TRIBUNNEWS.COM, TAIPEI -  Pemerintah Taiwan makin waspada terhadap potensi serangan militer China dengan memperpanjang wajib militer menjadi satu tahun dari saat ini empat bulan.

Seorang pejabat senior Pemerintah Taiwan menyebut kebijakan ini diambil untuk menghadapi tekanan militer China yang meningkat.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen akan mengadakan pertemuan keamanan nasional pada Selasa pagi untuk membahas penguatan pertahanan sipil di negara tersebut diikuti dengan konferensi pers tentang langkah-langkah pertahanan sipil baru.

Tim keamanan Tsai, termasuk pejabat tingkat tinggi dari kementerian pertahanan dan Dewan Keamanan Nasional, telah meninjau sistem militer Taiwan sejak 2020 di tengah meningkatnya ancaman China.

“Berbagai perilaku sepihak China telah menjadi perhatian utama bagi keamanan kawasan,” kata pejabat yang tak disebutkan namanya tersebut. 

Reformasi militer juga akan mencakup peningkatan pelatihan untuk wajib militer, seperti memperkenalkan instruksi tempur yang digunakan oleh pasukan AS dan memperkuat latihan menembak, seraya menambahkan bahwa sistem baru dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2024.

Baca juga: 71 Pesawat Angkatan Udara China Intimidasi Taiwan, AS: Rusak Stabilitas Regional.

Taipei yang menolak klaim kedaulatan Beijing sebelumnya melaporkan serangan angkatan udara China terbesar ke zona identifikasi pertahanan udara negara tersebut dengan 43 pesawat China melintasi perbatasan tidak resmi antara kedua belah pihak.

China juga menggelar latihan perang di dekat Taiwan pada Agustus setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taipei.

Baca juga: Militer China Kembali Kepung Taiwan di Hari Natal, Asia Timur Memanas

Di bawah Partai Progresif Demokratik yang berkuasa dan oposisi utama Kuomintang, Pemerintah Taiwan sebelumnya telah memotong kewajiban wajib militer dari dua tahun lebih menjadi empat bulan untuk menyenangkan pemilih yang lebih muda karena ketegangan antara Taipei dan Beijing mereda.

Laporan Tendi Mahadi | Sumber: Kontan