Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah daerah Tokyo hari ini (16/6/2022) mengakui pasangan hidup bersama satu jenis kelamin atau pasangan LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, queer) yang ada di Jepang.

Selain itu, RUU untuk merevisi peraturan tentang "Sistem Sumpah Kemitraan Tokyo" yang secara resmi mengakui pasangan dengan minoritas seksual telah disahkan.

Ini akan memungkinkan pasangan yang disertifikasi oleh pasangan mereka untuk mengajukan permohonan perumahan di perumahan metropolitan.

Gubernur Koike dari Pemerintah Metropolitan Tokyo mengevaluasi pemberlakuan peraturan baru tersebut dan mengomentari, "Hal ini akan memungkinkan orang-orang LGBT untuk hidup dan hidup berdasarkan keinginan mereka sendiri."

Selain revisi peraturan LGBTQ tersebut, Majelis Metropolitan (DPRD) Tokyo mencapai hari terakhirnya  meresmikan anggaran tambahan untuk langkah-langkah melawan virus corona baru dan kenaikan harga ditetapkan, dan undang-undang untuk merevisi peraturan tentang sistem sumpah kemitraan serta peraturan bahasa isyarat disahkan.

 Anggaran tambahan yang ditetapkan kali ini adalah 355,9 miliar yen untuk tindakan melawan corona baru dan 72,3 miliar yen untuk tindakan melawan kenaikan harga karena situasi di Ukraina, dengan total 428,3 miliar yen.

Selanjutnya, rancangan peraturan bahasa isyarat, yang dianggap oleh anggota parlemen bipartisan, diajukan dan disahkan  dengan suara bulat.

"Peraturan Bahasa Isyarat" dimaksudkan untuk mendukung penyebaran dan pemahaman bahasa isyarat, dan kami bermaksud untuk menciptakan lingkungan belajar bagi anak-anak yang perlu belajar bahasa isyarat. Ada berbagai tata cara menarik di Tokyo, tetapi kali ini kita akan melihat Tata Cara Bahasa Isyarat, ungkap kesepakatan para anggota DPRD Tokyo Kamis ini.

Peraturan Bahasa Isyarat Metropolitan Tokyo mengakui bahasa isyarat sebagai bahasa dan menunjukkan gagasan untuk menciptakan lingkungan di mana bahasa isyarat mudah digunakan.

Kali ini, draft ordonansi diajukan dalam bentuk "usulan bersama". Ini adalah usulan bersama pertama oleh semua anggota Majelis Metropolitan Tokyo dalam sejarah Majelis Metropolitan Tokyo.

Peraturan tersebut mencakup "dukungan untuk anak-anak yang membutuhkan bahasa isyarat untuk belajar bahasa isyarat" dan "mengamankan penerjemah dan pemimpin di kota".

Asato Komiya, ketua Tim Kerja Majelis Metropolitan Tokyo, berkomentar, "Majelis Metropolitan Tokyo membutuhkan tata cara simbolis untuk menyebarkan suara partai-partai kepada rakyat Tokyo."

Peraturan Bahasa Isyarat Tokyo akan mulai berlaku pada 1 September 2022.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif . Tak lupa cash in back Rp.10 juta bagi murid Pandan College. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.