TRIBUNNEWS.COM - Sengketa pelat nomor kendaraan telah memicu ketegangan hubungan antara Serbia dan Kosovo.

Sebelumnya, Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti ke Brussels, Belgia untuk pembicaraan darurat pada Senin (21/11/2022).

"Kedua pihak tidak menyetujui solusi hari ini," kata perwakilan tinggi Uni Eropa, Josep Borell, Senin (21/11/2022).

Josep Borell memperingatkan adanya potensi eskalasi dan kekerasan setelah pembicaraan antara Serbia dan Kosovo gagal menghasilkan kesepakatan damai.

Pihak Kosovo tidak menerima proposal perdamaian yang diajukan Uni Eropa ketika menengahi konfliknya dengan Serbia, dikutip dari Euro News.

Baca juga: Ukraina Tarik Pasukan di Kosovo untuk Pulang dan Berperang Melawan Rusia

Awal konflik plat nomor kendaraan

Tahun ini, Kosovo telah meminta minoritas Serbia di Kosovo untuk mengganti pelat kendaraan lama yang dulu dipakai ketika Kosovo masih menjadi bagian dari Serbia.

Pemerintah Serbia juga meminta warga negara Serbia menunjukkan kartu identitas yang diterbitkan Kosovo jika ingin melintas di Kosovo.

Kebijakan ini adalah balasan dari Kosovo, karena Serbia juga memberlakukan hal yang sama terhadap etnis Kosovo di Serbia.

Orang-orang Serbia di bagian utara Kosovo menentang kebijakan ini, dikutip dari Al Jazeera.

Setelah protes yang memicu ketegangan pada Juli 2022, kebijakan ini sempat ditunda sejak Agusutus 2022.

Hingga akhirnya pemerintah Kosovo mulai memberlakukannya per November 2022.

Sementara itu, Pemerintah Kosovo mengatakan akan mulai mengeluarkan denda pada warga yang tidak mengganti pelat nomor mulai Selasa (22/11/2022).

Baca juga: Cegah Eskalasi Konflik Dubes AS Minta Kosovo Tunda Blokir Nopol Serbia

Pemerintah Kosovo memberi tenggat waktu untuk warganya yang memiliki kendaraan bernopol Serbia agar segera menggantinya sebelum 21 April 2023.