Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, BERLIN - Pemerintah Jerman harus mengalokasikan lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat (AS) pada 2030 untuk menghadapi risiko dan tantangan yang muncul akibat krisis energi.

Biaya yang sangat besar diperkirakan termasuk di antaranya investasi dalam modernisasi jaringan listrik negara serta rencana penghentian pembangkit nuklir dan batu bara.

Dikutip dari laman Russia Today, Senin (27/2/2023), Jerman dilaporkan akan menghadapi permintaan yang meningkat dari kendaraan listrik dan sistem pemanas.

Selain itu, otoritas Jerman memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen iklim.

Baca juga: Ribuan Warga Jerman Menentang Pengiriman Senjata ke Ukraina: Hentikan Pembunuhan

Peningkatan permintaan listrik sekitar 30 persen dari konsumsi negara saat ini akan membutuhkan waktu sekitar 250 gigawatt kapasitas baru yang diproyeksikan akan dipasang pada 2030.

Hal ini menurut data yang disediakan oleh regulator jaringan negara dan wadah pemikir Agora Energiewende.

Menurut analis kantor berita tersebut, transisi yang direncanakan juga diprediksi membutuhkan pemasangan panel surya yang mencakup setara dengan 43 lapangan sepak bola dan 1.600 pompa panas setiap hari.

Selain itu, rencana ambisius negara ini perlu memastikan 27 ladang angin baru di darat dan empat ladang angin lepas pantai dibangun per minggunya.

Awal bulan ini, think tank Bruegel yang berbasis di Brussels Belgia melaporkan bahwa negara-negara Uni Eropa (UE) telah mengeluarkan hampir 800 miliar euro atau hampir 846 miliar dolar AS untuk langkah-langkah dukungan.

Hal itu karena kawasan ini terus terhuyung-huyung akibat kenaikan biaya energi.

Menurut analisis, 681 miliar euro dialokasikan untuk mensubsidi rumah tangga dan bisnis demi membantu mereka menutupi biaya listrik yang melonjak.

Jerman dilaporkan menduduki puncak grafik pengeluaran Bruegel, setelah menyisihkan hampir 270 miliar euro.

Sedangkan tiga negara tertinggi berikutnya  yakni Inggris, Italia dan Prancis, masing-masing menghabiskan sekitar 150 miliar euro.