TRIBUNNEWS.COM - Sara Duterte, putri mantan presiden Rodrigo Duterte, dilantik sebagai wakil presiden ke-15 Filipina pada Minggu (19/6/2022).

"Suara 32,2 juta orang Filipina keras dan jelas - dengan pesan untuk mengabdi pada tanah air kita," katanya, merujuk pada suara yang diterimanya.

Catatan hak asasi manusia Rodrigo Duterte dipertanyakan

Dilansir DW, Sara Duterte (44), menang telak dalam pemilihan Mei lalu meskipun sikap hak asasi manusia ayahnya dipernyatakan.

Kepresidenan Rodrigo Duterte khas dengan kampanye anti-narkoba yang brutal, di mana ribuan tersangka ditembak mati oleh polisi bahkan warga.

Pembunuhan tersangka narkoba kini tengah diselidiki oleh Pengadilan Kriminal Internasional sebagai kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Meski begitu, pertanyaan seputar rekam jejak ayahnya tampaknya tidak mempengaruhi Sara.

Baca juga: Presiden Rodrigo Duterte: Filipina Tidak Mampu Perang Melawan China

Baca juga: 7,6 Juta Orang Filipina Divaksin dalam Waktu 3 Hari, Duterte Menuntut Lebih Banyak Lagi

"Saya bukan orang terbaik atau paling cerdas di Filipina dan dunia, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan ketangguhan hati saya sebagai orang Filipina," kata Sara Duterte dalam pidatonya setelah dia mengambil sumpahnya di hadapan hakim agung Mahkamah Agung.

Sara Duterte akan menjadi pendamping Ferdinand Marcos Jr., yang memenangkan pemilihan presiden pada 9 Mei lalu.

Marcos Jr akan dilantik sebagai presiden negara itu pada 30 Juni mendatang, sekaligus dimulainya masa jabatan enam tahun Sara Duterte-Marcos Jr.

Karier Politik Keluarga Duterte

Seperti ayahnya, Sara dilatih sebagai pengacara sebelum memasuki politik pada tahun 2007.

Saat itu ia terpilih sebagai wakil walikota ayahnya di Davao, 1.000 km dari ibu kota Manila.

Ia kemudian menggantikan ayahnya untuk menjadi walikota wanita pertama di Davao pada tahun 2010.

Meski Sara Duterte menolak seruan dari ayah dan pendukungnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden, dia tidak mengesampingkan pencalonan tersebut di masa depan.

Salah satu saudara laki-lakinya, Sebastian Duterte, akan menggantikannya sebagai walikota Davao.

Sementara saudara laki-laki lainnya, Paolo Duterte, memenangkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Jika Terpilih Jadi Wapres Filipina, Sara Duterte Akan Bikin Wajib Militer Pemuda Berusia 18 Tahun

Diberitakan Tribunnews.com pada Januari lalu, Sara Duterte mengatakan dia akan mendorong wajib militer bagi kaum muda jika terpilih dalam pemilihan presiden Filipina 2022.

Dilansir dari The Straits Times, Sara Duterte-Carpio, yang merupakan seorang tentara cadangan, mengatakan dia berencana untuk menggunakan kantor wakil presiden untuk mendesak Kongres meloloskan undang-undang wajib militer.

UU ini mirip dengan kebijakan di Korea Selatan dan Israel.

Ia menginginkan wajib militer bagi semua warga negara yang mencapai usia 18 tahun, dan itu harus mencakup pelatihan kesiapsiagaan bencana.

“Seharusnya semua kita berusia 18 tahun, ketika Anda mencapai usia 18 tahun, Anda akan diberikan subsidi Anda akan diminta untuk melayani negara kita di Angkatan Bersenjata Filipina kami,” ujar Sara Duterte-Carpio, yang berbicara sebagian dalam bahasa Filipina, seperti dilansir dari philstar.com.

Pernyataan ini dianggap sebagai penanda Sara Duterte-Caprio akan terus mengadvokasi kebijakan yang ayahnya perjuangkan untuk diterapkan sebagai presiden.

Pada 2018, presiden menandatangani resolusi bersama Kongres untuk meningkatkan gaji militer, polisi, dan personel berseragam lainnya.

Berdasarkan resolusi itu, seorang prajurit, petugas pemadam kebakaran atau penjara, petugas polisi dan pelaut magang atau pelaut kelas tiga akan menerima gaji pokok bulanan sebesar P29.668 mulai 1 Januari 2018.

Rencana Sara  Duterte-Caprio ini menimbulkan tanggapan di sejumlah media sosial.

Sejumlah tanggapan itu menyebutkan dugaan bahwa Duterte-Carpio telah menonton drama Korea Selatan yang sangat populer di Filipina, yang menampilkan protagonis muda yang mendaftar masuk militer.

Kandidat wakil presiden lainnya, mantan anggota Kongres Walden Bello, malah lebih kritis.

"Layanan publik, kesiapsiagaan bencana, kesejahteraan sosial - tidak ada yang membutuhkan dinas militer. Mereka membutuhkan yang sebaliknya: demiliterisasi," katanya dalam sebuah tweet.

Selama bertahun-tahun, Presiden Duterte telah mendorong untuk meminta diadakan pelatihan militer.

Tetapi rencana tersebut tidak mendapatkan tanggapan masyarakat meskipun mendapat dukungan luas di antara anggota parlemen.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie/Hasanah Samhudi)