TRIBUNNEWS.COM -- Pemimpin Rusia Vladimir Putin kembali membuat kebijakan kontroversial, pemerintah negara tersebut akan menghukum tentaranya yang kabur atau menyerah secara sukarela kepada Ukraina selama sepuluh tahun.

Hukuman tersebut akan diberikan setelah "anggota layanan Rusia" tersebut sudah pulang ke rumah.

Aturan tersebut merupakan salah satu amandemen Undang-Undang KUHP terbaru Rusia yang ditandatangani Putin pada Sabtu (24/9/2022) kemarin.

Dalam Undang-Undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan yang dapat dijatuhkan untuk pelanggaran semacam itu adalah tiga tahun.

Namun, undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka.

Baca juga: Ukraina Klaim Orang-orang Dipaksa Berpartisipasi dalam Referendum 4 Wilayah Pendudukan Rusia

Dikutip dari Russia Today, Putin juga menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada.

Anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata, serta mereka yang meninggalkan atau menghindari wajib militer, akan menghadapi hukuman sepuluh tahun penjara.

Selain itu, Penjarahan selama masa perang atau operasi militer membawa hukuman penjara selama 15 tahun.

Pada hari Rabu, majelis tinggi parlemen Rusia memberikan suara mendukung amandemen tersebut, sehari setelah majelis rendah dengan suara bulat menyetujuinya.

Anggota parlemen Rusia juga memperkenalkan definisi 'mobilisasi', 'hukum militer' dan 'waktu perang' ke dalam hukum pidana negara itu.

Mobilisasi

Rusia memang sedang meningkatkan perekrutan tentaranya dari pasukan cadangan yang diklaim berjumlah 300.000 orang.

Kantor induksi di Rusia akan fokus pada pasukan cadangan dengan pengalaman tempur dan spesialisasi militer yang relevan selama mobilisasi yang sedang berlangsung, kata Kementerian Pertahanan Rusia kepada wartawan, Kamis.

Pada hari Rabu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi parsial di tengah konflik berkepanjangan dengan Ukraina.

Tidak ada perintah penyusunan khusus, kementerian mengakui, tetapi mengatakan prioritas akan diberikan kepada cadangan yang sebelumnya telah menjalani pelatihan sebagai operator tank, anggota awak artileri, pengemudi, mekanik dan infanteri bermotor.

Baca juga: Update Perang Rusia-Ukraina: Rusia Dituding Gelar Referendum Palsu untuk Caplok Wilayah Ukraina

Ini juga menyebut pengalaman tempur “salah satu faktor kunci” dalam pilihan wajib militernya.

Militer Rusia berencana untuk memanggil tentara dan perwira untuk dipersenjatai, kata kementerian itu.

Cadangan berusia hingga 35 tahun dapat direkrut sebagai prajurit berpangkat, sedangkan ambang batas usia antara 50 dan 55 tahun untuk perwira, tergantung pada pangkatnya, tambahnya.

Orang-orang yang bekerja di industri pertahanan akan dibebaskan dari mobilisasi, serta mereka yang tidak memenuhi kriteria kesehatan, memiliki setidaknya empat anak, atau merawat kerabat yang cacat, kementerian menjelaskan.

Setiap daerah akan diminta untuk menyusun sejumlah cadangan tergantung pada populasinya, tambah kementerian itu, tanpa memberikan jumlah pastinya.

Baca juga: Mengapa 4 Wilayah Ukraina Gelar Referendum untuk Bergabung dengan Rusia? Ini yang Perlu Diketahui

Pada hari Rabu, Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu menyatakan bahwa mobilisasi akan melibatkan panggilan untuk mempersenjatai sekitar 300.000 tentara cadangan, atau lebih dari 1 persen dari potensi mobilisasi penuh Rusia.

Putin sebelumnya mengatakan bahwa kementerian pertahanan telah merekomendasikan penarikan tentara cadangan ke dalam dinas aktif di tengah konflik berkepanjangan di Ukraina dan Donbass.

Shoigu menjelaskan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk mengendalikan jalur kontak sepanjang 1.000 km dengan pasukan Ukraina dan daerah-daerah yang dikuasai Rusia.

Beberapa media kemudian mengklaim bahwa jumlah mereka yang diperkirakan akan dipanggil untuk mengangkat senjata mungkin berjumlah satu juta.

Namun, Kremlin telah membantah laporan tersebut dengan menyebut mereka "kebohongan." (Russia Today)