Baca tanpa iklan
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - PM Jepang Fumio Kishida pusing akibat 4 menterinya mengundurkan diri dalam dalam kurun waktu dua bulan dan akan lakukan pembubaran parlemen tahun depan sebelum pajak dinaikkan.
"Dalam periode dua bulan, empat menteri mengundurkan diri satu demi satu, menciptakan domino pengunduran diri, dan beberapa di partai yang berkuasa khawatir bahwa kekuatan sentripetal pemerintahan akan menurun," papar sumber Tribunnews.com Rabu (28/12/2022).
PM Jepang juga menyatakan dalam acara TV kemarin (27/12/2022) akan melakukan pembubaran parlemen sebelum pajak dinaikkan tahun depan, "Namun yang ada di pikiran saya saat ini bukan reshuffle kabinet," tuturnya.
Baca juga: PM Jepang Fumio Kishida Menerima Suntikan Vaksin Covid-19 Dosis Kelima
Partai-partai oposisi kemungkinan akan dipaksa untuk menjalankan pemerintahan yang lebih keras karena mereka siap untuk mengulangi tanggung jawab mereka untuk menunjuk Perdana Menteri Kishida, dengan Izumi, perwakilan dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang, dengan keras mengkritik bahwa pemerintahan Kishida sudah runtuh dan keputusan untuk mengundurkan diri sudah terlambat.
Perdana Menteri Kishida secara efektif telah menerima surat pengunduran diri Menteri Rekonstruksi Akiba, yang terkena masalah dengan pendanaan politik. Empat menteri telah mengundurkan diri dalam dua bulan, dan kemungkinan pemerintahan akan dipaksa untuk menjalankan pemerintahan yang lebih parah lagi.
Kemarin Perdana Menteri Kishida menerima surat pengunduran diri Menteri Rekonstruksi Akiba, yang terkait tentang masalah dengan dana politik, di Kantor Perdana Menteri, dan secara efektif mengundurkan diri.
Ia digantikan oleh mantan Menteri Rekonstruksi Hiromichi Watanabe dari Partai Demokrat Liberal.
Perdana Menteri Kishida mengatakan kepada wartawan tentang tanggung jawabnya untuk menunjuknya, "Kami menganggapnya sangat serius, dan kami harus terus mengatasi tantangan yang meningkat. Saya ingin memenuhi tanggung jawab saya dengan memenuhi tanggung jawab politik ini."
Baca juga: PM Jepang ke Presiden Jokowi: Saya ingin Terus Bekerja Sama Erat dengan Indonesia
Pemerintah dan pihak-pihak yang berkuasa bermaksud untuk segera memberlakukan anggaran untuk tahun fiskal berikutnya pada sesi biasa Diet mulai Januari tahun depan, dan selain masalah domestik seperti harga tinggi dan tanggapan terhadap virus corona baru. "Kami juga akan menghasilkan sesuatu di front diplomatik sebagai ketua G7 atau tujuh negara besar, yang akan mengarah pada pemulihan kepercayaan publik nantinya," tambahnya.