Akibatnya, hubungan kedua negara menjadi buruk beberapa hari terakhir di tengah meningkatnya pertikaian mengenai gandum.
Baca juga: Tanggapi Pidato Zelensky di PBB, Polandia Setop Pasok Senjata ke Ukraina
Argumen tersebut telah menimbulkan retorika yang memanas antara kedua negara di sela-sela sidang umum PBB.
Di mana Presiden Polandia, Andrzej Duda, membandingkan Ukraina dengan "orang yang tenggelam dan bergantung pada apapun yang ada".
Sebelumnya, Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, mengatakan negaranya akan menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina.
Sementara pada hari Kamis, Duda mengklarifikasi pernyataan perdana menterinya, dengan menyatakan bahwa Polandia hanya melakukan pasokan amunisi dan persenjataan yang telah disepakati sebelumnya.
"Menurut pendapat saya, maksud perdana menteri adalah bahwa kami tidak akan mentransfer persenjataan baru ke Ukraina," kata Duda, dikutip dari The Guardian.
Baca juga: Imbas Perselisihan Gandum, Polandia Ogah Kirim Senjata Lagi ke Ukraina
Perselisihan ini juga terjadi ketika Polandia bersiap menghadapi pemilihan parlemen yang sengit bulan depan.
Partai berkuasa, Hukum dan Keadilan (PiS), ingin menghindari kehilangan dukungan terhadap penantangnya dari sayap kanan yang menyerukan pengurangan dukungan terhadap Ukraina.
PiS juga mendapat dukungan kuat di wilayah pertanian, yang khawatir akan jatuhnya harga biji-bijian setelah lonjakan impor Ukraina.
"Kami adalah negara pertama yang melakukan banyak hal untuk Ukraina dan itulah sebabnya kami berharap mereka memahami kepentingan kami," kata Morawiecki kepada Polsat News.
"Tentu saja kami menghormati semua permasalahan mereka, tapi bagi kami, kepentingan petani adalah yang terpenting," lanjutnya.
Baca juga: Polandia Anggap Ukraina Tidak Tahu Diri: Setop Guyur Bantuan Senjata Gara-gara Banjir Gandum Murah
Sengketa gandum terjadi setelah invasi Rusia menutup jalur pelayaran Laut Hitam dan mengakibatkan sebagian gandum Ukraina dialihkan melalui darat melalui Eropa.
Pada bulan Mei, Uni Eropa setuju untuk membatasi impor ke Bulgaria, Hongaria, Polandia, Rumania, dan Slovakia.
Hal ini dilakukan guna melindungi petani di sana yang menyalahkan impor atas penurunan harga di pasar lokal.