Baca tanpa iklan
"Saya ingin tegaskan di sini bahwa siapapun yang ingin negara ini bersih dan bebas dari korupsi harus melihat setiap kasus secara individual, apakah ada tuntutan politik, atau (kalau memang) berdasarkan fakta."
"Yang saya sampaikan selama ini tentang Jana Wibawa dan penanganan banjir itu berdasarkan dokumen Kementerian Keuangan, bukan MACC atau Kejaksaan Agung," imbuhnya.
Baca juga: Perdana Menteri Anwar Ibrahim Perkenalkan Konsep Malaysia Madani
Partai Bersatu Lakukan Protes
Partai Bersatu telah melakukan protes tentang apa yang terjadi terhadap Muhyiddin Yassin.
Bahkan, Bersatu bersikeras bahwa Muhyiddin Yassin tidak bersalah atas tuduhan kasus korupsi tersebut.
"Sebagai pendukung partai yang menjunjung prinsip kejujuran, integritas, dan menolak kleptokrasi dan korupsi, kami akan mendukung Tan Sri,"kata anggota dewan tertinggi Bersatu, Mohamed Azmin Ali, dikutip dari The Star.
Baca juga: Bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim, Prabowo Unggah Momen Pertemuan Itu di Media Sosial
Pemberantas korupsi saat ini sedang menyelidiki tuduhan bahwa kontraktor diduga menyetor RM300 juta atau setara Rp1 triliun ke rekening Partai Bersatu sebagai imbalan proyek.
Muhyiddin membantahnya, menyebutnya fitnah politik yang dimaksudkan untuk mencoreng reputasinya sebagai perdana menteri kedelapan.
Pada 18 Februari 2023, Muhyiddin mengatakan MACC telah mengonfirmasi bahwa dia bukan tersangka dalam penyelidikan yang sedang berlangsung ketika dia dipanggil untuk memberikan pernyataannya.
Muhyiddin juga menunjuk mantan Menteri Keuangan Zafrul Tengku Abdul Aziz sebagai orang yang menyetujui perusahaan yang mengikuti program Jana Wibawa, yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 untuk membantu kontraktor bumiputra.
Tengku Zafrul juga sudah diperiksa MACC.
Beberapa pimpinan Bersatu sudah dijemput MACC.
Pada 2 Maret 2023, bendahara Bersatu, Mohd Salleh Bajuri ditahan tetapi dibebaskan pada 3 Maret 2023.
(Tribunnews.com/Whiesa)