TRIBUNNEWS.COM - Sengketa pelat nomor kendaraan telah memicu ketegangan hubungan antara Serbia dan Kosovo.

Sebelumnya, Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti ke Brussels, Belgia untuk pembicaraan darurat pada Senin (21/11/2022).

"Kedua pihak tidak menyetujui solusi hari ini," kata perwakilan tinggi Uni Eropa, Josep Borell, Senin (21/11/2022).

Josep Borell memperingatkan adanya potensi eskalasi dan kekerasan setelah pembicaraan antara Serbia dan Kosovo gagal menghasilkan kesepakatan damai.

Pihak Kosovo tidak menerima proposal perdamaian yang diajukan Uni Eropa ketika menengahi konfliknya dengan Serbia, dikutip dari Euro News.

Baca juga: Ukraina Tarik Pasukan di Kosovo untuk Pulang dan Berperang Melawan Rusia

Awal konflik plat nomor kendaraan

Tahun ini, Kosovo telah meminta minoritas Serbia di Kosovo untuk mengganti pelat kendaraan lama yang dulu dipakai ketika Kosovo masih menjadi bagian dari Serbia.

Pemerintah Serbia juga meminta warga negara Serbia menunjukkan kartu identitas yang diterbitkan Kosovo jika ingin melintas di Kosovo.

Kebijakan ini adalah balasan dari Kosovo, karena Serbia juga memberlakukan hal yang sama terhadap etnis Kosovo di Serbia.

Orang-orang Serbia di bagian utara Kosovo menentang kebijakan ini, dikutip dari Al Jazeera.

Setelah protes yang memicu ketegangan pada Juli 2022, kebijakan ini sempat ditunda sejak Agusutus 2022.

Hingga akhirnya pemerintah Kosovo mulai memberlakukannya per November 2022.

Sementara itu, Pemerintah Kosovo mengatakan akan mulai mengeluarkan denda pada warga yang tidak mengganti pelat nomor mulai Selasa (22/11/2022).

Baca juga: Cegah Eskalasi Konflik Dubes AS Minta Kosovo Tunda Blokir Nopol Serbia

Pemerintah Kosovo memberi tenggat waktu untuk warganya yang memiliki kendaraan bernopol Serbia agar segera menggantinya sebelum 21 April 2023.

Pengemudi yang melanggar larangan ini akan dikenakan denda, sebelum akhirnya pelat nomor kendaraannya dicabut.

Konflik ini berdampak pada kondisi keamanan di kedua negara.

Banyak yang mengundurkan diri dari lembaga publik untuk memprotes ketentuan baru di Kosovo, termasuk ratusan petugas polisi.

Josep Borrell menekankan bahwa ini meninggalkan kekosongan keamanan yang sangat berbahaya di lapangan.

Baca juga: Sejarah Panjang Konflik Kosovo-Serbia, Perang Berhenti Diintervensi NATO 

Konflik panjang Serbia dan Kosovo

Sebelumnya, Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti membuat keputusan yang melarang semua kendaraan dengan pelat Serbia memasuki Kosovo per pada 1 Agustus 2022.

Larangan itu memicu konflik antaran Serbia dan Kosovo, yang diwarnai aksi blokir dan tembakan senjata pada akhir Juli lalu, dikutip dari Al Jazeera.

Sebagai informasi, Kosovo dulunya merupakan bagian dari wilayah Serbia yang memerdekakan diri pada tahun 2008.

Setelah deklarasi kemerdekaan itu, masih ada minoritas Serbia yang tinggal di Kosovo bagian utara.

Kaum minoritas Serbia ini mendapat dukungan dari Pemerintah Beograd, Serbia.

Serbia, yang didukung oleh sekutunya Rusia dan China, tidak mengakui kemerdekaan Kosovo dari Serbia.

Rusia dan China menggunakan hak veto-nya di PBB untuk menolak bergabungnya Kosovo dengan PBB karena dianggap merdeka secara ilegal.

Namun, Kosovo diakui oleh sebagian besar negara Barat, termasuk AS.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Artikel lain terkait Konflik Serbia Kosovo