyy, melainkan menawarkan bantuan kemanusiaan.
Perang di Ukraina kembali menjadi topik pembicaraan utama pada hari Jumat ketika Jokowi berbicara dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.
Presiden Indonesia menyerukan segera diakhirinya permusuhan dan menekankan perlunya solusi damai.
Kishida setuju bahwa kekerasan harus diakhiri, tetapi menggunakan bahasa yang lebih kuat untuk menggambarkan konflik tersebut.
“Pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah melalui penggunaan kekuatan dan intimidasi, serta upaya untuk mengubah status quo secara sepihak dengan paksa, tidak dapat diterima di wilayah mana pun,” katanya.
(Tribunnews.com/Yurika)