Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah militer atau junta Myanmar memberikan peringatan kepada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Channel News Asia melaporkan.
Peringatan itu terkait rencana perdamaian yang diupayakan blok regional yang bekerja untuk meredakan krisis politik di Myanmar.
ASEAN telah menetapkan kerangka waktu untuk rencana perdamaian negara itu.
Namun, junta menilai kerangka waktu justru akan menciptakan implikasi negatif daripada positif.
"Memasukkan tekanan tambahan dengan menetapkan jangka waktu akan menciptakan lebih banyak implikasi negatif daripada yang positif," kata Kementerian Luar Negeri yang ditunjuk junta dalam sebuah pernyataan Kamis (27/10/2022) malam.
Para menteri luar negeri ASEAN bertemu di Jakarta pada Kamis (27/10/2022) untuk membahas krisis di Myanmar.
Baca juga: Menlu RI: Pendekatan kepada Junta Militer Myanmar Tidak Berkaitan dengan Pengakuan
Junta tidak ikut dalam pertemuan tersebut setelah menolak undangan untuk mengirim tokoh non-politik.
Tahun lalu, sebuah rencana perdamaian telah disepakati oleh ASEAN dan Myanmar, di mana sebagian besar kesepakatan itu telah diabaikan junta.
Lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri yang ditunjuk junta menuduh ASEAN melakukan diskriminasi.
Sebab, ASEAN tidak mengundang menteri luar negeri yang ditunjuk junta ke pertemuan di Jakarta.
ASEAN mengatakan sangat prihatin atas meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia, termasuk eksekusi empat tahanan pada bulan Juli.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta pada Februari tahun lalu, dengan lebih dari 2.300 orang tewas dalam tindakan brutal militer terhadap perbedaan pendapat.
Sementara itu, Pemimpin Junta Min Aung Hlaing belum diundang ke pertemuan puncak para pemimpin ASEAN bulan depan, dan diplomat top Myanmar Wunna Maung Lwin dikeluarkan dari pembicaraan tingkat menteri pada Februari dan Agustus.
Kebijakan ASEAN tentang "keterlibatan konstruktif tidak lagi di atas meja", sebuah surat kabar yang dikendalikan junta mengatakan awal bulan ini.
"ASEAN tampaknya bertindak sebagai anjing piaraan bagi AS."
Junta menyalahkan pejuang anti-kudeta atas kematian hampir 3.900 warga sipil.
Menlu RI: Pendekatan kepada Junta Militer Myanmar Tidak Berkaitan dengan Pengakuan
Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu) Retno Marsudi menegaskan pentingnya ASEAN melakukan engagement atau pendekatan dengan semua pemangku kepentingan untuk menyelesaikan kekerasan yang terjadi di Myanmar.
Baca juga: Pertemuan Spesial Menlu ASEAN: Negara-negara ASEAN Frustasi Dengan Situasi Myanmar
Sebab engagement dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar secara jelas ada di dalam 5 Point Consensus (5PC) yang merupakan hasil pertemuan para pemimpin negara ASEAN dalam upaya membantu Myanmar untuk menyelesaikan politik dalam negerinya.
Sehingga pada saat Indonesia menekankan pentingnya melakukan engagement dengan semua pihak, termasuk dengan junta militer, semata-mata adalah dalam konteks implementasi 5PC.
Oleh sebab itu Retno menegaskan engagement dengan militer tidak ada kaitannya dengan masalah recognition/pengakuan.
"Sebagai catatan, engagement dengan Junta Militer hanya dilakukan sebagai bagian dari engagement dengan semua stakeholder, sekali lagi merupakan bagian dengan engagement dengan semua stakeholders," kata Retno pada konferensi pers usai menghadiri Special ASEAN Foreign Ministers Meeting yang berlangsung di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Kamis (27/10/2022).
Menlu RI meyakini hanya dengan engagement dengan all stakeholders maka ASEAN akan dapat menjalankan fungsinya untuk memfasilitasi berlangsungnya dialog yang diharapkan akan dapat membahas masa depan Myanmar.
Sebab, masalah Myanmar hanya akan dapat diselesaikan oleh rakyat Myanmar sendiri. Oleh karena itu dialog di antara mereka menjadi sangat penting artinya.
Sedangkan ASEAN hanya bertugas untuk memfasilitasi dialog antara mereka.
"Tindakan kekerasan sekali lagi harus segera dihentikan. Indonesia menyampaikan agar pesan inilah yang harus segera disampaikan kepada Tatmadaw (militer Myanmar)," kata Retno.
Pertemuan khusus para Menlu ASEAN atau Special ASEAN Foreign Ministers Meeting berlangsung di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Kamis (27/10/2022).
Pertemuan para Menlu ini dilakukan sebagai tindak lanjut kesepakatan pertemuan informal Menlu ASEAN di New York City, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September lalu.
Tujuan pertemuan khusus adalah untuk memberikan masukan mengenai isu Myanmar kepada para pemimpin ASEAN yang akan bertemu dalam KTT bulan November di Phnom Penh di bawah keketuaan Kamboja.
Baca juga artikel lain terkait Krisis Myanmar
(Tribunnews.com/Rica Agustina/Larasati Dyah Utami)