TRIBUNNEWS.COM - Serbia meluncurkan rudal surface-to-air baru buatan China yang ditampilkan secara publik pada Sabtu (30/4/2022).

Pembelian sistem rudal China oleh Beograd ini memicu kekhawatiran di Barat dan beberapa negara tetangga Serbia, bahwa pembangunan senjata di Balkan dapat mengancam perdamaian kawasan tersebut.

Dilansir Al Jazeera, masyarakat dan media diundang ke pameran militer yang digelar di lapangan terbang Batajnica dekat Beograd. 

Rudal China dan Prancis nampak berbaris di samping helikopter, drone bersenjata buatan China, dan jet tempur Rusia.

Baca juga: Siapa Milorad Dodik, Tokoh Serbia yang Gelorakan Perpecahan Bosnia?

Baca juga: Rusia Sebut Ukraina Serang Sekolah dan TK di Kherson, Tewaskan Warganya Sendiri

"Kami baru-baru ini dapat menginvestasikan lebih banyak uang dan sebagai hasilnya melengkapi tentara kami dengan sumber daya terkini," kata Presiden Serbia, Aleksandar Vucic di sela-sela pertunjukan udara dan senjata di Batajnica.

"Saya bangga dengan tentara Serbia, saya bangga dengan kemajuan besar," ujar presiden, yang menghadiri pameran itu bersama komandan militer.

Mereka menonton pertunjukan aerobatik yang menampilkan jet MiG-29 hasil rombakan yang disumbangkan oleh Rusia pada tahun 2017.

"Kami akan secara signifikan memperkuat angkatan udara tempur kami. Serbia adalah negara netral, dan Serbia harus menemukan solusi yang memungkinkannya untuk melestarikan langit dan negaranya," ujar Vucic, dikutip dari DW. 

Vucic mengatakan, sistem senjata bukanlah ancaman dan hanya bentuk pencegahan terhadap serangan potensial.

"Kami tidak akan lagi membiarkan siapa pun menjadi karung tinju," kata Vucic, merujuk pada pemboman 78 hari oleh NATO atas Serbia pada 1999 karena serangan berdarahnya terhadap separatis Kosovo Albania.

Serbia, yang berperang dengan tetangganya pada 1990-an, tidak mengakui kemerdekaan Kosovo yang dideklarasikan pada 2008.

Beograd masih memiliki hubungan yang dingin dengan anggota NATO, Kroasia dan Montenegro serta Bosnia, yang pemimpin separatis Serbia Bosnia Milorad Dodik menghadiri pertunjukan militer pada hari Sabtu.

Meskipun Serbia secara resmi mencari keanggotaan Uni Eropa, Serbia memiliki banyak persenjataan dari Rusia dan China.

Negara ini telah memiliki tank tempur T-72, jet tempur MiG-29, helikopter serang Mi-35, dan drone.

Rudal cangging surface-to-air HQ-22 China yang versi ekspornya dikenal sebagai FK-3, dikirim bulan lalu oleh sejumlah pesawat angkut Angkatan Udara China.

Angkutan ini diyakini adalah pengiriman persenjataan melalui udara oleh China ke Eropa yang terbesar yang pernah ada.

Meskipun Serbia mendukung resolusi PBB yang mengutuk serangan berdarah Rusia di Ukraina, Beograd tidak menjatuhkan sanksi terhadap sekutunya itu.

Pemerintah Serbia juga tidak secara langsung mengritik penyerangan brutal yang dilakukan pasukan Rusia.

Serbia berusaha untuk menyeimbangkan hubungan dengan NATO dan aspirasi untuk bergabung dengan UE, dengan aliansi agama, etnis, dan politiknya yang berusia berabad-abad dengan Rusia.

Baca juga: Rusia Minta AS dan NATO Berhenti Pasok Senjata ke Ukraina: Menghambat Negosiasi Damai

Baca juga: UPDATE Invasi Rusia ke Ukraina Hari ke-67, Berikut Ini Sejumlah Peristiwa yang Terjadi

Penolakan dari Barat

Dilansir DW, Amerika Serikat (AS) sebelumnya sudah meminta Serbia agar tidak membeli sistem pertahanan udara dari China.

Pengiriman sistem rudal FK-3 mendorong beberapa negara Barat termasuk Jerman, untuk memperingatkan Beograd bahwa mereka mengharapkan negara Balkan itu untuk menyelaraskan kebijakan luar negerinya dengan Uni Eropa jika ingin mempertahankan keinginannya bergabung dengan blok tersebut.

Pemerintah koalisi Jerman telah memperjelas bahwa kawasan Balkan berada di urutan teratas dalam daftar prioritas kebijakan luar negerinya.

Satu sinyal awal ke arah ini adalah pencalonan anggota parlemen Partai Hijau Manuel Sarrazin sebagai wakil khusus pemerintah untuk Balkan Barat.

Koalisi pemerintahan dari Sosial Demokrat, Aliansi 90/Partai Hijau, dan Partai Demokrat Bebas telah mengintensifkan keterlibatan Balkan sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)