TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) menolak permintaan Ukraina untuk memberlakukan larangan visa menyeluruh bagi Rusia.

Amerika Serikat beralasan tidak ingin menutup jalur perlindungan bagi para pembangkang Rusia dan orang-orang yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Permintaan larangan visa menyeluruh untuk Rusia diutarakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam wawancaranya dengan Washington Post, awal bulan ini.

Zelensky mengatakan Rusia harus "hidup di dunia mereka sendiri sampai mereka mengubah filosofi mereka".

Permintaan itu bukan hanya kepada AS, tapi Zelensky juga mendesak Uni Eropa (UE) memberlakukan larangan tersebut.

Ia menyerukan kepada negara-negara anggota UE agar melarang visa bagi warga negara Rusia supaya blok itu tidak menjadi "supermarket" yang terbuka bagi siapa saja.

Baca juga: Ukraina Sebut Sekitar 9.000 Tentaranya Tewas Selama Invasi Rusia

Departemen Luar Negeri AS memberikan tanggapan mengenai desakan Ukraina pada Senin (22/8/2022).

Seorang juru bicara departemen mengatakan, pemerintahan Presiden Joe Biden sebelumnya telah memberlakukan pembatasan visa bagi pejabat Rusia yang terlibat dalam invasi ke Ukraina.

"AS tidak ingin menutup jalur perlindungan dan keamanan bagi para pembangkang Rusia atau lainnya yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia," kata juru bicara itu, lapor The Guardian. 

"Kami juga sudah jelas bahwa penting untuk menarik garis antara tindakan pemerintah Rusia dan kebijakannya di Ukraina, dan rakyat Rusia," tambah juru bicara itu.

Beberapa pemimpin UE seperti Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin dan mitranya dari Estonia, Kaja Kallas, telah menyerukan larangan visa di seluruh UE.

Di sisi lain, Kanselir Jerman Olaf Scholz, menentang seruan tersebut.

Ia mengatakan masyarakat Rusia harus meninggalkan negaranya jika mereka tidak setuju dengan rezim.

AS: Rusia Rencanakan Sesuatu

Menjelang hari kemerdekaan Ukraina pada Rabu besok, Amerika Serikat (AS) meyakini Rusia sedang merencanakan serangan.

Dilansir Reuters, seorang pejabat Amerika mengatakan AS memiliki informasi intelijen bahwa Moskow berencana meluncurkan serangan baru terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas pemerintah Ukraina. 

"Kami memiliki informasi bahwa Rusia sedang meningkatkan upaya untuk melancarkan serangan terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas pemerintah Ukraina dalam beberapa hari mendatang."

"Mengingat rekam jejak Rusia di Ukraina, kami prihatin dengan ancaman berkelanjutan yang ditimbulkan oleh serangan Rusia terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil," kata pejabat itu, Senin (22/8/2022).

Pejabat itu mengatakan pernyataannya didasarkan pada intelijen AS yang ditugaskan.

Berikut perkembangan perang lainnya, menurut laporan Guardian:

- Rusia menuduh dinas intelijen Ukraina membunuh Darya Dugina, putri Alexander Dugin yang merupakan sekutu Presiden Vladimir Putin.

- Moskow meminta pertemuan dewan keamanan PBB diadakan pada hari Selasa untuk membahas pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia.

- Tentara Ukraina yang ditawan karena berperang di Mariupol menuduh pasukan Rusia melakukan penyiksaan selama penahanan.

- Satu-satunya jembatan di seberang Sungai Dnieper di Kota Kherson yang diduduki Rusia, dilaporkan terkena roket HIMARS. Sebanyak 15 orang dilaporkan terluka.

Baca juga: UPDATE Invasi Rusia Hari ke-181: Pembunuhan Putri Sekutu Putin hingga Bantahan Keterlibatan Ukraina

Baca juga: Turki Tingkatkan Impor Minyak Rusia Jadi 200.000 Barel Per Hari  

- Tiga desa di wilayah Donetsk, Ukraina timur dihantam artileri Rusia dan beberapa peluncur roket pada Senin.

- Angkatan bersenjata Ukraina mengatakan setidaknya ada 9.000 personel militernya yang tewas selama perang dengan Rusia.

- Ekspor pertanian Ukraina kemungkinan akan meningkat menjadi sekitar 4 juta ton pada Agustus, dari 3 juta ton pada Juli, kata wakil ketua dewan agraria Ukraina.

- Gennady Gatilov, diplomat senior Rusia mengesampingkan solusi diplomatik untuk mengakhiri perang di Ukraina.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)