TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Wendy Sherman, menegaskan tanggapan Washington jika Korea Utara berani melakukan uji coba nuklir.

Ia mengatakan, AS, Korea Selatan, dan dunia akan memberikan respons yang kuat dan jelas terkait hal tersebut.

"Setiap uji coba nuklir akan sepenuhnya melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB (dan) akan ada tanggapan cepat dan kuat terhadap uji coba semacam itu."

"Saya percaya bahwa tidak hanya ROK (Republik Korea/Korea Selatan) dan Amerika Serikat dan Jepang tetapi seluruh dunia akan meresponsnya dengan cara yang sama dengan cara yang kuat dan jelas," kata Sherman dalam konferensi pers, Selasa (7/6/2022), dikutip dari Reuters. 

Pernyataan itu ia utarakan setelah pertemuan dengan mitranya dari Korea Selatan, Cho Hyun-dong di Seoul.

Baca juga: Balas Korea Utara, AS dan Korea Selatan Tembakkan 8 Rudal Balistik

Baca juga: Amerika Serikat Jatuhkan Sanksi ke Korea Utara Usai Kim Jong Un Rilis Rudal Balistik

"Kami siap dan kami akan melanjutkan diskusi trilateral kami (dengan Korea Selatan dan Jepang) besok," tambah Sherman.

Sebelumnya, Korea Selatan dan AS menembakkan delapan rudal surface-to-surface pada Senin (6/6/2022) di lepas pantai timur Korsel.

Ini merupakan tanggapan atas rangkaian uji coba rudal balistik jarak pendek yang diluncurkan Pyongyang pada Minggu.

Washington dan Seoul serta pakar Korea Utara, meyakini bahwa ada indikasi Pyongyang melakukan pembangunan di Punggye-ri, satu-satunya situs uji coba nuklir Korea Utara yang diketahui.

Pyongyang juga diyakini berencana menguji coba bom.

Diketahui, Korea Utara belum pernah melakukan uji coba bom nuklir sejak 2017.

Al Jazeera melaporkan, Kepala Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi, pada Senin mengatakan pembangunan untuk memperluas fasilitas nuklir Korea Utara di Yongbyon mengalami kemajuan. 

"Sebuah atap telah dipasang ke Fasilitas Pengayaan Centrifuge yang dilaporkan, jadi lampiran sekarang selesai secara eksternal."

"Di dekat reaktor air ringan (LWR), kami telah mengamati bahwa gedung baru yang telah dibangun sejak April 2021 telah selesai, dan konstruksi telah dimulai pada dua gedung yang berdekatan," jelas Grossi.

Dia juga mencatat bahwa di Punggye-ri, ada indikasi bahwa salah satu bagian telah dibuka kembali, mungkin untuk persiapan uji coba nuklir.

Situs ini dibongkar pada 2018, setelah pertemuan puncak antara pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.

"Melakukan uji coba nuklir akan bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan akan menjadi perhatian serius," kata Grossi.

Korea Utara saat ini tengah menghadapi wabah Covid-19, setelah dua tahun virus corona menyebar secara global.

Per-Senin (6/6/2022), total ada 4.198.890 kasus orang dengan gejala demam diduga terpapar Covid-19.

Korea Utara belum mengkonfirmasi jumlah total orang yang dites positif terkena virus corona, dengan para ahli mengatakan angka yang diumumkan mungkin tidak sesuai.

Pyongyang sejauh ini menolak bantuan yang ditawarkan Washington dan Seoul.

Padahal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah menilai situasi Covid-19 di negara tertutup itu semakin buruk.

Baca juga: Presiden Meksiko Boikot KTT Amerika karena Tiga Negara Tak Diundang

Baca juga: Berita Foto : Warga Amerika Protes Kekerasan Senjata

"Korsel, AS, dan lainnya telah menawarkan bantuan kemanusiaan yang belum ditanggapi, tetapi kami berharap (pemimpin Korea Utara) Kim Jong Un akan fokus membantu rakyatnya menghadapi tantangan Covid-19 yang telah kami hadapi dan akan kembali ke meja perundingan daripada mengambil tindakan provokatif dan berbahaya dan destabilisasi," kata Sherman.

Selama kunjungannya ke Seoul, Sherman menegaskan kembali bahwa pemerintah AS tetap terbuka untuk pembicaraan.

Diskusi tentang denuklirisasi terhenti sejak gagalnya pertemuan puncak antara Kim dan Presiden AS saat itu Donald Trump, di Vietnam pada 2019.

"Amerika Serikat tidak memiliki niat bermusuhan terhadap DPRK. Kami terus mendesak Pyongyang untuk menghentikan aktivitas destabilisasi dan provokatifnya dan memilih jalur diplomasi," katanya, merujuk pada Korea Utara dengan nama resminya.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)