Raja Yordania Peringatkan Israel: Gaza Tak Boleh Dipisahkan dari Wilayah Palestina
TRIBUNNEWS.COM - Raja Yordania, Abdullah menekankan, skenario atau pertimbangan apa pun mengenai pendudukan kembali Israel atas sebagian Gaza atau pembentukan zona penyangga di dalamnya akan memperburuk krisis dan melanggar hak-hak Palestina.
Raja Abdullah memperingatkan konsekuensi itu pada pertemuan dengan presiden Senat, ketua DPR, mantan perdana menteri, dan politisi senior di Istana Al Husseiniya, Senin (13/11/2023).
Baca juga: PM Yordania: Pengusiran Warga Palestina dari Gaza Kami Anggap Sebagai Deklarasi Perang
"Solusi militer atau keamanan tidak akan berhasil, perang harus dihentikan, dan proses politik yang serius harus dilakukan. diluncurkan berdasarkan solusi dua negara," kata Raja Abdullah menurut pernyataan juru bicara Kerajaan dilansir JT.
Dia juga menekankan pentingnya persatuan Wilayah Palestina dan mendukung otoritas Palestina yang sah.
Raja Abdullah memberi peringatan ke Israel, kalau Gaza tidak boleh dipisahkan dari wilayah Palestina lainnya, merujuk pada wacana Tel Aviv mengambil kontrol penuh setelah memerangi Hamas di wilayah kantung tersebut.
Baca juga: Niat Asli Israel Akhirnya Terlihat: Mau Caplok Gaza Jadi Bagian Negaranya, Hamas: Fantasi!
"Raja memperingatkan bahwa menghentikan perang di Gaza dan mengizinkan pengiriman bantuan yang cukup adalah isu-isu prioritas utama, dan mendesak masyarakat internasional untuk segera menghentikan bencana kemanusiaan di Jalur Gaza, sejalan dengan hukum internasional dan Piagam PBB," tulis pernyataan pihak kerajaan.
Raja Abdullah mengatakan hukuman kolektif, pembunuhan warga sipil, dan penghancuran fasilitas vital – termasuk rumah sakit dan tempat ibadah – tidak dapat diterima oleh agama atau nilai-nilai kemanusiaan apa pun.
Dia secara tegas jelas memperingatkan bahwa pelanggaran Israel di Tepi Barat dan Yerusalem tidak dapat diterima , termasuk serangan pemukim, akan mendorong kawasan tersebut menuju ledakan dan memperluas konflik.
"Sumber dari krisis ini adalah pendudukan dan perampasan hak-hak sah warga Palestina, kata Raja, seraya menambahkan kalau solusinya dimulai dari sini, dan jalan lain apa pun akan berakhir dengan kegagalan dan mengarah pada siklus kekerasan dan kehancuran lebih lanjut," kata Raja Abdullah.
Yang Mulia menekankan bahwa tidak seorang pun dapat mempertanyakan posisi tegas Yordania dan upaya berkelanjutannya untuk membela warga Palestina di Gaza, dan menambahkan bahwa Yordania selalu dan akan selalu menjadi pendukung utama rakyat Palestina.
Raja menekankan bahwa posisi Kerajaan Yordania yang mengakar terhadap perjuangan Palestina adalah hasil dari keyakinan teguh bahwa Yordania dan Palestina selalu terhubung, baik di masa lalu maupun di masa depan.
Keamanan Nasional Prioritas Yordania
Para peserta rapat tersebut menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah berani Yordania untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasionalnya.
Mereka juga memuji penolakan Kerajaan tersebut terhadap upaya pemindahan paksa atau pengungsian internal warga Palestina, dan memuji posisi Mesir dalam hal ini.
Langkah-langkah Yordania ini terkait rencana relokasi warga Gaza ke wilayah-wilayah negara lain, seperti Mesir dan bahkan Yordania.
Kerajaan itu bahkan bersiap mengambil opsi apapun jika Israel tetap melakukan relokasi paksa terhadap pengungsi.
Baca juga: Yordania Buka Semua Opsi Hadapi Agresi Israel di Gaza, Sekutu AS Gabung Perang Lawan Tel Aviv?
Gelombang pengungsi Gaza, yang jumlahnya jutaan, dianggap sebagai masalah baru bagi negara-negara tetangga.
Bukan cuma akan menghabiskan banyak dana penanganan pengungsi, kelompok-kelompok pengungsi itu dikhawatirkan akan menjadi masalah stabilitas keamanan bagi negara induk di masa mendatang.
"Para pembicara mencatat bahwa Raja telah meramalkan dan berulang kali memperingatkan terhadap bahaya yang terjadi saat ini sebagai akibat dari pelanggaran Israel, dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk mempertimbangkan peringatan Yang Mulia saat ini untuk menghindari meluasnya konflik," tulis laporan JT.
Masalah Palestina tidak dapat diabaikan ketika berbicara tentang hidup berdampingan dan perdamaian regional, kata mereka.
Para peserta juga menekankan bahwa upaya Yordania untuk menjangkau wilayah tersebut dan dunia menyatakan secara jelas bahwa konflik tersebut tidak dimulai pada tanggal 7 Oktober tahun ini, dan bahwa Yordania telah menentang narasi Israel yang berusaha menyesatkan opini publik internasional.
(oln/*/JT)