Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), harus diberikan kekebalan berdaulat dalam kasus perdata pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.
Pemerintahan Joe Biden menyebut jabatan perdana menteri yang dipegang Pangeran MBS dapat melindunginya dari tuntutan hukum atas dugaan perannya dalam pembunuhan wartawan AS itu.
Pernyataan ini tercantum dalam pengajuan kepada pengadilan AS yang dirilis pada Kamis (17/11/2022).
"Pemerintah Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinan serius mengenai pembunuhan mengerikan Jamal Khashoggi dan telah mengangkat keprihatinan ini secara terbuka dan dengan tingkat paling senior dari pemerintah Saudi," kata Departemen Kehakiman dalam pengajuannya, lapor Guardian.
Lebih lanjut, dikatakan bahwa AS telah memberlakukan sanksi keuangan dan pembatasan visa terkait kasus pembunuhan itu.
Permintaan tersebut tidak mengikat dan hakim yang akan memutuskan apakah akan memberikan kekebalan.
Baca juga: Joe Biden dan Pangeran MBS Tidak Akan Sebangku di G20, Hubungan AS-Arab Saudi Tak Baik-baik Saja?
Departemen Luar Negeri pada Kamis (17/11/2022) menyebut keputusan pemerintah untuk mencoba melindungi putra mahkota Saudi dari pengadilan AS dalam pembunuhan Khashoggi ada murni keputusan hukum.
Pengajuan ini dinilai dapat memicu kemarahan aktivis HAM dan sejumlah anggota parlemen AS.
Jamal Khashoggi adalah jurnalis kelahiran Madinah yang dikenal dengan tulisan-tulisan kritisnya terhadap pemerintah Saudi.
Ia menjadi kolumnis di media Middle East Eye (MEE) dan The Washington Post serta menjabat sebagai pemimpin redaksi di Al-Arab News Channel.
Khashoggi dibunuh di dalam gedung konsulat Saudi di Istanbul oleh pejabat Saudi pada tahun 2018, lapor SCMP.
Para pelaku diyakini memutilasi Khashoggi, meskipun tubuh jurnalis kawakan ini tidak pernah ditemukan.
Komunitas intelijen AS menduga putra mahkota Arab Saudi menyetujui pembunuhan itu.
Ini menyusul kritikan Khashoggi atas cara keras Pangeran Mohammed membungkam orang-orang yang dianggapnya saingan.
Sebelum memenangkan Pemilu AS, Joe Biden sempat berjanji akan mengadili penguasa Saudi yang terlibat dalam pembunuhan mendiang jurnalis yang tinggal di Washington itu.
"Saya pikir itu adalah pembunuhan telak," kata Biden di balai kota CNN pada tahun 2019, sebagai kandidat.
Tetapi Biden sebagai presiden berusaha meredakan ketegangan dengan Riyadh, termasuk berselisih dengan Pangeran Mohammed dalam perjalanan Juli ke kerajaan itu, ketika AS berusaha membujuk Arab Saudi untuk membatalkan serangkaian pemotongan produksi minyak.
Tunangan Khashoggi, Hatice Cengiz, dan DAWN menggugat putra mahkota, pembantu utamanya, dan lainnya di pengadilan federal Washington atas dugaan peran mereka dalam pembunuhan Khashoggi.
Arab Saudi membantah tuduhan sang pangeran memiliki peran langsung dalam kasus tersebut.
"Sungguh ironis bahwa Presiden Biden sendiri yang meyakinkan MBS dapat lolos dari pertanggungjawaban ketika dulu berjanji kepada rakyat Amerika bahwa dia akan melakukan segalanya untuk meminta pertanggungjawabannya," kata kepala DAWN, Sarah Leah Whitson, dalam sebuah pernyataan.
Pada Februari 2021 lalu, Biden mengesampingkan akan menjatuhkan hukuman kepada Pangeran MBS terkait pembunuhan Khashoggi.
Biden, yang bicara setelah mengesahkan rilis temuan komunitas intelijen tentang peran Pangeran MBS dalam pembunuhan itu, berpendapat bahwa tidak ada preseden bagi AS untuk bergerak melawan pemimpin mitra strategis.
Militer AS telah lama melindungi Arab Saudi dari musuh eksternal, dengan imbalan kerajaan menjaga pasar minyak global tetap bertahan.
Kekebalan berdaulat, sebuah konsep yang berakar pada hukum internasional, berpendapat bahwa negara dan pejabat dilindungi dari proses hukum di pengadilan domestik negara asing.
Konsep "kekebalan berdaulat" membantu memastikan bahwa para pemimpin Amerika tidak perlu khawatir diseret ke pengadilan asing untuk menghadapi tuntutan hukum di negara lain, kata Departemen Luar Negeri.
Pangeran Mohammed menjabat sebagai penguasa de facto Arab Saudi menggantikan ayahnya yang sudah lanjut usia, Raja Salman.
Raja Saudi pada September lalu mengalihkan gelar perdana menteri, gelar yang biasanya dipegang oleh penguasa, kepada Pangeran Mohammed.
Kritikus menyebutnya sebagai upaya untuk memperkuat klaim kekebalan Mohammed.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)