Laporan Wartawan Tribunnews, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Pemerintah Korea Utara melontarkan kritik keras atas perjanjian yang telah disepakati antara Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan baru-baru ini untuk mendukung pengerahan aset strategis Amerika di kawasan tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden AS Joe Biden dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol telah mengadakan pertemuan puncak di Washington, AS pekan lalu, di mana Biden berjanji untuk memberi Seoul lebih banyak wawasan tentang perencanaan nuklirnya atas konflik apa pun dengan Korea Utara karena kecemasan tumbuh atas program senjata Pyongyang dan payung nuklir Amerika.

Kedua pemimpin sepakat untuk memperkuat pertahanan Korea Selatan dan mengerahkan aset strategis AS secara teratur.

Baca juga: Korsel-AS Bertemu Bahas Taktik Nuklir Hadapi Ancaman Korut

Sebagai bagian dari upaya tersebut, kapal selam rudal balistik bersenjata nuklir Angkatan Laut AS akan bertolak ke Korea Selatan untuk pertama kalinya sejak 1980-an.

Sementara itu, kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA melaporkan perjanjian tersebut menetapkan kesediaan sekutu untuk mengambil "tindakan paling bermusuhan dan agresif" terhadap Korea Utara.

“Penempatan aset strategis Amerika telah menempatkan situasi semenanjung Korea dalam situasi ketidakstabilan dan dimaksudkan untuk membangun blok militer yang agresif dan eksklusif di wilayah tersebut,” kata Choe Ju Hyon, analis keamanan internasional.

Terlepas dari itu, Pyongyang sendiri telah bereaksi keras terhadap KTT AS-Korea Selatan, dengan mengatakan pihaknya akan mengkonsolidasikan keyakinannya untuk menyempurnakan "pencegah perang nuklir".