Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Daimaru Matsuzakaya, department store yang menjual kosmetik di Jepang diduga menggelapkan pajak sekitar 390 juta yen.

Daimaru Matsuzakaya telah mengakui hal itu dan bersedia membayar denda sekitar 430 juta yen.

"Departemen store itu sebenarnya tidak diizinkan untuk membebaskan konsumen dari pajak konsumsi karena verifikasi identitas yang tidak memadai dan kecurigaan untuk tujuan penjualan kembali. Untuk itu kami melihat adanya penggelapan pajak konsumsi sekitar 390 juta yen," papar sumber Tribunnews.com, Jumat (30/6/2023).

Pajak konsumsi memiliki sistem yang memungkinkan penjualan bebas bea saat menjual suvenir dan kebutuhan sehari-hari kepada turis asing, dan lainnya.

Namun tidak diizinkan jika tujuannya untuk dijual kembali atau jika identitas pembeli tidak memenuhi syarat.

Namun, di toko Daimaru Shinsaibashi di Osaka, yang dioperasikan oleh department store Daimaru Matsuzakaya, sejumlah besar kosmetik dijual tanpa verifikasi identitas yang memadai untuk transaksi pembelian yang wajib disimpan selama tujuh tahun.

Kasus-kasus yang tidak pantas, seperti kurangnya penyimpanan sumpah tertulis, dikonfirmasi dalam penyelidikan pajak oleh Biro Perpajakan Daerah Tokyo.

Di antara mereka--meskipun paspor telah ditunjukkan pada saat pembelian berbeda dari pembeli yang sebenarnya--satu orang membeli produk tertentu dalam jumlah besar senilai beberapa ratus ribu yen bebas pajak, dan telah dicurigai memiliki tujuan dijual kembali.

"Itulah kasus yang terjadi di sana," tambahnya.

Untuk alasan ini, Biro Perpajakan Daerah Tokyo menunjukkan bahwa Daimaru Matsuzakaya Department Store gagal melaporkan sekitar 390 juta yen dalam dua tahun hingga Februari tahun lalu.

Dan ditambah dengan denda menjadi sekitar 430 juta yen, termasuk pajak tambahan untuk pelaporan yang kurang.

Mengenai sistem pembebasan pajak untuk turis asing, ada serangkaian kasus di mana department store besar dan lainnya dikenakan pajak tambahan karena pengoperasian sistem yang tidak tepat.

"Kami telah memperkuat tindakan pencegahan, seperti meminta operasi yang ketat," ujarnya.

Dalam sebuah wawancara dengan NHK, Daimaru Matsuzakaya Department Store mengakui bahwa itu dikenakan pajak tambahan.

"Berdasarkan temuan investigasi pajak ini, kami akan terus mengupayakan pemrosesan pembebasan pajak yang sesuai," kata Daimaru Matsuzakaya Department Store.

Peningkatan pesat jumlah toko bebas bea di Jepang Sekitar 11 kali lipat dibandingkan jumlah 10 tahun yang lalu.

Dua puluh tahun lalu, jumlah turis asing yang berkunjung ke Jepang sekitar 5,2 juta orang per tahun, dan melebihi 31 juta pada 2018 dan 2019 sebelum pandemi viris corona.

Bersamaan dengan itu, jumlah toko bebas bea di Jepang, termasuk department store, juga meningkat dengan pesat.

Dalam rencana dasar strategi pariwisata pemerintah yang diputuskan oleh Kabinet pada Maret tahun ini, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Jepang akan pulih ke tingkat yang melebihi tingkat sebelum bencana corona pada tahun 2025 mendang.

Untuk itu ada kemungkinan semakin banyak toko yang memperluas penggunaan toko bebas bea.

"Kami telah menetapkan kebijakan untuk menargetkan konsumsi inbound tahunan sebesar 5 triliun yen pada tahap awal," ujarnya.

Di sisi lain, mengenai penjualan bebas bea, terungkap tahun lalu bahwa turis asing yang berkunjung ke Jepang membeli barang-barang mewah dalam jumlah besar di department store di kota Osaka, untuk tujuan dijual kembali atas barang bebas bea tersebut.

Depato (departemen store) Jepang tidak sedikit yang telah dituduh melakukan pengoperasian sistem yang tidak benar, termasuk department store besar Sogo dan Seibu, perusahaan grup dari perusahaan distribusi besar Aeon, dan anak perusahaan Apple di Jepang, sebuah perusahaan IT besar Amerika melarikan diri dari pajak dan telah dilakukan denda tambahan pajak oleh pemerintah Jepang.

Menanggapi serangkaian masalah, beberapa ahli mengatakan bahwa kita harus mempertimbangkan untuk memperkuat hukuman dan meninjau kembali sistem pembebasan pajak itu sendiri.

Sistem pembebasan pajak Jepang memungkinkan pelancong asing untuk membeli barang di toko bebas bea tanpa membayar pajak konsumsi dengan menunjukkan paspor mereka.

Di sisi lain, di beberapa negara seperti UE dan Korea Selatan, telah diperkenalkan sistem yang disebut "sistem pengembalian uang" di mana pajak konsumsi dikembalikan setelah mengkonfirmasi produk yang akan dibawa keluar negara pada saat keberangkatan tanpa pembebasan pajak di toko.

"Sistem pembebasan pajak untuk pajak konsumsi sering dijelaskan sebagai sistem untuk menarik wisatawan masuk, tetapi jika masalah dibiarkan apa adanya, negara-negara di dunia akan dipandang sebagai negara yang mentolerir ketidakadilan, dan juga akan merusak citra Jepang secara keseluruhan," kata Profesor Katsuhiko Sakai dari Fakultas Hukum Universitas Chuo dan mantan pegawai Badan Perpajakan Nasional dan akrab dengan perpajakan dan administrasi perpajakan.

"Pemerintah dituntut memiliki rasa keseimbangan, seperti melangkah pada pedal gas dan rem secara bersamaan," katanya.

"Seiring dengan munculnya masalah, perlu dipercepat pembahasannya, dan dalam jangka menengah panjang perlu diambil langkah-langkah seperti penguatan sanksi dan hukuman, dengan tujuan untuk memperkenalkan sistem pengembalian uang," tambah Sakai.

Sementara itu bagi para pecinta Jepang dapat bergabung gratis ke dalam whatsapp group Pecinta Jepang dengan mengirimkan email ke: info@sekolah.biz Subject: WAG Pecinta Jepang. Tuliskan Nama dan alamat serta nomor whatsapp.